Aidil Figri : Gugur Karena Persyaratan SILO, Rekanan Bisa Menyanggah

Persyaratan Surat Izin Layak Operasi (SILO) tertera dalam dokumen lelang di Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1, menuai sorotan kalangan rekanan. Sebab, terkesan adanya diskriminasi terhadap rekanan kecil dan memberi peluang kepada rekanan besar mendapatkan ‘kue proyek,’ lebih banyak. Persyaratan tersebut rawan dimainkan untuk memenangkan rekanan yang dijagokan.

Padang.Ovumnews.com–Tapi, persyaratan SILO yang dcantumkan dalam dokumen lelang di PJN 1 tak berlangsung lama. Sebab, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III, H. Ir Aidil Fiqri, MT, langsung melakukan koreksi dan evaluasi, sehingga diputuskan persyaratan SILO tak boleh diperlakukan lagi.

“Persyaratan SILO ada dalam dokumen lelang PJN 1. Dan, telah dilakukan koreksi untuk tidak diperbolehkan. Bahkan, dalam group Balai saya tekankan untuk tidak menerapkan persyaratan SILO dalam dokumen lelang,,” kara Aidil yang menjunjung tinggi keterbukaan dan tranparansi dalam pelaksanaan lelang.

Melalui WA nya, Kepala Balai yang dikenal dekat dengan bawahannya ini, juga mengatakan, terkait lelang yang sudah berjalan dan telah dilakukan tanda tangan kontrak, bisa dibatalkan. Itupun kalau ada rekanan yang menyanggah.

“Intinya, kalau ada rekanan yang menyanggah dan ternyata digugurkan karena persyaratan tersebut, maka pemenang bisa dibatalkan. Tapi, terlebih dahulu melalui audit Inspektorat,” tukas pria berperawakan tenang ini, seraya mengatakan, jika terbukti kontrakpun bisa putus ditengah jalan.

Menghindari permainan lelang, Pokja diserahkan kepada Balai P2JK yang baru dibentuk.
Agar tercipta lelang bersih dan transparan, Ketua dan Sekretaris Pokja tidak diperbolehkan menjadi anggota Pokja. Ini yang terjadi selama ini.” Kita tak ingin ada rekanan merasa dirugikan karena persyaratan tersebut,’ ujar Aidil

Dengan gamblang, Aidil menerangkan, kedepan lelang tidak lagi dilakukan di BPJN III. Tapi, melalui Balai Pengadaan Jalan Jasa Konstruksi yang baru dibentuk Kementerian PUPR. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

“Tujuannya, untuk mengatasi permainan lelang, sebab selama ini rawan kecurangan dalam proses lelang,” kata Aidil sembari mengatakan, jangan ada lagi permainan dalam lelang yang berakibat merugikan rekanan lain. Nv

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *