Sosialisasi Pungli Saat Penerimaan Siswa Baru

 

Karimun .Ovumnews.Com—Mengantisipasi terjadinya pungutan liat saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) online baru tahun ini, Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta pihak sekolah menjalin koordinasi dengan penegak hukum, dan Pemkab Karimun melalui Dinas Pendidikan Karimun dalam penerimaan pelajar baru (PSB) ajaran 2017-2018 nanti.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tertangkap tangan oleh tim Sapu Bersih Pemungutan Liar (Saber Pungli) karena melakukan praktek pungli PSB.

Melalui sosialisasi inilah, bagaimana batasan pungli serta bentuknya yang mana boleh dipungut dan yang tidak boleh dipungut dana kepada calon pelajar yang akan masuk sekolah,” ungkap Rafiq saat sosialisasi saber pungli bagi kepala sekolah di Gedung Nasional, Rabu (31/5) kemarin.

Makanya peranan kepala sekolah sangat penting dalam berkoordinasi batasan yang diperbolehkan untuk memungut dana saat penerimaan siswa baru. Sehingga, tidak salah mengartikan penetapan dana kepada wali murid untuk dipergunakan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, penerimaan siswa baru benar-benar berjalan secara transparan.

Yang jelas teknisnya bagaimana, apakah diperbolehkan memberikan sumbangan kepada sekolah. Ini sebagai contoh dan sebagainya,” paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim mengatakan, sosialisasi Pungli di sekolah dalam menghadapi penerimaan peserta didik baru yang diikuti kepala sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA/Sederajat di gedung Nasional.

Bertujuan, untuk memberikan pemahaman apa itu pungli, batasan mana saja yang tidak diperbolehkan Pungli di sekolah maupun oleh Disdik itu sendiri. Kemudian memberikan kepada sekolah agar kreatif dan inopatif demi pengembangan sekolah itu sendiri.

Yang sudah berjalan adalah infaq Rp 1000. Dimana dana tersebut sudah terkumpul, dipergunakan untuk membangun fisik sekolah seperti rehap mushola dan sebagainya. Nah, apakah ini termasuk pungli atau tidak,” tanya Bakri.

Dengan narasumber dari Polres Karimun yang kebetulan masuk dalam salah satu tim Saber Pungli Karimun, berarti ada kejelasan mana saja yang termasuk Pungli. Sehingga, para kepala sekolah bisa menjadi acuan nantinya ketika sudah dibukanya penerimaan siswa baru usai lebaran nanti.

Intinya, jangan ada salah presepsi terhadap sumbangan yang dipungut dari wali murid,” jelasnya.

Sementara narasumber dari Polres Karimun Kasatbimas AKP Eriman saat memberikan pemaparan berdirinya Saber Pungli dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian, Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan keputusan Bupati Karimun nomor 598 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kabupaten Karimun Propinsi Kepri.Hasmi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *