Acara Pelantikan Pejabat Pemko Dumai Dinilai Rawan Korupsi

 

Ovumnews.Com.Dumai.. Seorang politikus Demokrat menilai pelantikan yang dilakukan Pemko Dumai rawan dengan korupsi. Pelantikan juga disebut menyalahi aturan dengan tidak menerapkan hasil Pansel.

Politikus Partai Demokrat, Prapto Sucahyo menilai pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Dumai oleh Walikota Dumai Zulkifli AS beberapa waktu rawan korupsi.

Selain rawan korupsi, menurut adik kandung Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo itu, Cahyo menilai pelantikan pejabat menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan hasil penetapan dari Tim Panitia Seleksi (Pansel).

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain diamanatkan bahwa pelaksanaan sistem promosi secara terbuka dilakukan melalui pengisian jabatan kosong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

Sesuai Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan,” katanya dalam rilis dikirim ke redaksi, Senin (15/5/17).

Sebagaimana diketahui, katanya, guna mengisi jabatan definitif pada beberapa OPD/SKPD dilingkungan Pemko Dumai beberapa waktu lalu, Pansel telah melaksanakan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel melalui assesmen.

“Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan, terutama bagi ASN yang dinyatakan lulus assesmen berdasarkan keputusan Pansel yang bersifat mutlak dan mengikat tidak dilantik. Walikota Dumai mendahulukan pejabat yang tidak lulus untuk dilantik menjadi Pelaksana tugas (Plt) dan yang lulus malah tidak dilantik,” jelasnya.

Cahyo menilai, tidak mengherankan jika kemudian informasi seputar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut minim publikasi. Berbagai saluran resmi yang tersedia seperti website Pemko Dumai dan media center yang biasanya aktif sebagai corong informasi pemerintah itupun tak pernah menjelaskan hal itu pada masyarakat.

“Kondisi tersebut tentu kontra produktif dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang KIP, mengingat keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik,” bebernya.

Menurutnya, Pejabat Pemko Dumai mungkin lupa bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

“Hal itu jelas diatur dalam UUD Tahun 1945 sesuai Pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran,” katanya.

Selain itu, terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dalam pelantikan tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan; dan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan.

“Sebenarnya hal tersebut sudah dijelaskan melaui surat Kepala BKN Nomor: 26.K-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 bahwa Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan tetap,” katanya.

Selanjutnya, sesuai Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status/hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

“Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan bahwa PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, serta tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Plh dan Plt bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan structural,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa penggunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintahan terhadap warga bukanlah tanpa persyaratan. Oleh karena itu, Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB, yaitu Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam rangka memberikan jaminan atas hak-hak dasar setiap Warga Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUD Tahun 1945 sesuai Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28 D ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat.

Dengan Undang-Undang tersebut Warga Masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan Negara terhadap Warga Masyarakat tidak sewenang-wenang hanya sebagai objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

“Pertanyaan kami, jika benar bahwa Pegawai ASN dilingkungan Pemko Dumai percaya dengan Undang-Undang, dari sekian banyak pihak yang merasa dirugikan oleh adanya Keputusan dan/atau Tindakan atasannya tersebut, adakah diantara mereka yang berani mengajukan keberatannya sesuai saluran/mekanisme yang telah ditentukan,” tanya Cahyo.

Terakhir, barangkali saran terkait peran DPRD sebagai institusi yang memiliki beberapa kewenangan terutama dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Sepertinya sulit untuk dibayangkan, bila perencanaan anggaran yang semula dibahas oleh DPRD yang merupakan reprentasi masyarakat Kota Dumai, namun pada gilirannya dilaksanakan oleh para Plt yang menjalankan tugasnya hanya berdasarkan mandat yang diperintahkan oleh Walikota Dumai.

“Sebab pada delapan OPD/SKPD Pemko Dumai, pejabat pimpinan tinggi pratama-nya belum definitif. Sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya,” pungkasnya.Rkn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *