Ada Apa Dibalik Pengalihan Kontrak Revitalisasi Pasar Tanjung Balit

 

Limapuluh Kota, Ovumnews.com- Diduga keras ada skenario jahat dibalik diputusnya kontrak kerja rekanan CV. Bandko Jaya pada pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Nagari Tanjung Pauh, Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Limapuluh Kota, tanggal 1 Oktober 2015, kemudian dibuat kontrak baru dengan rekanan CV.Annisa Puri, Pemenang ke dua, seyogyanya jadi perhatian aparat penegak hukum negeri ini.

Pasalnya, berdasarkan perjanjian kontrak antara rekanan dan PPK, baru berakhir, tanggal 10 Oktober 2015. Jika PPK katanya berpedoman Perpres Nomor.4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor.54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut Koordinator LSM AMPERA Indonesia, Edwar Hafri kepada wartawan katakan kebijakan KPA/PPK pada pembangunan/ rehabilitasi Pasar Tanjung Balit itu sarat KKN dan dan dikategorikan tindakan pidana.

Karena, dari hasil tim investigasi LSM AMPERA Indonesia di lapangan, pasca pemutusan kontrak kerja CV. Bandko Jaya, didapati data volume kerja belum mencapai 2 persen sementara rekanan tersebut telah mencairkan dana uang muka 30 persen dari nilai kontraknya Rp.429.153.000, kondisi tersebut menurut salah sebuah sumber di Tanjung Balit itu, bukanlah dikarenakan rekanan lalai serta tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Tapi, disebabkan adanya gangguan sekelompok warga yang diduga sengaja dipolitisir oleh petinggi dan oknum yang berkepentingan agar proyek tersebut putus kontrak dan ditunjuk rekanan lain melanjutkan pekerjaan tersebut.

Masih menurut catatan LSM AMPERA Indonesia, diduga kuat diputusnya kontrak kerja rekanan CV. Bandko Jaya, yang beralamat di Jorong Koto Tuo, Koto Lamo Kec. Kapur IX. Disebut-sebut dekat dengan salah kandidat CabupLimapuluh Kota. Diduga kebijakan pemutusan kontrak kerja, adalah tindakan semena-mena dan dapat dikategorikan tindakan pidana. Karena diduga sarat muatan politis dan telah menzalimi rekanan juga berpotensi merugikan masyarakat Nagari Tanjung Balit khususnya, papar aktifis itu.

Dilain pihak Kadis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Ir. Yunere Yunirman, juga PPKnya, Afrizal Ferry, kepada Edwar Hafri, melalui konfirmasi via pesan singkatnya, senada tegaskan kebijakan pihaknya melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap rekanan CV. Bandko Jaya, pada tanggal 1 Oktober 2015 dan dilanjutkan menunjuk CV. Annisa Puri, melanjutkan pekerjaan Pasar Tanjung Balit itu, berpedoman pada Perpres No.4 Tahun 2015.

Dikatakan Edwar Hafri, jika berpedoman Perpres No.4 Tahun 2015, pada pasal 93 ayat 1 PPK baru dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Juga pada poin (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Menyikapi adanya dugaan kongkalikong atas kebijakan petinggi di Dinas Koperasi, UMKN, Perindustrian dan Perdagangan Luak Limopuluh itu, LSM AMPERA Indonesia akan melakukan class action kepada aparat penegak hukum negeri ini, demikian tegas Edwar. hen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *