Alokasi Anggaran Kementerian PUPR 2016 Rp 103,8 T, DAK Wiltim Rp 22,97 Triliun Serta,Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Untuk (DIPA) Tahun 2016

 

Jakarta.Ovumnews.com. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2095,7 triliun atau meningkat sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan APBN-P tahun 2015.

Pada tanggal 14 Desember 2015, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Istana Negara.

Penyerahan DIPA 2016 tersebut sengaja dilakukan pada pertengahan Desember 2015 atas keinginan bersama, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar pada pembangunan perekonomian nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, atau meningkat sebesar 5,6 persen dibandingkan APBN-P 2015. Dari alokasi anggaran tersebut, sekitar Rp 784,1 triliun atau sebesar 37,4 persen akan dialokasikan melalui Kementerian atau Lembaga (K/L).

Sementara itu, sekitar 36,7 persen atau sebesar Rp 770,2 triliun akan ditransfer ke Daerah dan Dana Desa, serta sisanya sebesar 25,8 persen atau sekitar Rp 541,4 triliun akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dengan telah dialokasikan APBN 2015 tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan tahun 2016 yang telah direncanakan tersebut segera dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan belanja di akhir tahun anggaran. Segera lakukan proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan pada Januari 2016,tegasnya.

Selain itu, Presiden juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk mengecek satu per satu anggaran di lembaganya masing-masing. Satu persatu dicek, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, dan pastikan kalau memang anggaran tersebut bermanfaat.

Selain itu, para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota harus tahu dan paham betul ke mana alokasi anggaran tersebut akan dikeluarkan. Dan setiap anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan berdampak bagi rakyat.

Presiden Jokowi juga menekankan, agar tidak muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas, atau jenis program-program yang tidak konkrit atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd. Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, gubernur, walikota, bupati, bahwa program harus jelas.

Kalau pemberdayaan peningkatan kualitas yang jelas.Pola-pola lama yang menghamburkan anggaran harus betul-betul di pangkas, karena dengan cara tersebut akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkrit, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran, tandas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung soal besarnya dana APBN yang dikelola oleh daerah. Presiden meminta kepada kepala daerah agar sungguh-sungguh memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran.

Harus dikawal pelaksanaan kegiatan agar dimulai sejak awal tahun, agar perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat. Kemudian, tingkatkan kualitas belanja daerah dan perlunya menjaga transparansi keterbukaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta harus dipastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Selain itu, Presiden juga meminta agar daerah memberikan porsi yang lebih besar pada belanja yang produktif, seperti belanja modal dan belanja infrastruktur. Terkait dengan APBD, Jokowi juga meminta agar dapat disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari ABPD dapat segera berjalan. Lakukan percepatan deregulasi, debirokratisasi di daerah, pangkas semua kendala administratif yang prosedural dan birokrasi yang berbelit-belit, pintanya.

Kemeterian PUPR siap jalankan program lebih awal
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian yang sudah siap menjalankan program-program atau melaksanakan proyek-proyek yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 mulai Januari tahun 2016.

Menurut Menteri PUPR-Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR telah menggelar lelang sebanyak 3.300 paket pekerjaan untuk proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2016. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 lalu, sekitar 3.300 paket yang sudah dilelang nilainya mencapai Rp 21 triliun, ujar Basuki, usai mengikuti acara penyerahan DIPA 2016, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, bahwa lelang tersebut umumnya dilakukan secara online. Namun, tidak memakai fasilitas pengadaan online di Kementerian PUPR, tetapi melalui pengadaan online di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Jadi, secara umum mulai Januari 2016 proyek-proyek yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 Kementerian PUPR sudah bisa dimulai, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden, tegasnya.

Dengan pelaksanaan proses lelang yang lebih awal tersebut, jelas Basuki, akan membuat penyerapan anggaran Kementerian PUPR lebih cepat di awal tahun 2016. �Pada Januari 2016 diharapkan bisa mencapai 6 persen, sementara pada tahun 2015 lalu pada bulan Juni baru sekitar 6-7 persen. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2016 penyerapan anggaran diharapkan bisa lebih maksimal, tutur Basuki.

Sebagaimana diketahui, pagu kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp 178,2 triliun. Sedangkan alokasi yang disiapkan dalam RAPBN hanya Rp 103,8 triliun, atau lebih rendah 41,8 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 118,5 triliun. Pengurangan alokasi anggaran infrastruktur ke-PU-an tersebut, konon disebabkan alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran.

Terkait hal tersebut, Menteri Basuki menyatakan, bahwa dengan pengurangan anggaran infrastruktur tersebut, pihaknya tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan pada tahun 2015. Diantaranya, adalah: 22 bendungan yang mulai dikerjakan pada tahun 2016, dan 8 bendungan baru sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Kemudian, melanjutkan pembangunan 78.000 ha irigasi rawa dan tambak, rehabilitasi 94.000 ha irigasi rawa dan tambak, pembangunan 126 km pengendali banjir, serta 7,3 km pengelolaan pantai. Juga, tetap komitmen meneruskan pembangunan untuk konektivitas, termasuk pembangunan jalan baru sepanjang 376 km, yang mencakup pula di kawasan perbatasan. Sedangkan, untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa, ditargetkan harus tersambung paling lambat tahun 2018.

Namun demikian, Basuki mengakui, pengurangan anggaran tersebut tetap akan berdampak terhadap program-progran yang telah direncanakan. Kekurangan anggaran terbesar, akan terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 33,2 triliun, dimana pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 46 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 79,2 triliun. Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air hanya dialokasikan Rp 29,7 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 62 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 32 triliun.

Kendati terjadi pengurangan anggaran, namun Basuki tetap menekankan pentingnya kualitas dan jumlah pembangunan infrastruktur fisik pada tahun 2016. Walau anggaran Kementerian PUPR menyusut hingga 10 persen, namun pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik harus terealisasi, dengan menjalankan tiga tahapan pembangunan dengan baik, yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tegasnya.

DAK Infrastruktur Wiltim: Rp 22,97 triliun, naik 73 persen
Terkait peningkatan infrastruktur di Wilayah Timur Indonesia (Pulau Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua), pada alokasi DAK tahun anggaran 2016 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI pada awal November 2015 lalu, jumlah alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2016 untuk Wilayah Timur Indonesia adalah sebesar Rp 22,97 triliun, atau meningkat sebesar 73 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran 2015, dengan jumlah penerima sebanyak 13 provinsi dan 185 kabupaten/kota.

Dalam acara Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Program DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Timur TA 2016 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono menjelaskan, bahwa pada tahun anggaran 2016 terdapat banyak peningkatan alokasi DAK untuk wilayah timur Indonesia, dibandingkan pada tahun sebelumnya. Karena itu, agar tepat sasaran, perlu sinkronisasi antara program daerah dengan program nasional.Dengan demikian, manfaatnya efektif dan maksimal dan dapat lebih dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, telah ditetapkan alokasi anggaran DAK TA 2016 Bidang Infrastruktur sebesar Rp 55,3 triliun untuk 33 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Penentuan alokasi DAK 2016 tersebut, berbeda dari tahun sebelumnya, dimana mekanisme yang digunakan saat ini adalah menggunakan proposal based yaitu sesuai kebutuhan prioritas utama dari daerah.

Jika dilihat dari progres pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur TA 2015, rata-rata progres fisik untuk Wilayah Timur sebesar 38,18 persen. Adapun progres paling tinggi dicapai oleh Provinsi dan Kabupaten di Bali sebesar 52,33 persen, disusul oleh Maluku Utara sebesar 52,01 persen dan Gorontalo sebesar 45,69 persen.

Untuk itu, berdasarkan pengalaman tahun 2015, dengan jumlah alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2016 untuk Wilayah Timur Indonesia yang mencapai Rp 22,97 triliun, atau meningkat sebesar 73 persen, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur tersebut oleh Pemerintah Daerah, agar manfaatnya lebih efektif, optimal dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.ovn03

Sumber : Prospek Halaman 36-37 (Buletin Aspal Beton Edisi 40 / Desember 2015)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *