AMJOI DI UNDANG WAWANCARA KHUSUS DI BP BATAM ” GENERASI YANG TERPUTUS “

 

Batam.Ovumnews.com– Berdasarkan surat permohonan wawancara khusus dari Asossiasi Media & Jurnalis Online Indonesia ( Amjoi) dengan Nomor : 010/SK/DPP/AMJOI/XI/17, pada tanggal 08 November 2017 & Surat Nomor : 011/SK/DPP/AMJOI/XI/17, pada tanggal 13 Desember 2017 yang telah di berikan kepada Pimpinan Deputi III BP Batam Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusaha telah mendapat undangan untuk hadir pada hari Senin (23/01/2018) pukul 13.30 WIB di ruang kantor lahan LT2 BP Batam.

Diawal pertemuan Asossiasi Media & Jurnalis Online Indonesia (Amjoi) yang terdiri dari puluhan media di kantor lahan lantai II BP Batam, bapak Yarmanis meminta agar bertanya jangan terlalu keras – keras, dan nanti pak Harry selaku yang membidangi evaluasi lahan di kantor BP Batam yang akan menjelaskan secara detail terkait lahan di Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong bahwa Deputi III BP Batam tidak bisa hadir karena sakit, ucapnya pada amjoi group.

Pak Harry bidang evaluasi lahan di ruang rapat lantai II BP Batam mempertanyakan cara pemberian lahan kepada PT.DKB dari kantor lahan BP Batam seperti apa, beliau juga mengatakan peruntukan atau alokasi lahan yang di pertanyakan tentu ini hal yang berbeda, kalau alokasi lahan hari ini di pertanyakan tentu saya harus membuka fail dulu , kita kan dari generasi yang terputus dari tahun berapa alokasi lahan tersebut saya tidak tahu, ada ngak datanya, tanya Harry pada amjoi group.

Dia menyerankan, sebaiknya di tulis surat aja lalu kami yang menjawab setelah diterima, kalau pasti dialokasikan lahan mungkin sudah prosedur dan saya juga belum tahu cerita permasalahannya , bagaimana polemiknya saya juga ngak tahu ceritanya gimana, sesuatu yang terputus, kita melihat data aja begitu, tapi kalau kita lihat sekarang peruntukkannya perumahan, tetapi perjanjiannya tentu akan membangun perumahan.

” Persoalannya kenapa gitu…PT.DKB bisa membangun atau tidak, tanah itu dikerjakan atau tidak, misalkan tanah itu dikuasai, lalu berhasil di bebaskan atau tidak, sementara di perjanjiannya ada batas waktu kan begitu ” cetus Harry.
Tadi sudah saya katakan pengalokasian lahan sudah prosedur, pembangunannya untuk apa , persoalannya kenapa dia sekarang seperti ini katakanlah , artinya dia tidak bisa bebasin, kenapa dia tidak bebasin dan ini harus detail, harusnya PT.Dharma Kemas Berganda harus hadir disini, pinta Harry.

Kalau misalkan PT.Dharma Kemas Berganda tidak bisa bebasin lahan atau masyarakat minta suatu penataan ataupun yang lain kita kan ngak tau kami harus menanyakan dulu PT.DKB, ungkap Harry lagi.

Lalu tim media ini mencoba mempertanyakan apakah sebelumnya BP Batam sudah mengetahui bahwa sertipikat sebagian lahan/kapling Kampung Belimbing sudah ada yang di terbitkan ? lalu Bapak Harry menjawab, saya tidak tahu pegawai BP Batam nya siapa saya tidak tahu, dan sekarang BP Batam sebelah mana artinya itu pegawai yang dulu, saya kan tadi tegas kan bahwa ini suatu cerita yang terputus, kata Harry lagi.

” kami ini turun turunan, anak beranak bukan turun temurun, kami ini kan generasi yang baru di tugaskan, makanya lebih baik menulis surat jangan tanya tembak – tembak seperti ini, saya cukup senyum aja, ya…pun kalau yang mengalokasikan masih ada mohon maaf…ceritanya gimana kami juga tidak tahu, agar dimaklumi rekan – rekan semua ” pinta Harry.

Kata Harry lagi, dulu gimana cara mengalokasikan lahan saya juga tidak tahu, bukan kita tidak mau jelasin dan kita juga harus tahu detailnya baru bisa menjelaskan secara klir kepada rekan – rekan, kebijakan hari ini atau sebelumnya, sekarang kan konteksnya PT.Dharmas Berganda, jangan bicara kemana – kemana, kebijakan PT. Dharmas Berganda seperti apa dulunya kami harus lihat dulu dong berkasnya, baru bisa kami jawab, ungkap pak Harry lagi.
” Kalau ditanya kapan bisa jawab, nanti kita laporin, kita cari juga datanya biar nanti terarah, kami ini mewakili kepala kantor lahan yang ditugaskan” ucap Harry lagi.

Dia bertanya, Surat jual Beli lahan/Sertipikat ini atas nama siapa, warganya ada ngak disana, tentu warga Kampung Belimbing kan bisa datang sendiri kekantor BP Batam dan patutnya yang berkepentingan harusnya minta penjelasan, bolehkan saya bertanya, kata Harry lagi.

kalau kami tidak bisa menjawab harusnya PT.DKB nya yang harus menjawab. kalau PT.DKB bilang silahkan di tanyakan BP Batam itu namanya lempar tanggung jawab, kalau sudah punya izin tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tentu nantinya kita akan tanya PT.DKB, ya…panjang ceritanya kalau dari satu sisi kami harus panggil dulu pihak perusahaan baru bisa kami jawab, ucap Harry lagi.

” Kalau harga jual beli lahan sebesar Rp.285000/m2 sampai Rp.700.000/m2 yang di bebankan kepada masyarakat Kampung Belimbing kita harus tanya PT.DKB nantinya, karena ini bukan kwitansi dari BP Batam dan kita berharap pihak perusahaan bisa hadir, kalau ngak kami tidak bisa menjawab sekarang, keluhnya.

Pak Harry mengatakan, bahwa kita tidak bisa buat stepmen tanpa ada dasarnya, kita harus tanya dulu PT.DKB seperti apa permasalahan lahan di Kampung Belimbing, kita cari dulu riwatnya kenapa seperti itu, kalau saya yakin PT.DKB tidak bisa membebasi lahan tersebut, menggusur tidak mampu, merasa di kangkangi tidak mau balikin lahan tersebut itu nanti yang kita tertibkan kalau nanti melampaui hak, tegas Harry.

” Kami hanya menampung sesuai isi di dalam surat, habis ini kita klarifikasi dulu, dikonfirmasi PT.DKB, kalau mereka datang ” pinta Harry

Pak Harry juga menjelaskan bahwa Pengalokasian lahan bukan hanya BP Batam, ada juga Pemko Batam dan itu kan juga legal, kira – kira saya harus jawab apa biar bisa ini klir, karena saya tidak tahu, kami harus tanya dulu PT.DKB kenapa dia keluarin kwitansi seperti ini tujuannya apa ” biaya pembelian tanah” kami harus tanya karena faktur ini kami tidak tahu, pola dia mengelola lahan yang di berikan oleh BP Batam itu seperti apa, itu yang mau kami tanya dan kwitansi ini kami tidak tahu, kata Harry lagi.

” Sementara BP Batam tidak sangkut paut urusan jual menjual lahan di kota Batam, apakah kami juga di anggap jualan dengan mereka lalu dapat fi begitu…, benarkan, bahwa surat ini menanyakan tentang PT.DKB, tanya pak Harry pada amjoi group.

Kita klarifikasi dulu dokumennya, ini kan kami merespon dulu suratnya, kalau ngak di respon komplain ngak di gupris…sekarang sudah di respon minta hari ini di jawab, lho…kami harus pelajari dulu, kata pak Harry lagi.
Bulan ini ada 150 surat dan kami harus mencari dokumen, harus di pertimbangkan semua, kepada siapa makanya saya cerita belum lagi saya kesana kesini belum kegiatan yang lain kerjaan kita bukan hanya menjawab surat aja bapak, seharusnya bapak – bapak ini bersyukur suratnya di tanggapi, banyak kok yang kita buang karena kita anggap tidak penting ada tim yang mengkroscek misalnya ini tidak penting pak ini abal – abal informasi tidak benar, ya…boleh, ucap Harry lagi.
Tidak semua surat ke instansi pemerintahan itu di terima, memangnya surat ke Presiden itu di terima semua, masa setiap hari pejabat pemerintah membaca surat dan di suruh menyelesaikan kasus yang tidak benar, harusnya bapak – bapak itu gembira suratnya di terima, tegas Harry.
” Tidak ada pemilik lahan di kota Batam semuanya menyewa, tidak ada spekulasi lahan dan kita tidak usah lagi ngomong masalah lampau pada intinya kami terbuka, seperti apa kejadiannya seperti apa kita cari nanti kalau abang – abang ini tidak bisa ketemu PT.DKB kami nanti yang akan memanggil, tutupnya.(amjoi group)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *