Aroma Busuk Proyek Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM IKK Batu Malanca Tarantang

 

Ovumnews.com .Lima Puluh Kota- Sepertinya rekanan kontraktor, plus Kelompok Kerja pada Unit Pelayanan Publik di negeri ini ditenggarai pura- pura tidak tahu, indikasi terjadinya penyimpangan pada proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.

Pasalnya, kendati bukan   pemilik   perusahaan ternyata bisa dapat pekerjaan dengan memberikan fee sebesar  3% hingga 5% kepada  pemilik  perusahaan. Kendati, bertentangan pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu, atau kedua melanggar pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan praktek  KKN tersebut tidak terkecuali di Luak Lima Puluh Kota. Setidaknya yang berhasil direkam media ini, sengkarut proses lelang di ULP Kab. Lima Puluh kota, Pokja Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM IKK Batu Malanca Nagari Tarantang Kec. Harau, HPS Rp.2 Miliar, yang dikuti puluhan rekanan.

Anehnya, diketahui melalui pengumuman pemenang lelang paket tersebut, panitia dituduh gelap mata memenangkan penawaran CV. Reauni Karya, alamat Perum Selasih Indah Blok D 7 Muaro Sijunjung, diketahui dipakai Ricky, oknum rekanan lokal juga dengan tawaran turun 28 persen yakni Rp. 1.487.103.000,- dari HPS.

Sementara, berdasarkan informasi yang didapati di lapangan, dimana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM IKK Batu Malanca di Nagari Tarantang Kec. Harau, sesuai Kontrak dimulai tanggal, 12 Mei 2017 itu, banyak mendapat protes dari pengguna jalan raya ke dan objek wisata Lembah Harau, karena dituduhkan sempat terjadi kecelakaan itu, juga ditenggarai penanaman pipa distribusi utama SPAM itu tidak sesuai dokumen kontrak ( tidak adanya bantalan pasir corsa sedalam 20 cm- red).

Terkait tidak adanya bantalan pasir corsa pada galian saluran penanaman pipa distribusi SPAM tersebut, ketika dimintakan tanggapan baik Ricky, a.n rekanan CV. Reauni Karya, Marjoni, PPK di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lima Puluh kota, mengakui tidak adanya pekerjaan bantalan pasir corsa dalam RAB ( Rencana Anggaran Biaya- red ), demikian ungkapnya.

Sementara, Kabid Cipta Karya PU dan Tataruang Kab. Lima Puluh Kota, Ricky Satria, yang berusaha dimintakan tanggapannya, hingga berita ini terkesan menghindar dari kejaran wartawan.

Dilain pihak, menyikapi adanya dugaan sengkarut Lelang di ULP Kab. Lima Puluh Kota, khususnya Pokja Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM IKK Batu Malanca Nagari Tarantang itu, M. Riski, SH, pemerhati pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu, mencium kuat aroma KKN yang berpotensi di jerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu, atau kedua melanggar pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Eb ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *