Benarkah Nyaman Ber KKN Ria di Payakumbuh ?

 

Payakumbuh.Ovumnews.com–Ditengarai para pelaku jasa konstruksi diduga “ nyaman” ber KKN ria dengan oknum- oknum pengambil kebijakan di negeri tercinta ini. Sinyalemen itu agaknya tidak terkecuali di Pemerintahan kota Payakumbuh konon juga diperbincangan luas kota betaburannya Café di sepanjang jalan utama kota itu.

Seperti telah terekspose Ovumnews.com, edisi Kamis, 13/7 lalu, adanya upaya “Patgulipat” pengadaan Alkes berupa peralatan operasi pada lantai 4 gedung baru di RSUD Adnaan WD, dimana pekerjaannya telah dimulai sejak TA 2015 lalu, kini tersendat, diduga akibat adanya konsfirasi yang dituduhkan antara Satker di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan salah satu pabrik pemasok perangkat di ruang operasi, kini diduga terulangnya pada pekerjaan Pengembangan Ruang Operasi di lantai 4 RSUD Adnaan WD tersebut, kendati substansinya berbeda.

Setidaknya, dari rangkuman investigasi Ovumnews.com, simpulkan, selain beberapa kalangan rekanan tuding adanya aksi KKN- ria yang terjadi pada proses lelang “ sabun” paket Pegembangan Ruang Operasi Adnan WD, sejak 20 Maret 2017 lalu dipercayakan kepundak dr. Efriza Naldi yang mengganti Dirut lama, yakni dr.Elista Yosepha.

Pasalnya, ungkap sumber terpecaya di lingkungan RSUD Adnan WD tersebut, dikatakannya tuduhan proses lelang sabun paket Pegembangan Ruang Operasi Adnan WD itu, yang nilainya dipatok PPK, Nora Herlinda Rp.10.715.968.000,- selain tidak transparan itu ternyata tiba- tiba hasil pengumumnya dimenangkan oleh rekanan Padang, yakni PT. Arafah Alam Sejahtera dengan kontrak Rp.9.411.335.376, disebut-sebut dibawa oleh Candra ( konon adalah kader PKS- red), demikian beber sumber.

Sementara, menurut sebuah sumber terpecaya Ovumnews.com,katakan, bahwa Candra ( konon adalah kader PKS- red), pihaknya mengakui bahwa dirinya selaku Kuasa Direktur dari PT. Arafah Alam Sejahtera yang memenangkan paket pekerjaan Pengembangan Ruang Operasi Adnan WD tersebut. Namun, pihaknya membantah ada unsure KKN pada pekerjaan tersebut, demikian tiru sumber.

Masih menurut sumber terpecaya itu paparkan, seyogyanya realisasi penggunaan APBD Kota Payakumbuh TA 2017 pada paket Pegembangan Ruang Operasi Adnan WD itu, institusi penegak hukum negeri ini, atas tuduhan nyamannya ber KKN- ria itu, karena ditenggarai selain PPTKnya, Benny Hendril sekaligus Kabid Perencanaan RSUD Adnan WD, serta Konsultan Perencanaan pada paket tersebut, Hanif memiliki hubungan kekerabatan/ keluarga, ujar sumber.

Dilain tempat, Ovumnews.com,yang telah berupaya mintakan tanggapan pihak terkait, baik Dirut RSUD Adnan WD, dr. Efriza Naldi ataupun Kabid Perencanaan sekaligus PPTK paket Pegembangan Ruang Operasi Adnan WD itu, Benny Hendril, baik lansung maupun via ponsel pribadi terkait adanya tudingan nyaman ber KKN ria di lingkungan yang dipimpinnya, hingga berita ini, sumbar.auditpos.com, belum berhasil mintakan statement dua pejabat rumah sakit kebanggaan masyarakat yang sarat dengan café- café remang itu.

Menyikapi adanya tudingan miring “Benarkan Nyaman Ber KKN ria di Payakumbuh, Praktisi hukum, Ady Surya, SH, merasa risih dan harapkan institusi penegak hukum negeri ini, lakukan pengusutan yang diduga berpotensi dijerat pasal 3 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi, jo UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN.( EB )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *