BPI Dan Saber Pungli, Awasi Anggota DPRD Yang Minta Fie Proyek

 

Sijunjung,Ovumnews.com–Terkait Fie Proyek,Anggota Badan Peneliti Independ ( BPI ) akan terus mengamati gerak langkah anggota DPRD Sijunjung yang minta Fie proyek. Karena, perbuatan itu termasuk tindak pidana korupsi dan pungutan liar atau suap menyuap yang melanggar melanggar hukum. BPI sebagai mitra penegak hukum, bertugas untuk mengumpulkan bahan dan keterangan ( Pulbaket) tentang tindak pelanggaran pidana.

Siapa pun warga Indonesia yang melanggar hukum, tetap akan diproses secara hukum yang berlaku, karena, seluruh warga Negara Indonesia, bersamaan hak dan kedudukannya di mata hukum, kata H.Z. Dt.Bandaro Putih, salah seorang anggota BPI yang berdomisili di kabupaten Sijunjung, menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, tentang maraknya anggota DPRD Sijunjung yang bermain proyek dan minta Fie kepada kontraktor.

Sebagai anggota BPI yang telah dididik dan dilatih oleh Pembina dari Mabes Polri, Kejagung dan KPK selama satu minggu di Bandung beberapa waktu lalu, ditugaskan untuk membantu penegak hukum untuk mengumpulkan data, bahan dan keterangan yang diperlukan tentang tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Jika Pulbaket telah lengkap, maka wajib dilaporkan kepada penegak hukum secara berjenjang sejak dari kabupaten/kota, provinsi dan terus ke pusat, ujarnya.

Anggota DPRD Sijunjung yang bermain proyek dengan dana aspiratif masing-masing sebesar Rp.1,5 miliar dan membagi-bagikannya kepada kontraktor yang bersedia mengeluarkan Fie 10 persen, akan berhadapan dengan penegak hukum, khususnya Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ). Karena, Tim tidak akan pandang bulu dalam menegakan hukum. Siapapun oknumnya yang melakukan tidak pidana korupsi dan pungutan liar yang merugikan Negara, tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Polres Sijunjung selaku ketua tim dan Kejaksaan Negeri Sijunjung sebagai wakil ketua, tidak akan pilih kasih dalam memberantas korupsi dan pungli, karena, itu merupakan perintah presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Kejaksan Agung. Sedangkan Tim Satgasnya telah dibentuk sampai ke daerah tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Tim terus memantau dan mengamati seluruh dana yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik ataupun non fisik.

Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir SIK, MH, kepada sejumlah awak media di Muaro Sijunjung beberapa hari lalu, mengakui telah menerima informasi tentang hebohnya kontraktor dan masyarakat terhadap anggota DPRD yang membagi-bagikan proyek dengan dana aspiratif dan minta Fie 10 persen kepada kontraktor dari nilai proyek yang dikerjakan.

Namun, di tempat terpisah Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung M. Rizal Sumardi Putra, MH., menyatakan akan tetap memantau permainan proyek, baik diminta atau pun tidak oleh masyarakat dan sejumlah LSM, karena, hal itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Kejaksaan Negeri. Namun, bagi masyarakat yang mengetahui dan mempunyai data yang akurat terhadap hal itu, diminta untuk dapat membantu penegak hukum, dengan memberikan informasi dan data yang akurat. Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *