BPK , Pemprov DKI Harus Bayar Rp191 Miliar Sampai Kiamat Terkait Kerugian Negara Rp191 Miliar Pembelian Lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras

 

Jakarta.Ovumnews.com–Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Hal itu berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2014.

Kalau administrasi itu kewenangan kami dengan auditnya. Dia akan membebankan kepada pemerintahan berikutnya dan jika pemerintahan berikutnya tidak menindaklanjuti akan membebankan ke pemerintah berikutnya, sampai kiamat,” papar Harry usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016).

Soal kewajiban membayar Rp191 miliar harus dibebankan kepada pihak RS Sumber Waras, Harry tak ambil pusing. Menurut dia, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Pemprov DKI terkait temuan kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.

Itu urusan detail antara pemerintah, tapi surat kita tidak ke Sumber Waras. Surat kita ke Pemprov DKI, terserah Pemprov bagaimana. Kita tidak memandang Ahok, kita memandang pemprov secara keseluruhan,” seru Harry.

Bahwa hasil audit pihaknya sudah berakhir dan mengikat. Dirinya juga enggan mengomentari lebih jauh soal penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan di kawasan Jakarta Barat itu, mengingat sudah ada kesepakatan bersama antar dua lembaga ini.

Kita sudah sepakat dengan KPK, kita saling menghormati kewenangan masing-masing. Jadi dari dua laporan, laporan audit keuangan itu domain full BPK itu tiap tahun kita audit penyelenggara negara dari pusat sampai daerah.

Audit investigasi posisi kita cuma semacam supporting yang pemegang keputusannya bukan kita, tapi lembaga penegak hukum seperti KPK,” ungkapnya.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *