Dendam Politik Bupati, Mutasi Bakal di Gugat

 

Pasama.Ovumnews.com– Ditenggarai mutasi para Kepala Sekolah tingkat SLTA ( SMA dan SMK ) yang terjadi dipemerintahan Kab. Pasaman, tanggal 29 September 2016 lalu, sarat nuansa dendam politik serta menabrak aturan berlaku, dibawah komando Yusuf Lubis ( Bupati Pasaman ), bakal terancam batal serta di gugat.

Pasalnya, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Oktober 2015 dan surat Gubernur Sumatera Barat, 26 September 2016, secara tegas mengatakan, Kepala Daerah ( Bupati dan Walikota ) di Sumbar, dilarang melakukan mutasi, diantaranya Kepala SMA dan SMK. Bagi daerah yang terlanjur, agar dikembalikan pada posisi semula.

Meskipun, setelah mendapat surat dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, No. 2.1.2/1539/Disdikbud- 2016, tertanggal 26 September 2016, yang melarang Bupati dan Walikota, untuk melakukan mutasi Kepala Sekolah tingkat SLTA, maka Bupati Yusuf Lubis dan para pembisiknya, segera melakukan tindakan preventif, guna “menghabisi” para Kepala Sekolah yang dianggap pendukung Benny Utama selama ini, dan menggantikannya dengan orang orang yang mendukungnya ketika Pilkada Pasaman kemaren.

Dan hanya bermodalkan komunikasi lisan dengan Gubernur Irwan Prayitno, Pemkab Pasaman buru buru melakukan mutasi terhadap para Kepala SMA dan SMK di lingkungan Dikjar Pasaman.

Tindakan tergesa gesa, demi balas dendam yang dilakukan Pemerintahan Yusuf Lubis, berdampak buruk bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pasaman. Sebab, dengan adanya peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, bakal berdampak buruk bagi guru atau kepala sekolah SMA/SMK, yang telah dimutasi dalam rentang April 2015 hingga Oktober 2016.

Seperti apa yang pernah dikatakan Mardi, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar, ASN yang dimutasi ke jenjang di bawah SMA sederajat, akan kesulitan dalam penerimaan gaji tahun 2017. Status kepegawaian yang seharusnya ditangani provinsi, menjadi berpindah ke kabupaten atau kota karena proses mutasi oleh bupati dan walikota tersebut.

Makanya, Gubernur Sumbar dengan suratnya, meminta bupati dan walikota tidak melakukan mutasi. Untuk itu, bagi sejumlah kabupaten dan kota yang telah melakukan mutasi diminta mengembalikan mereka ke posisi semula, jika mutasi ke jenjang dibawah SMA/SMK. Parahnya nanti, kalau statusnya tidak jelas, apakah ASN provinsi atau ASN kabupaten dan kota, maka gajinya tentu tidak jelas apakah di provinsi, kabupaten atau kota, ungkap Mardi.

Menurutnya, dalam proses penarikan peralihan kewenangan pada April 2015 hingga sekarang, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edarannya, yang intinya menyebutkan, agar bupati dan walikota tidak boleh memutasi ASN, apalagi setelah dimutasi sejumlah ASN berada di bawah naungan kabupaten dan kota. Dan kini, pendidikan menengah telah menjadi kewenangan provinsi.

Seterusnya, Aset, personel (ASN) dan dokumen otomatis pindah ke provinsi, sejak senen, 3 oktober 2016 kemaren.

Lebih jauh dijelaskan Mardi, masalah tidak menjadi rumit, bila bupati atau walikota setempat tidak tergesa gesa dan memaksakan kehendaknya. Bila tetap mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober tahun 2015, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akibat mutasi tersebut, maka, bagi mereka tercatat sebagai ASN provinsi, karena mutasi tetap bekerja di kabupaten dan kota. Lalu, mereka mau terima gaji dimana ? di provinsi tidak mungkin, karena kerja di kabupaten dan kota. Sebaliknya, di kabupaten dan kota juga tidak mungkin,karena anggaran gaji mereka telah dipindahkan, ujarnya.

Apalagi, sesuai SE Mendagri tersebut, dalam masa proses verifikasi hingga validasi, yakni, rentang April 2015 sampai Oktober 2016, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi ASN. Jika ASN terlanjur dimutasi, maka kepala daerah harus megembalikannya pada jabatan semula. Meski dalam SE tersebut tidak diterapkan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar, namun kepala daerah harus bersedia mengembalikan ASN pada bidang lain yang kewenangannya pindah ke provinsi, tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno menerima informasi ada sejumlah ASN yang dimutasi dalam proses peralihan kewenangan pekan lalu. Hal itu dinilai telah melanggar SE yang telah dikeluarkan. Jika kepala sekolah yang dimutasi setingkat SMA, tidak menimbulkan masalah. Artinya, dari tingkat SMA ke SMK ( sesama jajaran SLTA ). Tapi, bila dimutasikan ke tingkat SMP atau sebaliknya dari SMP ke SLTA, serta ditempatkan ke UPTD dan dinas pendidikan, maka status ASN itu tidak jelas, terutama pada penerimaan gaji.

Informasi yang dihimpun koran ini, di kabupaten Pasaman, pada 29 September 2016 telah dilakukan mutasi 11 kepala SMA dan 5 kepala SMK. Di kabupaten Solok pada 5 Agustus 2016 dimutasi 23 jabatan kepala sekolah. Di kota Padang pada Januari 2016 dimutasi 6 kepala SMK dan 9 kepala SMA.

Parahnya, mutasi yang dilakukan Pemkab Pasaman yang dipimpin Yusuf Lubis, bernuansa balas dendam alias dendam politik, bahkan terkesan tak manusiawi.Mutasi yang terjadi di jajaran pemkab pasaman, terlihat sebagai ajang tindakan semena mena sang penguasa, terhadap ASN yang dianggap tidak mendukungnya ketika Pilkada.

Buktinya, ada ASN yang tewas, ketika ia di non jobkan pada mutasi pertama eselon IV dan III di jajaran pemkab pasaman. Mungkin, ia tak terima perlakuan sang penguasa, karena di non jobkan, sementara ia merasa tak pernah melakukan kesalahan.

Begitu juga pada mutasi tahap II, untuk kepala sekolah SMP, SMA dan SMK dilingkungan Dikjar pasaman, juga terkesan dendam politik dan banyak menyalahi aturan. Bayangkan, ada kepala sekolah yang dicopot, dan menjadi guru biasa di sekolah yang pernah dipimpinnya itu. Sementara, mereka yang dicopot tersebut, tidak pernah melakukan kesalahan atau paling tidak belum pernah mendapat peringatan atas kinerjanya.

Tak salah kemudian, banyak tokoh dan pemuka masyarakat mengutuk perbuatan penzaliman tersebut. Terus, menghimbau pada para pemimpin di jajaran pemkab pasaman, jangan lagi melakukan politik jahat, yang sifatnya menzalimi bawahannya ( ASN ), karena pilkada sudah usai.

Seperti yang dikatakan Surya Darma, koordinator pasaman GNPK-RI. Menurutnya, dua kali mutasi yang dilakukan Pemkab Pasaman, memang telah melukai hati masyarakat pasaman. Betapa tidak, pada mutasi tahap I saja, ada 23 pejabat yang di non jobkan, karena dianggap pendukung rivalnya Benny Utama.

Lalu, pada mutasi ke II, khusus di jajaran Dikjar pasaman, dalam pengangkatan kepala sekolah, selain menyalahi aturan juga tak berperikemanusiaan, ujarnya.
Sementara, Syawal Dt.Putiah, Ketua Komisi C DPRD Pasaman dari PPP ketika dikonfirmasi lewat ponselnya, menyebutkan, soal mutasi memang merupakan hak kepala daerah, terhadap jajarannya.Namun, kalau mutasi yang dilakukan bertentangan dengan undang undang dan tidak mengindahkan surat edaran Mendagri, maka kami sebagai pengawasan di DPRD pasaman, menolak dan tidak mendukungnya.

Apalagi, kepala sekolah yang diangkat, haruslah memenuhi syarat syarat, diantaranya telah memliki sertifikat, sebagai bukti telah mengikuti uji kompentensi kepala sekolah. Dan bagi kepala sekolah yang dicopot dari jabatannya, haruslah jelas penempatannya. Dan seandainya, ada kepala sekolah yang telah dilantik, belum memiliki sertifikat dimaksud atau persyaratan lainnya, agar di revisi ulang dan diganti dengan yang telah memenuhi persyaratan, jelas Syawal Dt Putiah.

Khairil, Kadis Dikjar pasaman, ketika dihubungi wartawan, katakan, tidak mengetahui betul secara rinci atas mutasi para kepala sekolah tersebut. Yang ia tahu, nama nama kepala sekolah yang akan diangkat atau dilantik sudah ada.

Ketika disinggung, tentang aturan undang undang dan surat edaran Mendagri, yang melarang dilakukan mutasi kepala sekolah ? Khairil menyebutkaan, bahwa bupati telah mendapat persetujuan lisan dari gubernur Irwan Prayitno.

“Semuanya gawe pimpinan pak, saya mau pensiun lagi,”ungkap Kharil dengan nada lemah. Begitu juga Zulfahmi, Kepala BKD pasaman, ketika dihubungi lewat ponselnya, “ saya tak tahu betul, dan saya pun mau pensiun lagi,”tuturnya kurang semangat. Sedangkan Bupati Pasaman Yusuf Lubis, dihubungi lewat SMS untuk diminta keterangannya, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawabannya. ( Nst).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *