Diduga CV. Senedan Kerjakan Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi, Drainase Sekuler Hancur Dalam Masa Pekerjaan

 

Batam.Ovumnews.com--Akibat lemahnya pengawasan baik dari konsultan pengawas maupun pemilik kegiatan berdampak kepada mutu dan kualitas pekerjaan sebuah proyek pemerintah.

Sebab setiap kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tentunya harus mengejar untung yang besar, sehingga sering kali mutu terabaikan demi mengejar untung.

Maka dari itu . pungsi pengawas sangat dibutuhkan sekali apalagi yang dibangun itu adalah asset pemerintah,tentunya hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan.

namun hal yang terjadi pada pembangunan drainase Sekuler yang berada di depan Hepy Garden yang dikerjakan oleh CV. SENENDAN proyek hancur dalam masa pekerjaan berlanjut dikerjakan.

Padahal, pemerintah Jokowi memimpin bangsa ini bukan sedikit anggaran untuk proyek didaerah demi kelancaran pembangunan di daerah-dareah, tapi dilain pihak dalam pelaksanaan proyek yang dimengangkan oleh kontraktor pelaksana dalam pekerjaan berbuat sesuka hati.

Lihat saja nasib proyek baru siap dikerjakan berapa hari,ditengarai hancur diduga kuat dalam pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi tehnis diduga kuat lemahnya pengawan dari pihak PU Kota Batam PPK Ir.Wiratmoko.MT

Proyek drainase sekuler tersebut yang dikerjakan oleh ,CV. SENENDAN selaku pemenang yang beralamat Gg. Awang Nur RT 05 / 06 Kel. Baran Kec Meral – Karimun (Kab.) – Kepulauan Riau dengan harga penawaran Rp 1.510.910.332,00

Hasil infestigasi 26/10 dilapangan terlihat bangunan untuk penahan tebing setinggi 4 meter tersebut hancur diduga akibat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spek.

Terlihat marerial yang hancur tersebut, pemakaian semen seadanya juga pemakaian pasir bercampur tanah.proyek patah pingang.

Pembangun proyek batu miring tanpa ada kemiringan,dengan tegak berdiri lurus setinggi 4 meter tanpa memakai tulangan kolom praktis.

Dimana pekerjaan tersebut terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis dan dokumen bestek. Bahkan, kuat dugaan base (pondasi/dasar) tidak sudah jelas proyek akan hancur karena tidak kuat menahan beban dari atas

Pemasangan saluran siap jadi U ditch precast.asal jadi berkelok-kelok tidak sama juga semen coran tidak dikasih bagian lantai U ditch precast untuk sambungan .

Proyek yang dibangun mengunakan anggaran APBD 2016 tersebut kini hancur dalam masa pelaksanaan pekerjaan dibeberapa titik,pasangan batu miring untuk saluran Sekuler hancur berantakan.

Along mengaku selaku pelaksana dilapangan,hancurnya proyek ini akibat paktor alam.bangunan ini lurus dibangun akibat batu bagian dinding susah dipecah.ini proyek adik walikota,saya minta mohon jangan bapak beritakan.

Ir.Wiratmoko MT selaku PPK dikomfirmsi lewat sambungan HP dengan tegas kita akan awasi benar proyek tersebut proyek tersebut dalam masa pekerjaan pelaksana,masih tangung jawab pelaksana

Namun proyek tersebut yang dikerjakan oleh pelaksana tidak terlihat papan indetitas proyek, proyek milik pemerintah Kota Batam seharusnya dikontrol oleh pihak masyarakat dan LSM serta yang lainya.

Edawar Hafri Ketua ( LSM AMPERA INDONESIA ),menangapi Selasa 17/11 dengan tegas mengatakan,proyek yang hancur diperbaiki bagian yang hancur bagai mana bagian yang titik yang telah dipasang diduga tidak sesuai spek.

Kita minta kepada pihak penegak hukum untuk turun kelapangan melihat memeriksa proyek tersebut proyek hancur waktu dalam pelaksanaan.

Kita melihat material yang dipasang untuk proyek jelas tidak sesuai Spek batu bercampur lumpur dan kurangnya pemakaian semen .

Walaupun yang hancur diperbaiki bagai mana, yang telah terpasang, dengan kondisi dugaan tidak sesuai dalam pemakaian material, pengadukan semen diduga asal jadi,,
serta kurangnya pemakaian semen cor untuk U ditch precast sambungan bagian dasar parit

Dugaan hancurnya proyek dalam masa pelaksanaan, pelaksanaan ditenggarai proses pekerjaan dalam pelaksanaan barang dan dan jasa Tahun Anggaran 2016 ini diduga sarat penyimpangan dan dapat dikategorikan pelanggaran UU Korupsi,

Seyogyanya hal tersebut pinta LSM AMPERA Indonesia, mendapat perhatian dari aparat penegak hukum sebagai pintu masuk lakukan penyelidikan dugaan penyimpangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *