Diduga Dana Desa Diselewengkan

 

Sulawesi Utara.Ovumnews.Com– Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengharapkan pengelolaan dana desa transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak bagi pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya pengelolaan dana desa yang akuntabel harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), karena dana desa adalah wujud nyata pemerintah untuk membangun daerah dari tingkat pemerintahan terkecil yang juga sesuai dengan Nawa Cita ke-3 presiden berbunyi : “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI”.

Saat di temui wartawan Sabtu (22/10/2016) Agustinus Sasue mengatakan, bahwa ada penyalahgunaan Dana Desa serta pungli di kampung Karatung 1 yang di duga di lakukan oleh kapitalaung (kepala desa) JBU T.N.D.Tendaunusa, karena desa kampung karatung 1 pernah menerima anggaran dana desa tahun 2014 sebesar Rp 45 juta,

Untuk pembangunan taman kanak-kanak (TK) Siloam Jemaat GMIST Zaitun Paghulu tidak terlaksana secara optimal, hanya pembelian material berupa : sirtu kurang lebih 2 rit truk, batu kurang lebih 2 rit truk, balok kurang lebih 1 kubik serta terindikasi laporan pertanggungjawaban pemerintah kampung karatung 1 tahun 2014 adalah di duga fiktif, karena dalam laporan LPJ di nyatakan Pembangunan TK sudah selesai, padahal pada bulan Juni 2016 jemaat GMIST Zaitun Paghulu telah mengambil alih pembangunan TK dengan menggunakan Anggaran Dana dari jemaat GMIST Zaitun Paghulu.

Anggaran Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp 400 juta untuk Pembangunan jalan dan Rehab Tambatan Perahu hingga saat ini belum dapat di pertanggungjawabkan laporan penggunaannya, sehingga Anggaran Dana Desa untuk tahun 2016 tidak dapat di cairkan di sebabkan karena SPJ tahun 2015 tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Kampung karatung 1 juga menerima Anggaran Bantuan Air Bersih Tahun 2016 sebesar Rp109 juta yang berasal dari Dana Bantuan Sosial namun tidak di realisasikan seluruhnya, yang di realisasikan hanya sebesar Rp 10 juta,karena Bendahara Kampung karatung 1 merupakan keponakan dari kepala desa, jelas-jelas menyalahi tata kelola keuangan sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),

Masyarakat kampung karatung 1 sangat membutuhkan penggunaan air tersebut, serta selama ini kapitalaung (kepala desa) kampung karatung 1 kecamatan Manganitu di Duga melakukan Pungli dalam kepengurusan Kepemilikan Lahan atau Tanah (KAR)dengan mematok harga perkapling Rp 250.000 hingga Rp 350.000, padahal masyarakat sudah membayarnya,tapi hingga saat ini KAR belum ada di tangan mereka,”ucapnya.

Agustinus Sasue juga membidik tentang bantuan rumah kepada masyarakat kurang mampu yang diterima oleh Kampung Karatung 1. Dirinya sangat menyesalkan karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran dimana penerima bantuan berbeda dengan hasil survei dari dinas perumahan dan pemukiman.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung kerumah-rumah tersebut yang telah di ambil foto beberapa kali. Masyarakat juga telah melaporkan Kapitalaung (kepala desa) kampung karatung 1 kecamatan Manganitu ke bapak Bupati Makagansa serta Polres Sangihe tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.

Kami sebagai masyarakat kecil entah kemana lagi mau mengadu, semoga bapak Presiden, Kapolri, KPK, Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Kejaksaan bisa menerima Pengaduan kami sebagai masyarakat Kecil yang meminta keadilan, semoga laporan masyarakat kampung karatung 1 bisa di tindak lanjuti,”pungkasnya mengakhiri .

Sementara itu, kritikan tajam datang dari Jesly Jacob seorang Aktivis LSM SNAK MARKUS yang menegaskan bahwa jelas kepala desa sudah menyalahi undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa, oleh karena itu meminta kepada aparat penegak hukum agar supaya bisa bertindak tegas serta menindak lanjuti laporan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.01/ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *