Dinas PSDA Sumbar Blacklist Kontraktor Yang Tidak Menyelesaikan Pelaksanakan Proyek Dilingkungan PSDA Sumbar Diantaranya:

 

Padang, Ovumnews.com–Beberapa proyek Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat diduga bermasalah. Sebab, berdasarkan hasil investigasi Tim wartawan Ovumnews.com terdapat sejumlah proyek PSDA Sumbar di Daerah terindikasi dilaksanakan asal jadi dan terancam tak siap.
Hal tersebut terbukti dari hasil Blacklist Dinas PSDA Sumbar terhadap beberapa kontraktor yang melaksanakan proyek di lingkungan PSDA Sumbar diantaranya:
1. CV. Putra Tunggal Elbas dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 015/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
2. PT. Dimitri Putra Ronata dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 016/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
3. CV. Pangian Putra dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 014/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
4. PT. Nasindo Nusantara Lima dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 017/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
5. CV. Yose Karya dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 020/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
6. PT. Karya Baraka Mandiri dengan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 018/SK-PSDA/I/2015 dan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
Sempat diberitakan beberapa kali oleh media di Sumatra Barat terkait pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Kalampaian yang berlokasi di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Proyek normalisasi sungai Batang Kalampaian yang dikerjakan oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dengan nomor NPWP 02.276.102.7-432.001 yang beralamat di Jl. Pelabuhan Ratu Blok A5 No. 2 Bumi Bekasi Baru – Bekasi telah di Blacklist oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar dan terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan dan jasa Pemerintah (LKPP) dengan masa Blacklist 26 Januari 2015 hingga 25 Januari 2017 yang ditayangkan LKPP tanggal 2 Februari 2015 berdasarkan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar No : 019/SK-PSDA/I/2015 dengan alasan terdaftar Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
Proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman dengan nomor kontrak 04.09/JMK-PBPP/APBD-PSDA/XII-2012 yang dilaksanakan selama 700 hari kalender ini terhitung 13 Desember 2012 hingga 12 November 2014 bakal tak rampung seratus persen. Sebab, berdasarkan pengamatan koran ini, pekerjaan yang dilaksanakan baru selesai berkisar 50 % -60 %.
Meski waktu pelaksanaan menggunakan tahun jamak, ternyata profesionalitas perusahaan PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dipertanyakan masyarakat. Karena dengan waktu yang relatif panjang ditenggarai pekerjaan tidak akan selesai hingga kontrak kerja berakhir.
Perusahaan asal Bekasi yang dibawa oleh Kontraktor asal Batusangkar ini, dalam melaksanakan pekerjaan juga terindikasi menggunakan material sekitar. Bukti tersebut terlihat pada timbunan yang seharusnya menggunakan tanah urug dibagian belakang Sheetpile ternyata diduga kuat sebahagian menggunakan pasir sekitar. Parahnya, Konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan tersebut terkesan merestui.
Bukan itu saja, pekerjaan pasangan batu timbul pada Lining juga terkesan asal jadi. Hal tersebut terlihat ketika dilakukan pembongkaran pasangan batu tersebut langsung dipasang diatas tanah, tanpa dilakukan pengecoran lantai kerja.
Kecurangan- kecurangan terindikasi terus dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana pada proyek senilai Rp. 21.212.868.000 ini untuk meraup keuntungan. Buktinya, penggunaan mutu beton K225 untuk pengikat Sheetpile diduga tidak tercapai. Sebab, bardasarkan pengamatan wartawan koran ini dilapangan, pasir dan kerikil yang digunakan tidak bersih bahkan tidak menggunakan material batu pecah (split), sehingga diragukan mutu beton K225 yang dibuat oleh kontraktor pelaksana bisa tercapat sesuai kontrak.
Tak hanya itu, pembesian untuk pembuatan beton K225 oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa juga terkesan dimainkan. Ketika Wartawan ovumnews.com bersama tim mengukur pembesian yang digunakan untuk begol seharusnya menggunakan besi berdiameter 8 milimeter ternyata hanya ditemukan berdiameter 6,5 milimeter. Artinya, telah terjadi kekurangan pembesian yang juga berpengaruh kepada harga.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Tukang yang mengaku bernama Ligito yang ditemui beberapa waktu lalu di Basecamp mengatakan, mengenai pembesian kami tidak tahu, besi ini yang didatangkan, makanya besi ini yang kami pakai, jawabnya singkat sambil tersenyum.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),yang akrab dipanggil Ujang ketika ditemui Selasa (21/10/2014) dilokasi proyek mengatakan, memang proyek ini diperkirakan tidak rampung hingga kontrak kerja habis, proyek ini diperpanjang 1 bulan karena ada masalah lahan, jadi kontraknya habis 22 Desember mendatang, ujar Ujang.
Ketika disinggung mengenai material beton K225 serta pembesian yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis?dibantah oleh Ujang,menurutnya pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis.
“memang material untuk mutu beton K225 tersebut dikontrak menggunakan kerikil biasa, bukan split,” ungkap Ujang sembari memperlihatkan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja.
Mengenai pembesian tambah Ujang, sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, dan persoalan timbunan semuanya didatangkan dari luar, tidak ada material di lokasi sekitar yang diambil, jawabnya. Ujang yang didampingi konsultan pengawas juga membenarkan pekerjaan ini sudah mengalami keterlambatan (deviasi).” Memang pekerjaan ini mengalami keterlambatan sekitar 20 % ,”akunya seraya mengatakan proyek ini Kuasa Pengguna Anggarannya Syafril Daus.
PT. Alif Syahdilla Pratama Lepas dari Blacklist
Tahun 2014 Irigasi Lubuk Sarik kembali dilaksanakan pembangunannya, namun pelaksanaan juga terindikasi asal jadi. Buktinya, material yang digunakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengacu kepada spesifikasi teknis dan RAB serta gambar kerja. Pasalnya, Proyek yang bernomor kontrak 20.02/PL-APBD/PSDA-V/2014 Tanggal Kontrak 28 Mei 2014 ini dalam pelaksanaanya terindikasi menyimpang dari kontrak kerja.
Bukti tersebut terlihat pada pekerjaan pasangan batu yang terkesan asal jadi. Sebab, fakta lapangan terlihat batu yang digunakan adalah batu seukuran mangga yang terindikasi diambil dari lokasi proyek. Sehingga bila diamati, disekitar irigasi sangat susah sekali ditemukan batu-batu besar dan batu seukuran mangga, karena telah di ambil untuk pekerjaan proyek. Tentunya, dengan tidak adanya batu-batu tersebut juga akan berdampak kepada lingkungan di sekitar irigasi.
Melihat fakta yang ada, terlihat batu disusun-susun lalu ditebarkan adukan semen tanpa dipasang satu persatu, sehingga meninggalkan kesan buruk terhadap pasangan batu yang dilaksanakan oleh kontraktor.
Proyek yang bernilai Rp. 5.589.756.000 yang dilaksanakan PT. Alif Syahdilla Pratama yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sago Painan juga mengambil material pasir di lokasi sekitar. Parahnya, pasir yang digunakan seharusnya bersih, malah bercampur lumpur dan kerikil.
Hal tersebut bisa di buktikan pada proyek yang mempunyai masa pelaksanaan 180 hari kalender ini. Sebab, ketika wartawan koran ini bersama Tim meninjau langsung pelaksanaan proyek terlihat penggunaan pasir bercampur kerikil (sirtukil) dan lumpur yang diambil di lokasi proyek digunakan untuk pasangan batu.
Pemilik proyek dan pengawas terkesan merestui pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Alif Syahdilla Pratama tersebut. Buktinya, ketika dikonfirmasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ujang Syarbaini melalui Hpnya, Senin (21/9/2014) terkait persoalan penggunaan pasir bercampur kerikil apakah di bolehkan secara teknis? Dikatakannya, selagi memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis itu tidak ada masalah, yang penting penggunaan pasir yang digunakan diambil di hulu, sebab lokasi proyek sudah berada di hulu bukan di hilir yang ada kadar lumpurnya. Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *