Direktur PDAM Limapuluh KotaTerancam Dicopot

 

SK Bupati Limapuluh Kota No.44 Tahun 2017 Dituduh Cacat Hukum
Ovumnews.com- Sarilamak. Pelantikan Direktur Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM ) Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan SK Bupati Limapuluh Kota No. 44 Tahun 2017 yang melantik Zul Badri sebagai Direktur PDAM dan memberhentikan Masrel dari Direktur PDAM Limapuluh Kota oleh Sekda Limapuluh Kota, Yendri Thomas tanggal 18 Januari 2017 lalu, oleh banyak kalangan dinilai cacat hukum dan harus dibatalkan.

Menyikapi kejadian yang berpotensi sarat KKN itu, mendapat keritikan keras dari pengacara kondang Ady Surya, SH katakana Zul Badri yang sebelumnya menjabat sebagai fungsional umum secretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang tidak mempunyai pengalaman kerja di PDAM, kok bias diangkat sebagai Direktur PDAM. Ada Apa ?, ujar Ady kepada wartawan, baru- baru ini di Payakumbuh.

Pasalnya, seyogyanya mengacu pada Permendagri No.2 Tahun 2007,pasal 4 dijelaska nbahwa calon Direksi harus memenuhi persyaratan; a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata I ( S1);b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan ( referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;c. Lulus manajemen pelatihan air minum di dalam atau di luar Negeri yang telah terakreditasi dibukti kan dengan sertifikasi atau ijazah.

Lantas pada butir d.membuat dan menyaji kan proposal mengenai visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu; f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Darah/ Wakil Kepala Daera hatau Dewan Pengawa satau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping, termasuk menantu dan ipar, demikian papar mantan ketua LBH Sumbar itu.

Ketua Komisi III DPRD Limapuluh Kota, Drh. Harmen menanggapi hal tersebut setelah pihaknya melakukan kunjungan kerjake Kementerian terkait pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Limapuluh Kota dengan SK Bupati Limapuluh Kota No.44 Tahun 2017, ditenggarai telah mengabaikan Permendagri No.2 Tahun 2017, ujar Harmen yang akui Komisi III kini sedang membahas hal tersebut.

Dipaparkan Harmen, pihaknya, Dalam waktu dekat akan mengeluarkan keputusan dan segera mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati agar membatalkan SK tersebut. Dan diharapkan PDAM harus melalui Panitia Seleksi ( Pansel- red) sesuaiamanat Pemendgari No.2 Tahun 2017 , demikian tegas Harmen via Ponsel pribadinya, Senin, 12 Juni 2017 lalu.

Dilain pihak, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, wartawan yang telah berupaya minta kan statemennya seputar tuduhan cacat hukum SK Bupati No.44 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang pengangkat Zul Badri sebagai Direktur PDAM, serta dicopotnya jabatan Masrel, diduga berpotensi langgar Permendagri No.2 Tahun 2017, hingga berita ini update belum memberikan tanggapannya. ( ei/erw).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *