DPRD Padang Bahas Perda Penyandang Disabilitas

 

Padang OvumNews.Com–Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) warga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, termasuk peluang mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).Ketua Badan legislasi (Baleg) DPRD Kota Padang, Jon Roza Syaukani, di Padang, Kamis, mengatakan baleg telah berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPRD terkait ranperda disabilitas ini, dimana nantinya akan hak-hak mereka akan diakomodir termasuk didalamnya dimungkinkan untuk mereka yang berkebutuhan khusus tersebut ikut dalam seleksi penerimaan calon PNS di daerah ini.
Pembahasan terkait renperda tersebut akan mulai dilaksanakan usai Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014, dimana DPRD Padang juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang telah melahirkan perda tersebut,” katanya.
Ia menekankan ranperda itu sangat diperlukan, sebab mereka hanya ingin keberadaannya diakui, dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang normal dalam hak dan kesempatan berkarya, termasuk menjadi PNS, dimana satu persen dari jumlah lowongan yang dibuka akan diperuntukan bagi mereka yang lulus seleksi CPNS.
Ketua banggar DPRD Padang tersebut menjelaskan dalam ranperda disabilitas nantinya juga akan dibahas, terkait longan kerja satu persen bagi mereka yang berkebutuhan khusus tersebut untuk dapat menjadi PNS saat penerimaan pegawai dilakukan didaerah ini, selain kesempatan berkarya lebih besar dalam semua bidang.
Ranperda itu segera dibahas, juga untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana hingga saat ini baru beberapa daeran yang memiliki perda terkait tersebut.
“Hingga saat ini baru beberapa daerah yang telah melahirkan perda terkait disabilitas ini, sebab itu kami juga akan melakukan pendalaman terkait perda ini, pada daerah yang telah terlebih dahulu melahirkan perda tersebut, seberti DKI Jakarta,” jelasnya.
Sehubungan dengan itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumbar, Jhoni Aulia, mengatakan organisasi ini sudah sejak tahun 2011 memperjuangkan pembentukan perda tersebut.
“Perda ini sangat penting, mengingat selama ini para penyandang cacat masih terpinggirkan, mulai dari tidak adanya fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, hak dalam bekerja yang sama, dan lainnya, sehingga, perda ini akan menjadi tahap awal untuk semua perbaikan yang berpihak pada warga yang berkebutuhan khusus,” katanya.
Ia menekankan saat ini, penyandang disabilitas juga telah memiliki keahlian, dan dalam dunia kerja juga mampu untuk bersaing, dengan kemampuan yang dimiliki, namun perlu untuk diberikan fasilitas yang mendukung kemampuan mereka.
DPRD Padang Sayangkan Penutupan TPA
Komisi III DPRD Kota Padang menyayangkan adanya tindakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah.Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Albert Hendra Lukman, di Padang, Rabu, mengatakan penutupan tempat pembuangan sampah (TPA) yang ada di Kecamatan Koto Tangah, sejak beberapa hari ini sangat disayangkan, sebab telah mengganggu ketertiban umum.
“TPA tersebut bukan hanya milik warga Koto Tangah, akan tetapi milik semua warga Kota Padang, jika penutupan ini masih dilakukan tentu yang rugi seluruh masyarakat di kota ini,” kata Albert.Ia menambahkan, selain tumpukan sampah, juga akan dapat menimbulkan masalah baru seperti penyakit dan lainnya.
Namun demikian, menurut anggota dewan tersebut, warga yang melakukan pemblokiran TPA tidak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab apa yang mereka lakukan atas dasar kekecewaan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pj Wali Kota Padang.Persoalan pemblokiran kawasan TPA di daerah itu oleh sekolompok masyarakat terkait adanya tuntutan dalam polemik mutasi pejabat eselon II, III, dan IV, serta kepala sekolah di daerah itu beberapa waktu yang lalu, dan dinilai warga memiliki unsur politik.
Akibat dari mutasi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab (PJ) Wali Kota Padang Erizal, Aliansi Masyarakat Padang (AMP) menyampaikan empat tuntutan, ke DPRD setempat, dan menegaskan akan melakukan penutupan beberapa titik sentral di daerah itu, sampai permintaan mereka dikabulkan, salah satunya penutupan TPA Air Dingin.Sehubungan dengan itu, anggota DPRD tersebut berharap pemerintah Kota Padang bisa mengambil pelajaran agar tidak senantiasa mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa meresahkan masyarakat banyak.
Ia menilai, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini adalah dengan memupuk kembali memberikan kepercayaan masyarakat, sehingga setiap program dan kebijakannya bisa didukung semua elemen yang ada.Sementara itu, bagi masyarakat ia mengimbau, yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah daerah, bisa diselesaikan dengan cara lain, salah satunya dengan membuat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga tidak ada tindakan yang merugikan semua pihak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang Yadrison, menjelaskan, setiap harinya volume sampah di kota tersebut mencapai 800 ton.”Jika pemblokiran dilakukan secara terus menerus maka tentu sampah di kota ini akan mengalami penumpukan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat,” jelasnya
Komisi IV DPRD Kota Padang Memperjuangkan Guru Honorer
Sebagai wakil rakyat, maka sudah menjadi kewajiban anggota dewan untuk memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk tenaga guru honorer . Kondisi Kota Padang yang masih kekurangan tenaga guru pengajar, sangat terbantu dengan keberadaan tenaga guru honorer hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Azwar Siri.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berkomitmen memperjuangkan nasib guru honorer di kota Padang .Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Kota Padang ke Depok dan Jakarta yakni Badan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Pusat Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI dalam rangka mentelaah dan mengkaji lebih dalam persoalan tenaga guru honorer dan sertifikasinya.
“Guru Honorer seharusnya diangkat menjadi Aparatur Sipin Negara (ASN) karena telah memenuhi syarat. Untuk itulah Komisi IV DPRD Kota Padang memperjuangkan nasib guru Honorer. Apabila tidak diperjuangkan, akan berdampak terhadap dunia pendidikan Kota Padang. Disisi lain, dalam Undang-Undang ASN, pembayaran gaji honorer, dapat menjadi temuan BPK,” tegas Azwar Siri.
Anggota Komisi IV , Arpendi Datuk Tan Bagindo dijelaskan, pada pertemuan dan diskusi di kementerian tersebut, diperoleh pengkajian yang mendalam tentang tenaga honorer ini, termasuk bagaimana mereka dapat diangkat menjadi PNS. Tentunya dengan pertimbangan APBD 60 persen belanja rutin dan 40 persen bagi pembangunan, keberadaan tenaga honorer sangat membantu roda pemerintahan, meski dengan gaji yang kecil, namun mereka lebih rajin dan disiplin daripada pegawai yang telah berstatus ASN.
Arpendi mengatakan bahwa, DPRD Kota Padang akan mengupayakan dan melakukan pembahasan dengan pemerintah Kota Padang. Sebab sangat disayangkan apabila kesejahteraan ini tidak diperjuangkan.
Zaharman, anggota Komisi IV menjelaskan, kondisi APBD Kota Padang saat ini, pengangkatan guru honorer menjadi ASN telah bisa dilakukan. Namun tentunya tetap harus mengacu kepada aturan yang ada. DPRD kota Padang akan memperjuangkan ini, namun tetap dalam kerangka kebutuhan tenaga kependidikan dan aturan yang ada. Tak asal memperjuangkan saja,” ungkapnya.
Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kota Padang selama empat hari 19 sampai dengan 22 Februari tersebut dengan jumlah rombongan enam orang dari anggota DPRD yaitu, ketua Azwar Siry, SH.MH, Gustin Pramona, S.Pt, Jamasri, SE, Zaharman, SH. Idra, SH. Arpendi Dt Tan Bagindo, dan dua orang dari kesekretariatan, Rosdiah, SE,MM Kabag Keuangan dan Nurita Sekretariat Komisi IV DPRD Kota Padang.
Daerah tujuannya kujungan DPRD Padang pertama pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok, kemudian dilanjutkan ke Badan Pengembangan SDM-Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan.
Zulherman: Rencana Pembangunan Harus Realistis
Mengukur kemampuan dan sumber dana untuk mewujudkan rencana pembangunan adalah lebih realistis daripada mengapungkan wacana muluk – muluk, sementara kemampuan terbatas. Pada akhirnya hanya akan menjadi utopia belaka.Ketua DPRD Kota Padang Zulherman mengutarakan hal tersebut saat menjawab wartawan terkait rencana pembangunan Kota Padang.
“Perencanaan pembangunan sebaiknya berdasarkan skala prioritas, yaitu untuk mengefisienkan pelaksanaan dan pembiayaan agar pencapaian pembangunan dapat lebih maksimal. Jika kemampuan lima, jangan pengen sepuluh,” ujar Zulherman.
Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pembangunan yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.”Jangan sampai masyarakat hanya berharap terhadap realisasi pembangunan karena sudah dijanjikan sebelumnya, pada kenyataannya anggaran untuk pembangunan tersebut tidak ada,” katanya.Apalagi tahun ini, lanjut Zulherman, merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kota Padang dan memasuki tahun terakhir pula masa jabatan kepala daerah sehingga pembangunan yang difokuskan harus betul betul berdasarkan skala prioritas.
“Hal ini, agar realisasi pembangunan selaras dengan RPJMD serta memenuhi harapan masyarakat terhadap pemerintahan kepala daerah serta lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya. Jangan sampai publik menilai pemerintahan yang sekarang rapornya merah,” imbuhnya (Sony Tanjung).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *