Dugaan Kasus Pungutan Liar Sertifikat Prona

 

Proses Pungli Sertifikat Prona Lamban, Masyarakat Minta Wali Nagari Sungai Lansek Mundur

Sijunjung, Ovumnews.com--Proses terhadap kasus Pungutan Liar yang dilakukan Wali Nagari Sungai Lansek Gesuri, terhadap masyarakat miskin kepada calon peserta sertifikat prona berjalan lamban. Masyarakat bukan saja minta Ombudsman turun tangan, tetapi juga Wali Nagari Gesuri mengundurkan diri.

Karena, perbuatan Wali Nagari Sungai Lansek itu benar-benar melanggar hukum, dengan memungut biaya sebesar Rp 1.600.000/orang, sehingga, dari 61 versil berhasil digaetnya uang kontan sebesar Rp 97.600.000,-

Sertifikat prona adalah program nasional yang digratiskan kepada masyarakat kurang mampu, guna membantu mereka untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak tanahnya.

Sedangankan Wali Nagari Gesuri dengan berbagai alasan, melakukan pungutan liar kepada peserta calon prona. Masyarakat yang tidak tahu sama sekali, pungutan yang diminta itu terpaksa diberikan, walaupun ada yang berhutang kepada pihak lain, ujar beberapa orang masyarakat yang jadi korban pungutan liar itu kepada wartawan , beberapa hari lalu di Sungai Lansek kecamatan Kamamng Baru kabupaten Sijunjung.

Menurut Wali Nagari Gesuri uang yang terkumpul itu, dipergunakan untuk biaya petugas pengukuran dan biaya administrasi serta untuk kepentingan lainnya, seperti dijelaskan dalam pertanggungjawaban Wali Nagari, biaya petugas pendamping pengukuran Rp 17. 850.000,- biaya penginapan petugas pengukuran prona Rp 10.500.000,- walaupun petugas dari BPN berulang dari Muaro Sijunjung. Sementara pengeluaran lain biaya Alek nagari Rp 13.480.000, biaya bantuan terhadap tim pendamping Rp 21 juta, acara HUT RI ke 71 tahun 2016 yang lalu Rp 7 juta dan keperluan lainnya.

Beberapa orang peserta sertifikat prona yang merasa takut disebutkan namanya mengakui, tidak tahu bahwa sertifikat prona itu gratis, sehingga, berapa saja yang diminta oleh pemerintahan nagari, terpaksa membayarnya. Sebab, kalau biaya pengurusan sertifikat umum, biasanya menghabiskan uang lebih dari Rp 3 juta, sehingga, biaya yang diminta Wali Nagari sebesar Rp 1.600.000/sertifikat, menurut kami sudah murah. Tapi, tahu-tahu prona itu gratis dari pemerintah. Berarti kami “ Dikicuah “ dan dibohongi.

Wali nagari bukan hanya menolong, tetapi, menggolong masyarakat kurang mampu. Makanya, masyarakat minta Wali Nagari mundur dari jabatannya, komentar yang lainnya,wartawan , menemui beberapa orang peserta prona di Sungai Lansek tersebut.

 

Sehubungan dengan lambannya penanganan kasus itu oleh penegak hukum, maka masyarakat juga telah membuat surat kepada Ombudsman provinsi Sumbar, dengan harapan, kasus pungli itu bisa dituntaskan segera secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Wali Nagari Sungai Lansek Gesuri pertama sudah ditangani oleh Polres Sijunjung, dan sudah ada beberapa orang saksi yang diminta keterangannya, termasuk Ketua KAN Sungai Lansek. Karena, apa pun alasan yang dikemukakan oleh Wali Nagari Sungai Lansek untuk memungut biaya, adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang wajib diperangi secara bersama.

H.Z.Dt.Bandaro Putih, anggota Badan Peneliti Independent ( BPI ) Sumbar menyatakan dengan tegas, perbuatan wali nagari itu adalah perbuatan tindak pidana korupsi, karena, baik secara pribadi ataupun secara koorporasi, telah menyalah gunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, kelompok ataupun orang lain.

Makanya, diminta kepada penegak hukum, khususnya Satgas Saber Pungli Polres Sijunjung dan Sumbar yang tengah menangani kasus itu, agar secepatnya mengusutnya sampai tuntas. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab, jika tidak tuntas nantinya, anggota BPI yang ada di Sumbar, akan melaporkannya ke Satgas Saber Pungli pusat. Bkn/ovn 03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *