Dugaan Korupsi Proyek Abrasi Pantai Mande Pesisir Selatan

 

Proyek Milik Balai Besar Wilayah Sumatra V Pengaman Abrasi Pantai Mandeh, Pesisir Selatan Diduga Tidak Sesuai Spek Pelaksana PT.Graha Bangun Persada TA 2017 Nilai Rp 3.912.341.000,

Padang.Ovumnews.com– Ancaman abrasi pantai dikawasan wisata mandeh seperti pantai batu kalang yang terus menggerus bibir pantai di beberapa kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mencemaskan Masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi yang terancam abrasi.

Atas nama Pemerintahan Nagari Ampang Pulai, kami sangat berterimakasih kepeda pemerintah yang telah membantu warga kami dari ancaman abrasi pantai melalui proyek pemasangan batu jety/Grid dikerjakan oleh PT Graha Bangun Persada, yang pada saat ini telah melakukan proses pengerjaan.

Kami bersama dengan masyarakat nagari ampang pulai dan batu kalang sangat mendukung, dan berharap kepada pihak PT Graha Bangun Persada melalui humas di lokasi, pelaksanaan ini akan berjalan dengan lancar.

Diduga Batu tidak sesuai kontrak.

Namun pelaksanaan proyek Abrasi Pantai milik Balai Besar Wilayah V Sumbar.yang dikerjakan oleh PT.Graha Bangun Persada. dengan nilai kontrak Rp 3.912.341.000,- APBN 2017 tahun anggaran 2017 yang berada di wilayah pantai Mandeh Pesisir selatan tersebut, proyek dengan nilai milyaran rupiah, asal jadi, diduga akibat lemahnya pengawasan pemilik proyek untuk mengerogokti uang rakyat demi mencari keuntungan.

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI SUMATERA BARAT proyek dengan hps Rp 4.821.050.000,00 dan nilai kontrak Rp 3.912.341.000,00 yang dimenangkan oleh PT.Bangun Persada dengan alamat pemenang jalan sawahlunto III 197 Siteba kota Padang Sumatra Barat.

Khusus untuk kegiatan Sungai dan Pantai II, paket Pengamanan Abrasi Pantai di Kawasan Mandeh, nomor kontrak : HK.02.03/02/BWS.SV-PJSA. IAKR/SP.II/I/2017, tanggalkontrak 16 Januari 2017, nilai kontrak Rp3.912.341.000, dikerjakan PT. Graha Bangun Persada, waktu pelaksanaan 160 hari kalender, menggunakan APBN 2017, berlokasi Kabupaten Pesisir Selatan, progress pekerjaan sempat menurun seminggu, akibat keterlambatan batu jetty.

Informasi yang didapat dilapangan, khusus untu Kabupaten Painan, ada empat perusahaan yang memiliki izin. Ini terlihat dari Surat Keputusan Gubernur Sumbar. Dalam Keputusan Gubernur, Pemrov Sumatera Untung saja, batu jetty itu mendapat suplai dari Padang, sehingga bias memacu volume pekerjaan. Permainan mafia oknum masyarakat itu, berpengaruh terhadap pekerjaan. Sementara mereka sendiri tak punya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batuan..

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Keputusan Gubernur No. 663/2016, tentang persetujuan peningkatan dan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi batuan kepada CV. Riksi Indokaraya di Kabupaten Pessel dan No. 510 atas nama PT. Niko Putra Utama dan CV. Talago Dibawah Gunung. Khusus untuk CV. Talago Dibawah Gunung terjadi persoalan antara pemilik perusahaan baru dengan pemilik perusahaan lama.

“Dari izin yang ada tersebut, kenyataan dilapangan sampai delapan suplayer yang bermain, itupun rata rata mafia yang memanfaatkan nama masyarakat setempat. Malah, mereka yang mengatur harga batu itu dari supalyer, berunjung mundurnya suplayer karena tak mampu memenuhi keinginan mafia itu,” kata salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Begitu juga terjadi pada juga terjadi pada pekerjaan yang berlokasi di Batang Ketaping, Kenagarian GurunPanjang, Kecamatan Bayang dikerjakan PT. Mandiri Harapan Utama, nilai kontrak Rp9,4 miliyar, waktu pelaksanaan 300 hari kalender, mulai 14 Januarin 2017 selesai 11 November 2017, pelaksana PT. Mandiri Harapan Utama, juga terjadi permasalahan pada pengadaan batu jetty.

Memang ada dua perusahaan yang menjadi suplayer, tapi mafia di Tarusan juga ikut campur dalam pengadaan batu jetty itu. Alhasil, pekerjaan sempat dihentikan selama tiga hari.” Setelah mengacau dilokasi PT. Graha mafia tersebut, juga masuk pada pekerjaan PT. Mandiri,” kata nara sumber itu, seraya mengatakan, mafia batu jetty itu, menjadi kendala pekerjaan proyek ini.hal hasil ada dugaan proyek dalam mengunakan batu tidak sesuai spek.membuat proyek tak bertahan lama batu ukuran tidak standar akan di bawah pasangan golmbang besar karena batu kecil.

Namun dari hasil pekerjaan terlihat saat sekarang memiriskan,Hasil investigasi ovumnews.com dilapangan ,batu Grip/ jetty. diletakan diatas pasir bibir pantai, banyaknya terlihat batu berukuran kecil yang digunakan ukuran batu 20kg dan 25kg Batu tersebut diletakkan begitu saja diatas pasir diduga susunan pasangan batu tersebut diduga tidak sesuai spek.

Batu tidak sesuai spek tersebut,tidak besar, diletakan dilokasi akan dibawa air laut nantiknya. diduga proyek kurangya pengawasan dugaan ada permainan Kongkalingkong pelaksana dan pemilik proyek.

Dikomfimasiakan kepada kepala Balai Maryadi ST.Msi, dan PPK Kalbadri Balai Besar Wilayah 5 Sumbar di Khatib Sulaiman Padang.satpan kantor mengatakan bapak kepala sibuk dan keluar kota.

Arzon Andre SH aktis LSM AMPERA INDONESIA menangapi terkait dengan proyek milik SNVT tesebut ,pelaksanaan proyek yang diduga asal jadi adan ada dugaan mafia terjadi disetiap pekerjaan proyek, bukan di proyek Pantai Saja. Biasanya mereka memanfaatkan proyek tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjual nama masyarakat.”unkapnya.

Begitu juga untuk batu jetty ini, ada suplayer yang memiliki izin, namun mereka tetap bermain, malah mengatur harga kepada suplayer.” Mafia itu, mencari keuntungan dari pengadaan batu jetty melalui fee. Makanya, suplayer jadi tertekan dengan harga yang ditentukan mafia itu,”terang sekarang lihat sajalah proyek yang dikerjakan pelaksana amburadul

Informasi yang dihimpun ovumnews.com dilapangan, bahwa Proyek ini dikondisikan oleh PPK, untuk itu PT Graha Bangun Persada dapat bekerja, padahal peralatan yang dimiliki terbatas dan tidak punya kemampuan, sehinggah proyek dikerjakan asal jadi, pada hal waktu kerja PT Graha Bangun Persada tinggal 1 bulan lagi,
Proyek Pengaman Abrasi Pantai di kawasan Mandeh sudah bisa dimasukkan ke UU Tindak Pidana Korupsi ,dengan Persekongkolan dan menyalahgunakan jabatan dan wewenang.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Setiap orang yang sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu KOROPORASI, menyalahgunakan kewenangan.Kesempatan yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, dipidana dan pidana penjara seumur hidup atau dipenjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 tahun (Dua Puluh Tahun Penjara) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)

Sesuai dengan rumusan korupsi Pada pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 378 ayat (1) KUHP yang ditunjuk dalam pasal 1 ayat(1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.Tim


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *