Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Karimun Dipertanyakan

 

Karimun, Ovumnews,Com– Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karimun, membuat beberapa elemen masyarakat, mulai meragukan terhadap beberapa kasus-kasus dugaan korupsi yang ditanganinya. Apalagi kasus tersebut bisa sampai ke pengadilan, seperti kasus dugaan korupsi pada SPPD Fiktip yang pernah di usut oleh Kejaksaan di dua intansi SKPD, di Kesbang Linmas dan Inspektorat.
Selain kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif, juga kasus dugaan korupsi terhadap pembebasan Lahan Terminal Poros , diduga telah di peti es kan, walau ada dugaan telah terjadi Tipikor pada kasus pembebasan lahan terminal poros, dengan keterlibatan dua oknum pejabat. Dua oknum pejabat tersebut, diduga ikut serta memuluskan pembebasan Lahan Terminal yang berujung munculnya gugatan dari pemilik Lahan yang sah, terhadap lahan yang di bebaskan Pemkab Karimun yang akan di peruntukan buat Terminal bagi angkutan umum di jalan Poros.
Dugaan korupsi terhadap pembebasan Lahan Terminal Poros mulai mencuat, bermula adanya putusan Makamah Agung RI, memenangkan gugatan Yusmiatun terhadap pembebasan Lahan yang akan diperuntukan buat Terminal di Jalan Poros. Yusmiatun mengugat ke Pengadilan, karena tanah yang ikut serta di bebaskan, termasuk tanah yang dimilikinya dan di klaim oleh pihak lain. Dan nama didalam klaim pemilik tanah yang dibebaskan pada saat itu, di duga fiktif, mulusnya klaim tanah yang di bebaskan, tidak terlepas dari adanya campur tangan dari dua oknum pejabat Pemkab Karimun kala itu.
Diduga kasus dugaan korupsi tersebut, telah dihentikan, karena oknum pejabat yang kalah di Makamah Agung RI, diduga langsung melakukan pembayaran terhadap tanah yang dimiliki oleh Yusmiatun. Walau dugaan perbuatan melawan Hukum diduga bisa terpenuhi, namun potensi kerugian Negara sulit di ketahui, karena tanah yang dimiliki, tetap di kuasai Negara. Namun, rencana bakal berdirinya Terminal di daerah Lahan yang di bebaskan tersebut, di nilai bakal tidak akan pernah terealisasi.
Rizky Rahmatullah, SH Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Karimun kepada wartawana tidak menampik terhadap lambannya penanganan beberapa kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani. Hal itu berhubung, dirinya sedang mengikuti Diklat dan belum bisa terlalu menggesa, dan awal tahun nanti, kita akan usahakan penuntasan kasus-kasus tersebut.
Dua kasus dugaan korupsi terhadap dugaan SPPD Fiktif, yaitu di Kesbang Linmas dan Inspektorat hingga saat ini, kasus tersebut masih terus di lakukan pemeriksaan. Beberapa perjalanan dinas yang dilakukan oleh dua instansi tersebut.
Pada umumnya perjalanan Dinas ke Pulau-pulau yang terletak di Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, sedangkan kasus pembebasan terhadap Lahan Terminal Poros, ketika saya masuk kasus tersebut tidak pernah ada di meja saya dan kasus tersebut telah di hentikan sebelumnya. Dan hal itu bukan dikatakan SP 3 kan, karena kasus tersebut masih pada tahap penyelidikan, dan yang dikatakan SP 3, adalah, setiap kasus perkara hukum didalam penanganannya, jika telah memasuki pada tahap Penyidikan, ujarnya. BIN 022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *