Gedun Rampung 2013 Hingga Kini Belum Dimampaatkan Dewan Kab Solok

 

Solok .Ovumnews.Com—Tidak juga di tepati Gedung baru DPRD Kab. Solok yang dibangun 2010/11 dan telah rampung sekitar Tahun 2013. Namun hingga kini belum dimanfaatkan oleh DPRD Kab. Solok. Media ini belakangan paling getol menyentil soal gedung “nganggur” ini.

Dibawah kepemimpinan Bupati Solok H. Gusmal Dt. Rajo Lelo, SE, MM baru-baru ini, kebetulan media ini sempat meliput, diungkapkan persoalannya pada ketidaktersediaan mobiler. Sekretaris DPRD Kab. Solok Syamsurizal mengatakan saat itu bahwa dewan keberatan atas mobiler pinjam pakai dari Pemkab Solok. “Dewan maunya mobiler ruislag dari Pemko Solok,” ujarnya.

Media ini masih ragu soal ketiadaan mobiler (sepele) yang digadang-gadang menjadi penyebab gedung baru tersebut belum juga dimanfaatkan. Apalagi, masa kerja dewan setidaknya telah memasuki tahun ke-3 (2014-16). Senin lalu (14/3) konfirmasi dilakukan langsung kepada Ketua DPRD Kab. Solok Hardinalis Kobal.

Ternyata, jawabannya berbeda dengan apa yang disampaikan pada rakor sebelumnya.
Dewan mengetahui selama ini bahwa yang namanya ruislag atau tukar guling itu adalah pertukaran antara barang dengan barang. Kalau bangunan (gedung dewan) baru inikan Pemko Solok yang membangunkan,” ulasnya.

Menurut Kobal, bangunan tersebut lebih kurang telah 3 tahun sejak siap bangun. Isi dalamnya masih kosong melompong. Media ini dipersilahkan untuk mengecek sendiri kondisi bangunan luar dan dalam. Namun untuk memastikan sejauhmana kondisi real gedung, dia mengatakan perlunya dilakukan audit.

Sebagaimana diberitakan media ini jauh waktu sebelumnya, pembangunan gedung baru dewan kabupaten itu merupakan upaya ruislag atas sejumlah aset Kab. Solok di Kota Solok. Walikota-Bupati Solok pada masa itu adalah Irzal Ilyas-Syamsu Rahim.

Kota Solok tak memiliki aset di Kab. Solok, lantas Pemko Solok membangunkan kembali atau menyudahkan pembangunan gedung baru dewan kabupaten diatas tanah milik Pemkab Solok yang tengah terbengkalai. Menurut kedua belah pihak, aturan membolehkan untuk ini. Sumber dana pembangunan berasal dari APBD Kota Solok dan tidak putus hanya dalam satu kali anggaran.

Syamsurdi Nofrizal Praktisi Hukum ,mengatakan jual beli aset daerah (negara) antar Pemerintah tidak diperbolehkan. Melainkan, hanyalah berupa ruislag atau tukar guling. Dan namanya juga tukar guling, dia menegaskan sesuai bahasa/ketentuan Hukum-nya memang harus berbentuk barang dengan barang.

Keberadaan gedungkan sudah sekitar 3 tahun tak dimanfaatkan. Jelas, ini merupakan pemborosan uang negara. Tentunya, harus ada pertanggungjawabannya,” hematnya serius.
Nofrizal mengingatkan gedung baru tersebut tak bisa dijual kepada pihak ke-3. Karena pengalaman sebelum ini dengan eks rumah dinas Bupati Solok jalan Cengkeh justru heboh, terjadi gugatan hukum, dan hasil akhirnya hingga kini belum diketahui oleh masyarakat luas.

Ruislag itu tentunya ada MoU nya. Mungkin ini bisa jadi pegangan atau rujukan bila nantinya heboh juga,” tandasnya. (ERO)ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *