Hilangnya Sejumlah Mangrov Di Batam, Akibat Reklamasi Uang Reklamasi Malah Disetor Ke Oknum-Oknum Pejabat

 

Intruksi Walikota Batam Tidak Dihiraukan Hilangnya Sejumlah Mangrov Akibat Reklamasi Masih Berlangsung

Batam.Ovumnews.com–Pemerintah Kota Batam terbitkan surat penghentian sementara kegiatan reklamasi di 14 titik di Kota Batam. Proyek-proyek reklamasi ini dilarang beroperasi selama tiga bulan ke depan.

Namun sampai saat sekarang beroperasi seperti biasa,
Walikota Batam, HM Rudi sudah memerintahkan penghentian sementara semua kegiatan reklamasi, namun aktivitas penimbunan pantai di kawasan Batam Centre

Ada 14 Perusahan Reklamasi yang diduga melanggar Pelpres No 122 tahun 2012. Perusahaan itu yakni PT Batam Puri Permai, PT Mahkota Mata Bumi, PT Bengkong Sunrise, PT Megah Bangun Sejahtera, PT Batam Central Marina, PT Power Land, PT Sunrise (Tiban). PT Berantai Bay, PT Central Indo, PT Rempang Sanrise, dan PT Bintang 99. PT Anis Familly dan PT Tasik Kemilau. (par)

Setiap malam puluhan truk berlogio Silma Group tetap mengeruk bukit dan menimbun di kawasan Batam Kota tersebut. Tanah penimbun reklamasi ini berasal dari bukit di kawasan Telaga Punggur. Puluhan truk yang membawa tanah itu silih berganti masuk ke areal reklamasi menurunkan tanah ke pinggir pantai yang dianggap perlu ditimbun dan diratakan.

Menurut beberapa penduduk setempat, aktifitas reklamasi itu hingga kini masih terus berjalan, tidak pernah berhenti. ” Mereka terus bekerja malam hingga dinihari,” kata Irul warga yang bekerja sebagai tambal ban di pinggir jalan ocarina.

Biasanya pengurukan dilakukan pada malam hari dan dinihari itu digunakan untuk meratakan gundukan tanah yang berada di areal pantai. Ia menduga perusahaan itu dibekingi oknum-oknum pejabat dan aparat sehingga mereka berani mengangkangi perintah walikota.

Senada dengan itu seorang nelayan setempat mengaku dia melihat secara langsung aktivitas reklamasi tersebut.

Saya yang melihat langsung masih ada pekerjaan reklamasi,” kata seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya, kemarin. Ia mengatakan saat dirinya mencari ikan semalam, ia menyaksikan bahwa pengerjaan proyek reklamasi itu masih berlangsung. Sejumlah alat berat tampak masih beroperasi di lokasi reklamasi.

Sebelumnya Pemko Batam telah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi selama tiga bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat Keputusan tersebut diambil sesuai hasil evaluasi Tim 9 yang sebelumnya telah mengiventarisasi dan mengklarifikasi perizinan pada Jumat (14/5) lalu.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, proyek reklamasi akan dihentikan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi.

” Untuk sementara kita hentikan pembangunan reklamasi di Batam, sampai semua persyaratan perundang-undangan dipenuhi,” kata Amsakar kala itu. Keputusan tersebut harus ditaati pengembang.

Kata Amsakar keputusan dihentikannya kegiatan reklamasi itu adalah rekomendasi dari tim 9 yang telah menginventarisasi dan mengklarifikasi terhadap reklamasi.

Di tempat berbeda, Ketua tim 9, Agusahiman menyatakan berdasarkan kajian dari Tim 9 ada 14 perusahaan yang sedang melakukan kegiatan reklamasi. Jadi setelah ada surat penghentian, perusahaan tersebut wajib mengindahkannya.

Nanti semua perizinan yang belum dilengkapi, harus dipersiapkan seperti izin cut and fill dan perizinan lainnya,” sebut Agusahiman.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Dendi Purnomo menambahkan, hasil evaluasi yang dilakukan bahwa reklamasi itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Diantaranya hilangnya sejumlah mangrov dan lainnya. Karenanya, ia mengaku langkah penghentian sementara adalah kebijakan tepat untuk menertibkan aturan main di lapangan.

Bahkan katanya walikota juga meminta untuk setiap kinerja perusahaan yang dapat alokasi lahan reklamasi kembali didalami oleh pengawas dan penyidik. Apakah ada unsur pidana atau pelanggaran di dalamnya.

Reklamasi di Batam sudah semencak adanya berita dijakarta terkai reklamasi dan sampai isu tersebut bekembang terutama di batam sampai saat sekarang seperti yang lansi dari haluan , sejak sebulan terakhir.
Berawal dari hancurnya lingkungan di Bengkong Laut, Tanjung Buntung dan Kampung Belian. Selain itu, Komisi II DPRD Batam menyoroti minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dari puluhan kegiatan reklamasi di Batam. Yudi Kurnian, Ketua Komisi II bahkan menyebut uang reklamasi di Batam malah disetor ke oknum-oknum pejabat

Terkait reklamasi masih berlansung Ketua LSM Barelang Yusril angkat Bicara, Pemko Batam sudah menganggarkan pendapatan hibah dari reklamasi pantai sebesar Rp.12.347.114.600 dari lahan yang dialokasikan untuk reklamasi pantai kepada investor seluas 2.489.422,92 dikali tarif per meter sebesar 5 ribu rupiah.

Ketua LSM Barelang-Yusril dari total pendapatan yang dianggarkan itu Pemko Batam sudah menerima sebesar Rp. 4.137.940.000 yang dibayarkan investor sedangkan sisa sebesar Rp. 8.209.174.600 merupakan tunggakan investor yang menjadi piutang Pemko Batam per 16 April 2012 hingga sekarang.

Namun diduga akal-akalan oknum bermental korup pendapatan hibah reklamasi pantai yang sudah diterima Pemko Batam dari investor itu tidak diposting dan yang secara langsung mengurangi kewajiban pembayaran reklamasi pantai yang harus dibayar investor ke kas daerah.

Nah itu dia, tunggakan investor yang menjadi piutang itu tidak ada di neraca laporan keuangan dengan alasan Pemko Batam tidak memiliki prosedur tertulis yang mengatur penatausahaan dan pelaporan piutang reklamasi pantai.

Ini berarti pembayaran yang dilakukan investor itu tidak masuk rekening perkiraan pendapatan, lantas yang menjadi pertanyaan kemana dana yang diterima Pemko Batam itu .Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *