Hutan Suaka Alam Rimbo Panti Pasaman Porak Poranda

 

Pasaman, Ovumnews.com- Kuat dugaan Pemerintah Kabupaten Pasaman dibawah kendali Bupati Yusuf-Atos yang berkolaborasi dengan BKSD Sumbar dan PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (PT.TTAM), secara hukum harus bertanggungjawab secara hukum atas “porak poranda” hutan Konservasi di Kawasan Suaka Alam Rimbo Panti Kab. Pasaman.Sumatrabarat

Pasalnya, berdasarkan investigasi wartawan di seputar hutan Konservasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) Rimbo Panti Kab. Pasaman sejak beberapa minggu ini, hingga berita ini terlihat ada aksi pembabatan serta pembakaran diduga liar hutan di kiri-kanan jalan Raya Lubuk Sikaping- Medan yang disebutkan dilakukan oleh puluhan pekerja PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (PT.TTAM), meskipun hanya sebatas memiliki Rekomendasi dari Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kab. Pasaman.

Sementara,Kadis Disporabudpar Kab. Pasaman, Drs. Hendri, kepada wartawan membantah telah terjadi aksi liar pembabatan hutan Konservasi KSA Rimbo Panti tersebut oleh PT. TTAM. Dikatakannya, kegiatan yang terjadi di KSA tersebut oleh PT.TTAM adalah resmi dan telah memiliki Izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, serta Rekomendasi Pemerintah Pasaman, demikian tegas Hendri.

Dipaparkan Hendri, selain PT.TTAM dikatakannya telah memiliki izin tersebut, berdasarkan pengajuan Profosal PT. TTAM yang ditandatangani oleh Direkturnya, Anwar Hidayat kepada Bupati Pasaman sekitar tahun 2015 lalu, serta Permohonan Rekomendasi ke Disporabudpar Pasaman, tanggal 2 Mei 2016, ujarnya.

Anehnya, Disporabudbar Pasaman, pada tanggal 3 Mei 2016 dalam suratnya yang ditanda tangani Kadisporabudpar, Drs. Hendri mengajukan permohonan Izin Pemakaian lokasi Taman Wisata Alam, untuk digelarnya acara Festival “Posting” atau Festival Jerami ke BKSDA Sumbar. Hal tersebut merujuk SK Menteri Pertanian No.284/KPT/UN/6/1979, tanggal 1 Juni 1979, menetapkan seluas 570 hektar dari 3120 hektar Kawasan Suaka Alam (KSA), peruntukan sebagai Taman Wisata Alam (TWA).Rimbo Panti,

Menurut pengamatan wartawan diduga kuat telah terjadi manipulasi izin oleh Disporabudpar Pasaman. Soalnya berdasarkan Surat Permohonan Disporabudpar Pasaman ke BKSDA Sumbar belum direspon, ternyata diketahui tanggal 8 mei 2016 Drs.

Hendri menerbitkan Rekomendasi No.556/419/Disporabudpar.2016 kepada PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, tentang Permohonan Rekomendasi Festival “Posting” Rimbo Panti di lokasi objek wisata alam Rimbo Panti yang dilaksanakan tanggal 4 Juni s/d 28 Juli 2016.

Dalam surat rekomendasi tersebut, akan digelar dikemas apik kegiatan Karnaval “Balimau” Rimbo Panti, Festival “Posting” Rimbo Panti dengan rangkaian kegiatan yakni Festival Lagu Religious, Festival Qashidah, Festival Baju Muslim, Festival Makanan khas minang/ Pasaman, Musabaqah serta Karnaval obor Rhamadan.

Dalam rekomendasi itu, juga akan digelar Pasar Pabukoan dan Bazar Rhamadan, Tablikh Akbar idul Fitri dan Festival Bedug, Karnaval Akbar Rimbo Panti serta Karnaval Jerami. Terus, juga digelar konser Religious dan Rhamadan dan ditutup acara Silaturahmi pemerintah dan masyarakat dengan pembagian zakat dan ta,jul.

Dilain pihak BKSDA menindaklanjuti Surat Permohonan Pemakaian Lokasi Taman Wisata Alam Rimbo Panti, oleh Disporabudpar Pasaman dalam Suratnya No.464/BKSDA Sumbar-1/2016, tertanggal 18 Mei, oleh Kepalanya Ir. Margo Utomo memberikan izin, yang terkesan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, juga tanpa melakukan peninjauan lapangan .

Kondisi tersebut, dibuktikan dari pengakuan beberapa pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian hutan di Kawasan Suaka Alam Rimbo Panti tersebut, ketika ditemui dan dimintakan tanggapannya, tidak pernah diberi tahu atau dilibatkan rencana kegiatan dikemas Festival “Posting” Rimbo Panti yang dilakukan oleh PT.TTAM tersebut.

Hal tersebut tidak saja keterjutan Camat Panti, John Wilmar, SH, juga oleh Walinagari Panti, Khalidi, Ninik Mamak Nagari Panti, Sudirman Nur Dt. Paduko, Kepala Jorong Panti, Suparmanto, serta Kapolsek Panti, AKP. Dasman.

Kekhawatiran mereka, atas kegiatan kini dilakoni oleh PT.TTAM dikatakan illegal itu, namun direstui Pemerintah itu, bakal menimbulkan gesekan-gesekan dengan masyarakat khususnya di nagari Panti, yang telah turun menurun gelar kegiatan keramaian dikiri-kanan jalan Raya di Kawasan Suaka alam Panti, yang dikoordinir oleh Pemerintahan Nagari setempat, ujarnya.

Menyikapi adanya dugaan aksi pengrusakan hutan di Kawasan Hutan Suaka Alam Rimbo Panti, yang dituduhkan Kolaborasi Pemerintahan Pasaman, BKSDA dan PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, yang disebutkan sebagai investor.

“hingga berita ini turun belum mengantongi Izin Usaha Jasa Pariwisata Wisata Alam dari BKSDA Sumbar, namun telah mengkavling- kavling bidang tanah rambahan di hutan Kawasan Suaka Alam Rimbo Panti, serta berikan hak sewanya kepada 300 calon pedagang dilokasi tersebut, senilai Rp.4,5 juta/ tahun, ditentang keras oleh Aktivis Peduli Lingkungan, Boy Roy Indra, SH.

Dikatakan Boy Roy Indra, SH, juga dikenal Advokad katakan, “Jika kegiatan kini sedang berlansung di hutan Kawasan Suaka Alam Rimbo Panti itu, tidak atau belum memiliki izin, dimintakan penegak hukum harus menindak tegas dengan menangkap pelakuknya dan melakukan penyegelan atau menutup kegiatan illegal tersebut.

Menurut Boy, karena berdasarkan Pasal 50 ayat 3 UU No.41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, secara tegas bahwa sertiap orang dilarang a. mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan b. merambah kawasan hutan berdasarkan pasal 78 poin 2 sangsi hukumnya diancam pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebanyak Rp.5 miliar, paparnya.

Terkait adanya tuduhan adanya aksi pengrusakan di hutan Kawasan Suaka Alam Rimbo Panti, ditambahkan aktivis yang peduli lingkungan itu, sangsi hukumnya dapat di Juntokan sesuai UU No.5 Tahun 1990, tentang Hutan Kawasan Suaka Alam, Pasal 33 ayat 3, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dapat dipidana sesuai pasal 40 ayat 2 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100 juta, katanya.

Terus, kata Boy. Kalau seandainya masyarakat keberatan terhadap kegiatan tersebut, maka masyarakat dapat melakukan tuntutan, baik secara perdata atau pidana. Dikatakannya istilah hukumnya disebut Class Action.

Kalau masyarakat tidak memahami prosedurnya, masyarakat dapat menggunakan jasa pengacara/ advokad, demikian saran pria parlente tersebut kepada wartawan di Lubuk Sikaping. (Mesta-Edw)

hutan pasamanhutan dibabat 33

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *