Izin AMP Kyeryong – Yala Diragukan Masyarakat Pertanyakan Sumber Material Batu Pecah Jalan Bypass Padang

 

Padang Pariaman .Ovumnews.com—Terkait perusahaan pengolahan material untuk bangunan terutama AMP Kyeryong yang berada di jalan Raya padang pariaman tersebut masyarakat pertanyakan sumber dari materialnya diambil yang dijadikan material batu split yang digunakan oleh Kyeryong –Yala untuk melaksanakan proyek jalan Bypass di kota Padang kini.

Proyek yang bernilai ratusan milyar ini material batunya terindikasi diambil dari Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, disana banyak izin dari galian C telah mati (habis masa berlakunya). Nah, apakah material tersebut diambil dari suplayer galian C yang mempunyai izin atau tidak?

Bukan saja bagi masyarakat Kota Padang, tetapi juga dimanfaatkan bagi warga dari daerah sekitarnya. jalan by pass sepanjang 22 Km juga akan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di beberapa kawasan utama di Kota Padang, sehingga kemacetan-kemacetan yang sering terjadi dapat teratasi.

Namun, mega proyek yang menelan dana ratusan miliaran rupiah yang bersumber dari APBN ini diduga menggunakan batu material Illegal. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, sumber batu yang dijadikan batu pecah (split) di Asphalt Mixing Plan (AMP) Kyeryong – Yala menggunakan batu yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara berdasarkan rilis dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nurhelmi menjelaskan, terdapat sembilan izin tambang galian C di Padangpariaman. Rincian, delapan izin tambang berakhir tahun 2016, sedangkan satu izin berakhir tahun 2018.
Bulan Januari ada tiga izin yang berakhir, Maret tiga izin, September dan Oktober masing-masing satu izin yang akan berakhir. Sedangkan satu izin lagi berakhir pada Mei 2018. Untuk perpanjangan izin kewenangan berada di tangan Pemprov Sumbar,” kata mantan Kabag Organisasi itu kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Alhasil, kuat dugaan sumber material batu yang dijadikan untuk split tersebut berasal dari tambang yang terindikasi tidak memiliki izin.
Berdasarkan keterangan terbaru dari Nurhelmi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Padang Pariaman yang dihubungi media ini melalui ponselnya Sabtu (2/4) mengatakan, kalau izin pengelolaan pemurnian kan di provinsi, karena UU No 23, telah keluar, sebaiknya tanyakan saja kepada Provinsi, ujar Nurhelmi.

Dikatakan, memang sampai saat ini kami tidak ada mengeluarkan izin, dan pemberitahuannya dari provinsi-pun belum ada. “Sebenarnya PP nya kan belum keluar, jadi kita tidak mempersoalkan betul,”katanya.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (satker PJN)Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, Opukenigara,ST yang dikonfirmasi BAKINews melalui ponselnya Sabtu (2/4) terindikasi enggan mengangkat meski ada nada sambung masuk. Dicoba konfirmasi lewat SMS, hingga berita ini naik cetak belum ada jawaban dari Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kualitas Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Solok dan Sekitarnya ini.

Rinaldi yang diduga pelaksana dari PT. Kyeryong – PT. Yala (join operation) yang dikonfirmasi melalui ponselnya terkesan mengelak ditanya soal sumber material batu yang dijadikan batu pecah (split) untuk pekerjaan jalan bypass Padang.

“saya tidak tahu sumber material batu itu dari mana, dan siapa suplayernya, lagian itu bukan urusan saya, saya hanya karyawan biasa, gak punya power-lah pak (bakin-news,red),” ujarnya kepada Bakinews Sabtu (2/4).

Persoalan izin AMP saya kurang tahu, ke kantor saja lah pak (bakinews,red). Namun, ia kembali mengatakan izin semuanya lengkap. Bahkan izin gangguan (HO) ada tiap tahun diurus sama Bupati sekitar puluhan juta, kata Rinaldi.

Namun ditanya soal status pekerjaannya di perusahaan apa? Rinaldi menjawab di PT.Kyeryong. “ saya bekerja di PT. Kyeryong,” sebutnya singkat.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *