Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Rugikan Negara Mencapai Dua Triliun

 

Jakarta.Ovumnews.com—Sejak Sidang dugaan korupsi E-KTP yang merugikan negara mencapai dua triliunan lebih, banyak para mantan ataupun yang masih aktif anggota penyambung lidah rakyat yang namanya digadang menerima uang haram, kebakaran jenggot,

Sebelumnya KPK menyebut ada tiga klaster atau kelompok besar terkait pengusutan kasus e-KTP, salah satu kelompok itu adalah dari anggota DPR. Di proses penyidikan ada lebih dari 20 anggota DPR yang dipanggil.

Bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa, ya, lebih dari 200 saksi yang diperiksa. Di antara para saksi tersebut, ada sekitar 23 anggota DPR yang kita panggil juga meskipun tidak semuanya hadir. Anggota DPR yang hadir sekitar 15 orang dalam proses pemeriksaan di penyidikan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2017).

Dalam perjalanan penyidikan selama 3 tahun di kasus itu, KPK memang kerap memanggil para anggota DPR terkait kasus itu. Dari catatan ada sekitar 27 anggota DPR yang pernah dipanggil KPK terkait penanganan kasus mega proyek e-KTP. Nama-nama itu didapat dari jadwal pemeriksaan KPK. Sejumlah nama itu datang memenuhi pemeriksaan, tapi ada pula yang tidak hadir, bahkan ada pula yang beberapa kali diperiksa penyidik KPK.

Berbagai hal ditanyakan kepada para anggota dewan itu. Biasanya seusai menjalani pemeriksaan, mereka mengaku ditanya seputar pembahasan di Komisi II DPR atau tentang penganggaran. Selain itu, tak jarang pula dari mereka mengaku bersih dari aliran uang haram proyek itu.

Salah satunya disampaikan oleh Chairuman Harahap yang diperiksa KPK selaku mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar. Saat diperiksa pada Senin, 7 November 2016, Chairuman mengaku diperiksa soal proses penganggaran dalam proyek pengadaan e-KTP.

Ya penjelasan kita proses kita di DPR di Komisi II, bagaimana kita memutuskan anggaran itu dan berbagai hal yang perlu kejelasan. Saya kira tentu KPK kredibilitasnya tentu kita akui,” kata Chairuman yang merupakan anggota DPR periode 2009-2014 itu.

Kemudian tentang aliran dana, sosok M Nazaruddin yang paling sering ‘bernyanyi’. Chairuman pun pernah membantah pernyataan Nazaruddin bila Komisi II DPR menerima aliran dana e-KTP.

Ah kata dia (Nazaruddin). Ya buktikan saja sama dia. Itu kata dia, saya kenal juga nggak,” kata Chairuman, Selasa 11 Oktober 2016.

Beranjak dari situ, salah satu tokoh besar yang diperiksa KPK yaitu Setya Novanto pun membantah hal itu. Novanto menyampaikan bantahannya itu usai menjalani pemeriksaan di KPK pada 13 Desember 2016.

Itu tidak benar. Ya, itu nggak bener,” kata Novanto saat itu.
Lalu pada 10 Januari 2017, Novanto pernah diperiksa lagi. Saat itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan ada sejumlah pertemuan yang dihadiri Novanto yang perlu dikonfirmasi.

Kami ingin sampaikan terkait pemeriksaan Setya Novanto ini lebih didalami dan dikonfirmasi lagi terkait pertemuan yang dihadiri saksi di sejumlah tempat di Jakarta. Ada pertemuan di kantor DPR dan juga di sejumlah hotel. Kemudian kita konfirmasi kembali ke saksi Setya Novanto,” ujar Febri saat itu.

Sedangkan, Novanto mengaku diklarifikasi penyidik KPK soal hal-hal yang berhubungan ketika dia menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar. “Ya itu, hanya klarifikasi yang berkaitan saya sebagai ketua fraksi. Itu ada pimpinan komisi dua, pimpinan komisi dua tentu menyampaikan, tetapi semuanya disampaikan normatif,” kata Novanto.

Namun ada pula beberapa saksi yang enggan membeberkan perihal pemeriksaannya. Salah satunya yaitu dari mantan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi.
Pemeriksaan, saya sebagai saksi atas perkara kasus e-KTP.

Saya memberikan keterangan apa yang saya alami, apa yang saya ketahui sejelas-jelasnya kepada pemeriksa, kepada penyidik. (Soal) materi (penyidikan) kan sudah. Nanti tanyakan ke sini (penyidik KPK) saja.

Saya sampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, apa yang saya lihat,” kata Effendi, Kamis, 8 Desember 2016.Ada pula saksi yang tidak hadir meski dipanggil KPK. Salah satunya yaitu Yasonna Laoly yang memang tengah sibuk menjalankan tugas sebagai Menteri Hukum dan HAM ketika dipanggil KPK.

Sebagai orang hukum, saya harus patuh pada hukum. Tapi waktu itu saya ke Hong Kong. Ada urusan yang penting, tugas negara, ke Departemen Kehakiman Hong Kong. Kalau dijadwalkan (pemanggilan) lagi, no problem,” kata Yasonna, Senin, 6 Maret 2017.

KPK akan membuka seterang-terangnya tentang siapa saja yang terlibat dan menerima aliran uang di kasus itu. Sejauh ini, KPK menyebut ada pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari berbagai pihak, yaitu 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. Namun Febri tidak merinci perusahaan dan orang-orang itu. Di antara 14 orang tersebut, ada pula anggota DPR, tetapi Febri lagi-lagi enggan membeberkannya.

Febri menegaskan surat dakwaan nanti akan menguraikan banyak hal, termasuk indikasi aliran uang dalam kasus tersebut. Pengembalian uang yang dilakukan banyak pihak itu ditegaskan tidak akan menghapus unsur tindak pidana.

Jadi, ketika disampaikan ada nama besar, nanti sama-sama kita lihat di dakwaan, siapa nama besar tersebut, apa perannya, dan apakah ada indikasi aliran dana terhadap nama-nama tersebut. Karena dalam kasus e-KTP ini, kita melihat ada indikasi persoalan sejak proses perencanaan.

Dan ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Jadi ini bukan hanya proses pengadaan saja, tetapi sebagian penyimpangan dalam proses pengadaan ini salah satunya adalah terkait dengan kolusi yang ada dan indikasi aliran dana pada sejumlah pihak,” ucap Febri.

Berikut nama anggota DPRyang datang menghadiri pemeriksaan, ada pula yang tidak hadir: 1. Setya Novanto 2. Anas Urbaningrum 3. M Nazaruddin 4. Agun Gunandjar
5. Ganjar Pranowo 6. Ade Komarudin 7. Numan Abdul Hakim 8. Rindoko Dahono Wingit 9. Olly Dondokambey 10. Jafar Hafzah 11. Khatibul Umam Wiranu 12. Teguh Juwarno 13.

Arif Wibowo 14. Taufiq Effendi 15. Chairuman Harahap 16. Markus Nari
17. Melcias Marcus Mekeng 18. Miryam S Haryani 19. Jazuli Juwaini 20. Tamsil Linrung 21. Yasonna Laoly 22. Mirwan Amir 23. Abdul Malik Haramain 24. Mulyadi
25. Djamal Aziz 26. Mustoko Weni 27. Ignatius Mulyono

Sekali lagi, nama-nama tersebut merupakan nama dari DPR yang dipanggil sebagai saksi. Dalam kasus e-KTP KPK baru menetapkan dua tersangka yang sama-sama merupakan pejabat Kemendagi yakni Irman (mantan Dirjen Dukcapil) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil). Belum ada tersangka lain yang ditetapkan setelah keduanya.

Sementara atas pengakuan mantan Dirjen Kependudukan dan catatan sipil Kemendagri Irman Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin alias Akom diduga ikut menerima fulus proyek e-KTP.

Irman, yang kini duduk sebagai terdakwa skandal e-KTP, mengungkapkan permintaan uang itu terjadi pada akhir 2013. Saat itu, Akom sedang membutuhkan uang untuk acara dengan kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Berkaitan dengan itu, kalau dimungkinkan, saya mohon bantuan dana dari Pak Irman,” ucap Akom, seperti ditirukan Irman, dalam berkas salinan berita acara pemeriksaan
Irman bertanya soal jumlah uang yang diperlukan. Politikus Partai Golkar itu lantas menjawab Rp 1 miliar. Tak berapa lama, uang US$ 100 ribu diberikan Irman melalui suruhannya.

Akom membantah keras pemberian uang ini. “Sudah saya sampaikan semua yang saya tahu. Tapi urusan aliran dana begitu, saya tidak tahu,” katanya setelah diperiksa KPK sebagai saksi kasus e-KTP, Jumat, 3 Februari 2017.

Seperti kita ketahui Dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, nama Andi Agustinus alias Andi Narogong berperan sentral dalam pembagian uang ke sejumlah pihak. Andi disebut sebagai pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam proyek itu.

Dalam proses penganggaran, Andi aktif memberikan uang kepada para anggota DPR serta para pejabat di Kemdagri, padahal anggaran proyek itu belum cair. Lalu dari mana miliaran rupiah uang yang dikucurkan Andi itu?

Tentu kita sudah mendapatkan hal tersebut sampai proses penyidikan yang lalu saat sudah mulai dalam persidangan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Febri tidak menjelaskan secara gamblang dari mana asal uang itu. Namun Febri menegaskan KPK telah mendapatkan bukti untuk memperkuat argumen tersebut yang akan dibeberkan saat sidang.

Tentu informasi dan bukti atau petunjuk terkait dengan dakwaan yang sudah kita susun untuk memperkuat klarifikasi dan konfirmasi tersebut,” ucapnya.
Maka kita perlu mencermati, jangan yang ada informasi indikasi sumber dana, informasi indikasi aliran dana tentang bagaimana anggaran ini diproses akhirnya melalui anggaran tahun 2011 dan 2012, dan pengadaan dilakukan,” imbuh Febri.

Dalam surat dakwaan, Andi pertama disebut mulai membagi-bagikan uang sekitar bulan September-Oktober 2010. Pembagian uang itu ditujukan kepada para anggota DPR.
Pembagian uang itu terus dilakukan hingga saat masa reses di bulan Oktober 2010. Selain itu, disebutkan Andi membagikan uang kepada pejabat Kemdagri dengan maksud agar anggaran proyek e-KTP sesuai dengan yang telah direncanakan

Sementara terdapat fakta-fakta mencengangkan dalam persidangan kasus korupsi e-KTP yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3) yang lalu. Dalam sidang kedua tersebut, seharusnya ada 8 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. Mereka adalah Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan mantan Ketua Komisi II, Chairuman Harahap, mantan Sekjen Mendagri Diah Anggraeni, dan beberapa pihak swasta yang terlibat proyek tersebut.

Namun, Agus Martowardojo tidak bisa hadir untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus megakorupsi e-KTP. Agus Marto mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemberian kesaksian pada 30 Maret 2017. Dalam kasus ini, Agus Marto sebelumnya pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

Fakta mencengangkan pertama, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berkelit saat dicecar hakim soal awal program e-KTP. Di hadapan majelis hakim, Gamawan mengklaim program tersebut bukanlah gagasannya melainkan menteri sebelumnya, Mardiyanto.

Itu sudah dimulai 2 tahun sebelum saya sebagai Menteri Dalam Negeri baru setelah 19 hari saya dilantik DPR Komisi II mengundang saya rapat dengar pendapat (RDP),” ujar Gamawan saat memberikan kesaksian, Kamis (16/3).

Dia menjelaskan program e-KTP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang nantinya diperuntukan untuk Pemilu 2014. Kendati demikian, Gamawan sempat berkelit saat ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar mengonfirmasi kehadiran Gamawan dalam RDP membahas proyek e-KTP.RDP tidak selalu membahas. Iya saya selalu hadir tetapi tidak selalu bahas e-KTP,” tukasnya.

Sebelumnya, pada sidang perdana kedua terdakwa kasus ini, Irman dan Sugiharto, nama Gamawan Fauzi muncul. Dalam dakwaan tersebut, Gamawan disebut menerima uang sejumlah USD 4.500.000 dan Rp 50 juta.

Fakta mencengangkan kedua, Gamawan mengakui menerima uang sebesar Rp 50 juta yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Namun uang tersebut bukan uang suap e-KTP, melainkan merupakan upah diperolehnya saat menjadi pembicara di beberapa provinsi sebagai menteri.
Itu (Rp 50 juta) honor saya sebagai menteri menjadi pembicara. Sejamnya kan Rp 5 juta, hitung saja dua jam saya sudah Rp 10 juta. Itu di beberapa provinsi,” jelas Gamawan.

Gamawan mengklaim, bahwa ada asosiasi yang bekerjasama dengan kementerian dalam negeri yang akan menggelar seminar nasional dan Gamawan didapuk sebagai pembicara.

Fakta persidangan selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) mewanti-wanti dalam pesan ke terdakwa kasus e-KTP kalau ditanya bilang tak kenal dengan dirinya. Hal ini terungkap berdasarkan pengakuan Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini di persidangan.

Diah mengaku beberapa kali bertemu dengan Setya Novanto. Selain di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat, Diah juga bertemu dengan Setya Novanto (Setnov) saat pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setnov bicara ke saya “bu tolong sampaikan ke Pak Irman kalau ditanya bilang tidak kenal saya,” ujar Diah sambil menirukan perkataan Setnov, Kamis (16/3).Namun Diah mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan Setnov agar Irman mengaku tidak mengenalnya.

Fakta selanjutnya, Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap mengaku mengenal pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong setelah dikenalkan Setya Novanto. Menurut Chairuman, Andi Narogong sering bolak balik ke DPR.

Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat,” kata Chairuman.

Usai perkenalan itulah, lanjut Chairuman, Andi beberapa kali datang ke ruang kerjanya untuk menawarkan sejumlah tawaran seperti pengadaan kaus atau seragam untuk kampanye. Namun dia membantah beberapa kali Andi datang ke ruangannya yang salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah proyek e-KTP.

Dalam persidangan tersebut, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni mengaku menerima hasil bagi-bagi uang korupsi e-KTP dari Irman, salah satu dari dua terdakwa atas kasus ini. Meski tidak dinyatakan oleh Diah secara gamblang pengakuan tersebut.

Kami tidak menyadari saat itu. Kami tahu saat ada pemeriksaan di KPK,” ujar Diah.
Diah sempat berkelit saat ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butar Butar mencecarnya perihal akan ada bagi-bagi uang terkait e-KTP dari Andi Agustinus alias Andi Narogong sampai akhirnya membenarkan adanya kejadian tersebut.

Uang tersebut, imbuh Diah, diberikan Andi Narogong tahun 2013 melalui Irman, salah satu terdakwa kasus ini. Di tahun itu, pemberian terjadi sebanyak dua kali. Pemberian pertama dari Irman USD 300.000, Pemberian kedua baru Andi Narogong USD 200.000.

Fakta persidangan selanjtunya, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saling tuding soal pengubahan skema anggaran untuk proyek e-KTP. Keduanya sama-sama mengklaim tidak bertanggung jawab atas perubahan teknis anggaran proyek tersebut.

Sementara, menurut Chairuman, permasalahan anggaran baik mekanisme atau jumlahnya, diusulkan dari pihak legislatif dalam hal ini kementerian dalam negeri. Namun Gamawan mengaku tidak mengetahui, dengan alasan bukan kewenangannya melainkan DPR dan kementerian keuangan.

Saya tidak tahu. Itu kewenangan DPR dan kementerian keuangan. Kementerian (dalam negeri) kan hanya pengguna anggaran,” ujar Gamawan.

Pengadilan Negeri Tipikor menggelar sidang dakwaan terhadap Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri. Keduanya didakwa bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik.

Proyek senilai Rp 5.9 triliun itu, jaksa menyebutkan kerugian yang dihasilkan atas perbuatan Irman dan Sugiharto sebesar kurang lebih Rp 2.3 triliun. Dari dakwaan ini pula, muncul sejumlah elit politik yang diduga mendapat kucuran dana atau terlibat secara langsung atas proyek yang digagas mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi./Surya/sb KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *