Kasus Korupsi Bansos Natuna Imalko Ditutut 2,6 tahun

 

Tanjungpinang-Ovumnews.com– Imalko S,Sos Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, dituntut 2 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat disidang di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Jumat (21/10).

Imalko dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna senilai Rp4,45 miliar pada tahun 2011-2013.

Tuntutan itu dibacakan JPU Fahmi SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, dipimpin majelis hakim Zulfadli SH didapingi Iriaty SH dan Guntur Kurniawan SH.

Imalko yang juga selaku dewan pendiri LSM BP Migas dikenakan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan, serta dibebankan uang pengganti Rp410 juta dari total kerugian negara hasil audit BPKP Kepri 3,259 miliar dari total dana hibah bersal APBD 2011-2013 sebesar Rp4,45 miliar yang ditanggung renteng secara bersama-sama dengan terdakwa Erianto, bendahara BP Migas dan Muhammad Nasir, selaku Ketua BP Migas (sidang terpisah).

Uang pengganti Rp410 juta ,sebelumnya sudah dikembalikan Imalko kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tuntutan ini,” ucap JPU.

JPU telah menuntut Erianto, bendahara BP Migas dan juga mantan anggota DPRD Kepri selama 5 tahun penjara. Mantan Ketua KNPI Natuna itu juga didenda Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan, kemudian uang pengganti kerugian negara Rp250 juta dalam waktu 1 bulan, melalui penyitaan sejumlah aset dan harta kekayaannya.

Namun jika tidak mencukupi, maka dapat diganti kurungan selama 2 tahun 6 bulan penjara. Jumlah uang pengganti kerugian negara Rp250 juta yang dibebankan kepada Erianto tersebut, diperoleh dari Rp3,259 miliar dana Bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama terdakwa Muhammad Nasir, Ketua LSM BP Migas BP Migas Natuna.

Total hukuman tuntutan yang diberikan JPU kepada terdakwa Erianto selama 8 tahun penjara. Tuntutan lebih tinggi diberikan kepada Ketua LSM BP Migas Natuna Muhammad Nasir yakni 6 tahun, ditambah denda Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan. Erianto dan Muhammad Nasir disidang secara terpisah, meskipun perkaranya sama.

M Nasir juga diminta untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp2,5 miliar. Jika tidak sanggup mengembalikan dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Dengan demikian, total hukuman yang diberikan JPU kepada M Nasir selama 9 tahun 6 bulan.

JPU terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap tuntutan tersebut, baik Imalko melalui Penasehat Hukumnya, Agus Riawantoro SH diberikan kesempatan majelis hakim. untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang sepekan mendatang.

Dalam persidangan terungkap, saksi Samsurizon selaku Sekda Natuna di masa itu menyebutkan peran Imalko selaku mantan Wakil Bupati Natuna, bahwa dirinya sebelumnya sudah mengingatkan kepada Bupati Natuna di masa itu dijabat oleh Ilyas Sabli dan wakilnya, Imalko.

Mantan Bupati Natuna itu menjawab bahwa proposal tersebut merupakan milik Imalko. Hal senada juga disampaikan dua saksi lainnya, Wahyu Nugroho selaku Kepala Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Natuna peride 2011 dan Suryanto, Kepala Bidang Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Natuna di masa itu.

Dalam sidang juga terungkap, dana Bansos tersebut pertamakali dicairkan melalui APBD 2011 sebesar Rp200 juta, kemudian pada tahun yang sama pada APBD-P juga dicairkan dana Bansos untuk LSM BP Migas itu sebesar Rp2,4 miliar.

Tahun 2012, melalui dana APBD juga terdapat pencairan dana Bansos sebesar Rp1,35 miliar dan APBD sebesar Rp500 juta. Sebagian dana Bansos yang sudah dicairkan tersebut, tidak dapat dipertanggung jawabkan masing-masing terdakwa sebagaiman ketentuan dan perundangan berlaku tentang pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakat. Hasmi/hlk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *