Kasus Korupsi Terdakwa 9 Pejabat di Lingkungan Batam Dilaporkan ke KPK

 

Kepri.Tanjungpinang,Ovumnews.com ..Ada sembilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat yang dilaporkan tersebut dinilai berperan dalam pengucuran dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 66.581.360.402 yang sumber dananya dari APBD Pemko Batam tahun 2011.

Sebagaimana diketahui, penggunaan dana Bansos tersebut saat ini tengah diselidiki pihak Kejati Kepri karena diduga adanya indikasi korupsi.

Sebagian penggunaan dana tersebut sudah disidik, yakni ‘kasus PS Batam’ dan ‘kasus TPQ Batam’. Kedua kasus tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dengan menetapkan enam terdakwa.

Pelapor tersebut yakni Aris Hardi Halim, salah satu terdakwa ‎kasus dugaan korupsi dana Bansos Batam ke Persatuan Sepakbola (PS) Batam tahun 2011.
Sudah kita laporkan ke KPK, pada Selasa (17/1) lalu. Ada sembilan pejabat yang kita laporkan,” kata Aris kepada sejumlah wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (19/1) lalu.

Meski menyebut pejabat di lingkungan Pemko Batam, namun Aris enggan memberikan identitas maupun jabatan pihak yang dilaporkannya tersebut.

Dalam laporannya, mantan Wakil Ketua Banggar DPRD Batam ini juga menyertakan sejumlah bukti yang dimilikinya, salah satunya dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana hibah tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Aris Hardi Halim, mantan anggota DPRD Batam menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut.

Aris beralasan, dari data yang diperolehnya jika dari jumlah total pos bantuan dana hibah senilai Rp 66 miliar tersebut banyak temuan, dimana banyak kelompok masyarakat maupun organisasi semi pemerintah, pemerintah yang menerima dana tersebut tidak memiliki Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dikeluarkan Pemko Batam, salah satunya PS Batam.

NPHD merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan dana hibah. “Akan hal itu, saya berkesimpulan banyak yang tidak memiliki NPHD, yang saya heran, kenapa hanya dana hibah untuk PS Batam sama TPQ Batam saja yang dinaikkan ke ranah hukum, nah seolah-olah PS Batam ini dikorbankan,” ujar Aris beberapa waktu lalu.

Menanggapi pernyataan yang cukup kritis tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri yang saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Bansos ini akhirnya bergeming.

Kejati menegaskan, jika sampai saat pihaknya masih terus menyelidiki kasus ini, meski dari beberapa penggunaan dana Bansos (kasus PS Batam dan kasus TPQ Batam) sudah disidik, bahkan dua kasus ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Cabang cabang hibah Dana Bansos itu kan banyak item itemnya, paling tidak perkara ini (PS Batam dan TPQ Batam-red) dulu untuk membuka pintu pandora mengungkap lebih banyak kasus kasus lain sejenis,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Feri Tas kepada sidaknews.com, Jumat (13/1) lalu.

Jika memang ada sejumlah pihak yang memiliki data, alat bukti atau dokumen yang kuat tentang dugaan korupsi di Bansos Batam tersebut, silahkan diserahkan ke pihaknya untuk ditindaklanjuti.

Toch, klo memang para pihak punya alat bukti atau dokumen-dokumen yang kuat tentang dugaan atau indikasi penyalahgunaan keuangan negara, kami siap untuk tindak lanjuti.
Akan diusut secara profesional dan proporsional, silahkan dilaporkan atau dikirim data-data yang akurat untuk mendukung penegakan hukum tipikor,jelasnya.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *