Kasus Pembabatan Tanaman Produktif,Lima Orang Terlapor Akan kah Jadi Tersangka

 

BATAM,Ovumnews.com–Bola panas masih bergulir dalam kasus dugaan pembabatan tanaman masih dalam proses ,berikut menyusul kasus penyorobotan lahan.

Pengacara vokal Razman Arif Nasution SH beserta tim telah empat kali datang ke Batam Provinsi Kepri. mendampingi belasan warga menggugat orang-orang yang mengatas namakan dari PT. Hai Sumber Sejahtera.

Bukti kesungguhan diperlihatkan razman, pada 16 Maret 2018.Ia turun langsung mendampingi warga melaporkan PT. Hai Sumber Sejahtera ke Polresta Barelang.

Orang-orang yang terkait dengan PT. Hai Sumber Sejahtera, lima orang (1) Mina selaku Direktur (2) Mat Tantoso Komisaris (3) Tober Maneger Operasional (4) Agus bagian lapangan (5) Lambert bagian alat berat.

Razman kembali mendampingi warga stengar ke Polresta Barelang. Pendampingan kali ini, mendengarkan keterangan saksi. Pada Kamis 12-4-2018, jam 10 pagi Wib,

Warga stengar yang dihadirkan sebagai saksi, inisial af, nt, ah dan as. Pantauan awak media ini, pemeriksaan para saksi diruang unit III, Polresta Barelang.

Jumpa Pers ke empat ini Razman Arif Nasution SH mengatakan, tindak lanjut dari laporan 16 Maret 2018. Bahwa pada Kamis 12-4-2018, penyidik Polresta Barelang telah melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan empat orang saksi.

PT. Hai Sumber Sejahtera sebagai terlapor, kata Razman orang-orang yang terkait di Perusahaan tersebut, dalam waktu dekat ini juga akan dipanggil melalui surat oleh pihak Kepolisian.

“Saya berharap kasus ini cepat selesai, saya juga apresiasi kinerja Kanit Rasmen Simamora, ia berkerja dengan sigap dan bahkan sudah turun ke TKP.Terkait perkara ini, jika pihak PT. Hai Sumber Sejahtera tidak terima, kita siap dikonfrontir” kata Razman.

Pada jumpa Pers sebelumnya, warga kampung setengar, tanjungpiayu, kecamatan sei beduk, Kota Batam, mengaku telah dirugikan puluhan miliyar oleh orang-orang yang mengatas namakan dari PT. Hai Sumber Sejahtera.

“Sebelum didampingi pak razman, kami sudah berusaha minta ganti rugi yang pantas. Tapi yang dihadapi orang kuat, tentu tidak dapat berbuat banyak. Untung lah pak razman mau membantu” kata Ahat.

Kilas balik, awalnya warga sudah punya usaha dan tinggal di lokasi tersebut, namun datang orang yang mengatas namakan dari PT. Hai Sumber Sejahtera mengakui bahwa tanah tersebut adalah milikinya, sehingga tanaman para warga dibabat, tanpa diganti rugi.

Undang-undang Negara kita dibuat tahun 1945. Sementara itu warga secara turun temurun sudah ada surat grand dari Pemerintah Belanda dan Soerat Toebas dari Kerajaan Arab-Melayu, surat tersebut diterbitkan tahun 1935. Kesimpulannya Pemerintah harus mengacu kepada sejarah”Razman menambahkan.

Ahat, Ketua RT 04/RW 10, Kampung Setengar, Kelurahan Tanjungpiayu, Kec Seibeduk, Batam mengaku, pengrusakan lahan perkebunan warga mulai terjadi pada tahun 2016. Beberapa alat berat tiba-tiba masuk ke kampung dan meratakan tanaman pertanian masyarakat.

“Masyarakat di kampung kami sudah turun temurun menggarap lahan tersebut. Dasar masyarakat menggarap lahan tersebut berdasarkan hak surat grand dari Pemerintah Belanda dan Soerat Toebas dari Kerajaan Arab-Melayu sejak yang diterima nenek moyang kami sejak tahun 1935,” ungkap Ahat kepada wartawan, Minggu 26/11/2017 sore.

Tanaman-tanaman pertanian yang sudah tumbuh dan dirusak tersebut, tambah Ahat, antara lain; sirsak, mangga, durian, nanas, pisang, nangka, cempedak, pepaya, rambutan, dan lainnya. “Semua tanaman produktif ada di sana dan itu menjadi mata pencaharian kami sehari-hari,” ungkapnya.

Ia mengatakan, para ahli waris dan warga Kampung Setenggar akan berusaha memperjuangkan haknya. Karena selama ini, pihak perusahaan yang masuk ke kampung warga dan mengerahkan alat berat untuk meratakan lahan pertanian di sana tak pernah meminta izin kepada warga, apalagi memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat.

“Kami akan berusaha memperjuangkan hak kami. Di sana, ada sekira 40 kepala keluarga yang menggarap lahan pertanian, membuat tambak, dan peternakan ayam,” jelasnya. Agus, warga yang juga menggarap lahan pertanian di Kampung Setengar, menambahkan, kasus dugaan penyerobotan lahan pertanian warga sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun.

Alasan pihak perusahaan masuk ke lahan tersebut, kata Agus, bahwa lahan itu akan digunakan sebagai lokasi ketahanan pangan. “Tetapi faktanya, lahan itu justru diratakan dengan alat berat dan dan tanahnya digunakan untuk menimbun bakau. Kami mendapatkan beberapa dokumen di lokasi, ternyata lahan akan dibangun untuk properti oleh perusahaan bernama PT Hai Sumber Sejahtera,” ungkapnya.

Rasman Arif Nasution, kuasa hukum warga Kampung Setenggar, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan dan gambaran yang utuh tentang permasalahan di kampung tersebut dari warga setempat. Ia bersama dua rekannya, Andre Agam SH dan Saddam Husein SH siap membela warga untuk mendapatkan kembali haknya.

Rasman mengaku sudah turun ke lokasi dan menyaksikan lahan dan tanaman pertanian warga, termasuk tambak dan kandang ternak tak ada yang tersisa akibat diratakan alat berat. “Hal ini tentu sangat kami disesalkan. Sumber mata pencaharian warga dirusak tanpa ada ganti rugi yang layak,” tegasnya.

Rasman juga mengaku terkejut ketika di lokasi menemukan plang yang menyebutkan di lokasi tersebuh merupakan lahan ketahanan pangan. “Setahu saya yang mengurusi hal ini adalah Kementerian Pertanian. Yang anehnya, sudah ada beberapa alat berat yang justru meratakan lahan pertanian milik warga di sana,” ujarnya.

Permasalahan yang terjadi di Kampung Setenggar, sambung Rasman, bahkan mendapatkan atensi dari Komnas HAM. Tim Komnas HAM bahkan telah turun ke lokasi dan berupaya memediasi persoalan antara warga setempat dengan pihak PT Hai Sumber Sejahtera.

“Dari surat Komnas HAM tertanggal 18 oktober 2017 tersebut, di situ tercantum bahwa PT Hai Sumber Sejahtera bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada warga. Pihak Komans HAM sudah mengeluarkan rekomendasi, tetapi hal ini justru tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Artinya bahwa masyarakat berhak kembali ke tanahnya dan menggarap lahan tersebut,” tegasnya.

“Tindakan yang dilakukan pihak perusahaan jelas ingin memiskinkan masyarakat setempat. Padahal kita ketahui, Presiden Jokowi seringkali kita lihat berkeliling ke Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia,” tambah Rasman.

Menyikapi permasalahan tersebut, pengacara yang cukup dikenal di Tanah Air ini mengaku akan melayangkan somasi kepada PT Hai Sumber Sejahtera. Somasi akan dilayangkan sebanyak tiga kali untuk segera menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawab mereka kepada warga. “Kalau tidak ada tanggapan juga, kami akan laporkan ke Polda atau Mabes Polri,” ujarnya.

Sementara itu pihak PT. Hai Sumber Sejahtera yang dikonfirmasi mengenai kasus dugaan penyerobotan lahan tersebut mengaku, permasalahan di Kampung Setenggar sudah difasilitasi oleh Komnas HAM dan sebagian warga sudah menerima ganti rugi atas tanaman pertaniannya.

“Sebagian warga sudah menerima dan sebagian warga lainnya sudah ada yang menandatangani kesepakatan. Namun di tengah jalan berubah pikiran. Kami tidak mengetahui apa alasan mereka menolak lagi padahal sebelumnya sudah sepakat,” ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2017) pagi.

Pihaknya menyayangkan upaya warga kembali mempermasalahkan lahan tersebut, padahal perusahaan berupaya akan memberikan ganti rugi kepada warga yang memiliki tanaman pertanian di lahan tersebut. “Kami sudah berupaya akan memberikan ganti rugi. Kalau kami tanya, apa legalitas mereka mau menuntut lahan tersebut. Sementara kami sudah punya PL, membayar UWTO dan sudah ada skep SPJ nya,” kata sumber tersebut. (hr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *