Kejari Tanjungpinang Minta Usut Proyek Pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang APBD 2014

 

Tanjungpinang.Ovumnews.com- Ketua LSM Independen Non Government Orzanitation (ICTI-Ngo), Provinsi Kepri, Kuncus mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang APBD tahun 2014, termasuk memeriksa pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang yang diduga ikut terlibat.

Kita berharap Kejari Tanjungpinang tidak hanya mengusut sebatas dua tersangka itu saja. Kita meyakini, ada dugaan keterlibatan pejabat di Dinas PU Tanjungpinang lain yang juga diduga kuat ikut berperan di dalamnya,” ucap Kuncus, berapa waktu lalu .
Terjadinya dugaan kasus korupsi terhadap proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari tersebut, disinyalir ada kaitan pihak lain, termasuk Kepala Dinas PU Tanjungpinang yang lama (Robert), maupun yang baru saat ini (Amrialis).

Dugaan tindak pidana korupsi suatu kegiatan proyek tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Dinas yang bersangkutan. Sekarang tinggal keseriusan jaksa untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas,” kata Kuncus.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi SH MH melalui Kasi Pidsus, Lukas Alexander Sinuraya SH MH sebelumnya menjelaskan, dalam penanganan perkara dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Kantor Camat itu, pihaknya tinggal melakukan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) kedua tersangka yang telah ditetapkan, termasuk melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diperlukan.
Upaya ini dilakukan sebelum pihaknya melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang untuk disidangkan.

Tim penyidik kita tengah mempersiapkan berkas serta mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan terkait perkara tersebut,” ucap Lukas seakan menyembunyikan adanya indikasi keterlibatan pejabat di Dinas PU Tanjungpinang.

Dua tersangka dugaan korupsi proyek kantor Camat Bukit Bestari tersebut telah ditahan tim penyidik Kejari Tanjungpinang, Senin (4/1) lalu. Keduanya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 8 jam.

Zulfenedi dan Ahmad Syafei mulai diperiksa sejak pukul 11.00 dan baru berakhir pukul 19.15 WIB. Mereka didampingi pengacara Firdaus SH, dan Gindo Panjaitan SH.
Lukas menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum berlaku. Kejari Tanjungpinang mengakui telah mendapatkan alat bukti untuk menjerat tersangka.

Disampaikan, penetapan status tersangka telah dilakukan sejak 4 Desember 2015 lalu.
Dalam perkara ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Kegiatan Pembangunan (BPKP) Kepri,” ungkap Lukas.

Modus yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek tesebut, kata dia, dengan cara mencairkan uang muka pelaksanaan proyek tahap pertama sebesar 30 persen, atau sebesar Rp406 juta dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1,52 miliar menggunakan APBD Kota Tanjungpinang.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan proyek tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp406 juta, dari jumlah uang muka yang telah dicairkan,” beber Lukas.

Ia menambahkan, dalam penanganan perkara ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, Camat Bukit Bestari, Riwayat, PPTK, Konsultan Kegiatan, pengawas lapangan, termasuk rekanan kontraktor pelaksana kegiatan, serta mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, Asmadi Adnan.

Dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang, di Jalan menuju Dompak Tanjungpinang itu dikerjakan menggunakan dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko setempat senilai Rp1,520 miliar.

Proyek Pembangunan dua lantai Kantor Camat tahap I tersebut dikerjakan CV Pilar Dua Inti Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp1.520.097.235.Pihak kontraktor CV Pilar Dua Inti Perkasa, diduga telah mengambil uang muka sebesar 30 persen, belum dipotong pajak.

Namun kenyataannya, hingga saat ini rencana awal pelaksanaan pembangunan Kantor Camat itu tidak dapat dilaksanakan karena tersandung persoalan ganti rugi lahan masyarakat yang belum dapat dituntaskan sebagaimana layaknya.

Belakangan, rencana awal pembangunan kantor camat tersebut tidak jadi dilaksanakan di lahan semula, melaikan dialihkan ke lokasi lain di kawasan Dompak.
Sementara, uang muka sebesar 30 persen yang sudah diterima pihak kontraktor dari bendahara dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PU Pemko

Tanjungpinang, tidak dikembalikan ke kas negara.
Perbuatan tersangka dapat dijerat sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *