Kenaikan UWTO Hampir 10 Kali Lipat Bakal Jadi Bom Waktu,

2.Kantor Bp batam
 

Batam.ovumnews.com–Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mencapai 10 kali lipat dari biasanya bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Kenaikan tersebut membuktikan bahwa BP Batam lebih mendahulukan kepentingan pusat ketimbang mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas.

Kebijakan BP Batam menaikan tarif UWTO bisa menjadi bom waktu nantinya. Dan, sebagai wakil rakyat kami tidak pernah dilibatkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Harris Pratama yang ditemui di Batam Centre, Rabu (19/10).

Keputusan BP Batam mengeluarkan Perka kenaikan tarif UWTO hampir sepuluh kali lipat menjadi pukulan berat bagi masyarakat dan pengusaha, terutama pengusaha properti. Kenaikan tersebut dinilai memberatkan karena tidak dibarengi dengan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif.

Kenaikan tarif UWTO yang mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diperkuat Perka BP Batam membuktikan bahwa BP Batam lebih mengutamakan kepentingan pusat ketimbang daerah.

Memang BP Batam merupakan instansi vertikal yang hubungannya langsung ke pusat, namun sebagai daerah otonom, pimpinan BP Batam tidak bisa mengenyampingkan pemerintah daerah dan DPRD,” kata Nyangnyang.

BP Batam dinilai tidak pernah mau mendengarkan masukan DPRD. Padahal, kalau ada warga yang tidak senang dengan kebijakan BP Batam, mereka demonya ke DPRD. BP Batam, lanjut Nyangnyang, seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan lahan yang masih tumpang tindih dan lahan tidur yang mencapai ribuan hektar tanpa jelas pemiliknya.

BP Batam menaikan tarif UWTO tanpa kajian yang jelas dan terukur. Kondisi ini sangat disayangkan. Ironisnya, kenaikan itu tidak melibatkan anggota DPRD Batam.
Memang wewenangnya ada di Komisi VI DPR RI tetapi sebagai daerah otonom, peran DPRD tidak bisa diabaikan begitu saja,” katanya.

Ia mengakui kenaikan tarif UWTO cukup signifikan yang besarannya ditentukan berdasarkan zonanisasi. Besaran kenaikan itu ada yang menguntungkan, namun lebih banyak merugikan. “Hampir 90 persen agenda rapat di dewan didominasi masalah lahan pertanahan di Batam.

Kenaikan tarif UWTO juga berdampak terhadap sektor properti. Para developer sulit menjual produk mereka karena kenaikan tersebut menyebabkan harga jual rumah menjadi sangat mahal.

Sehingga masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah kesulitan untuk membeli rumah. Kalau tidak disikapi dengan bijak oleh BP Batam maka ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat siap meledak.

Intinya petinggi BP Batam harus tahu histori Batam dimana ada kampungtua, kawasan industri dan contohlah di zaman Habibi dimana konsepnya jelas,” ujarnnya. Selesaikan Masalah Lahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (PBPB) Batam, Darmin Nasution meminta BP Batam segera menyelesaikan masalah lahan seluas 7.000 hektare yang sudah dialokasikan namun tidak dibangun.

Yang 7.000 hektare itu yang harus diselesaikan lebih dahulu. Pengelolaan lahan yang terkatung katung ini harus segera di-enforce,” kata Darmin. Ia meminta, BP Batam pasang pengumumannya lengkap dengan nomor PL (penetapan lahan)-nya.

Lantas panggil pemiliknya. Dari situ akan ketahuan, mana yang masih serius akan membangun sesuai penetapan lahan yang sudah diberikan dan mana yang tidak. Kalau tidak ya serahkan kembali ke negara,” kata Darmin ketika itu.

Penyelesaian masalah ini adalah bagian dari kinerja BP Batam. “Yang penting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat,” kata dia.Selain itu, Darmin juga meminta agar menawarkan 2.000 hektare lahan baru yang masih tersisa pada investor.

Masalah lahan ini mengemuka karena berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), temuan terbanyak adalah masalah pengalokasian lahan yang terjadi sebelum pengurus baru BP Batam yang dipimpin Hatanto Reksodipoetro dilantik pada 5 April 2016.

Selain masalah lahan, BP Batam juga mengajukan daftar tarif baru sewa lahan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 30 September 2016.

Dalam Pasal 33 PMK tersebut, disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Menurut Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, penyesuaian tarif baru ini perlu untuk meningkatkan daya saing Batam ditingkat internasional.

Penerimaan BP Batam adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan. Jangan lupa, penyesuaian tarif sewa penggunaan lahan ini belum pernah dilakukan sejak 1997. Hampir 20 tahun tak berubah,” kata Hatanto.

Hatanto juga menyatakan, penyesuaian tarif ini bukan merupakan insiatif pengurus baru BP Batam, dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2013. “Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada Desember 2015,” kata dia. Hatanto juga menyatakan pihaknya tidak menggunakan batas atas dari rentang tarif yang disebutkan dalam PMK.

BP Batam menjamin penyesuaian tarif ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain azas keadilan dan kepatutan, kontinuitas pengembangan Batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat Kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan KsB (kavling siap bangun) misalnya, justru turun dibandingkan tarif lama,” kata dia. Karena itu Hatanto berharap, seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor, pengusaha pemerintah daerah dan masyarakat bisa memahami kebijakan penyesuaian tarif baru sewa lahan ini.

Kawasan Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Dan tugas utama BP Batam adalah membangun Batam serta menarik investasi, baik untuk industri jasa dan perdagangan maupun pariwisata,” terang Hatanto.Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *