Komis DPRD Bintan Panggil 36 Kades Terkait Kasus Dana Desa

 

Bintan.Ovumnews.com– DPRD Komisi I Bintan mendadak memanggil 36 kepala desa (kades) se kabupaten Bintan, terkait kasus dana Desa Malang rapat. Pertemuan antara kades dan DPRD Bintan ini berlangsung beberapa jam di ruang rapat Komisi I DPRD Bintan, dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Inspektorat Bintan, serta jajaran anggota Komisi I dan Ketua DPRD Bintan membahas banyak hal terkait penggunaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat.

Daeng Muhammad Yatier ,Ketua Komisi I DPRD Bintan mengungkapkan, pihaknya selaku yang berwenang melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa mengharapkan dengan adanya pengarahan seperti ini, kejadian dugaan penyelewenangan dana desa seperti yang terjadi di Desa Malang tidak merambat ke desa-desa lain.

Yatier menginginkan, kesalahan yang dilakukan aparat di Desa Malang Rapat terkait penyalahgunaan anggaran merupakan pertama dan terakhirnya terjadi khusus diwilayah Bintan. “Sesuai penggunaannya sudah ada peruntukannya, jangan sampai kejadian di Malang Rapat, terjadi lagi di desa lainnya,” kata Yatier usai menggelar rapat dengan seluruh Kades se-Bintan, Senin (10/4).

Bahwasanya semua teknis penggunaan dana desa sudah ada petunjuknya. Politisi Demokrat Bintan itu berharap, para kades yang memiliki kuasa penuh dalam mengelola dana tersebut tidak semena-mena mengabaikan setiap petunjuk teknis yang ada.

Bahkan, kejadian penyalahgunaan dana desa Malang Rapat yang kini sedang diproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang telah mencoreng nama baik Bintan. Kedepan, Yatier akan mengusulkan syarat mutlak derajat pendidikan pencalonan kades minimal SMA.

Kedepan akan diusulkan minimal pendidikan SMA, karena mereka akan berhadapan dengan masyarakat yang sangat kritis. Jadi SDM (Sumber Daya Manusia) nya lebih mumpuni dalam pengelolaan penyelenggaraan dana desa,” imbuhnya.

Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika menambahkan, rapat evaluasi bersama para kades se-Bintan dimaksudkan untuk penguatan kapasitas para pejabat desa dalam hal mengelola pemerintahan ditingkat desa.

Apalagi selama ini, jumlah pendamping desa dari tenaga ahli yang dikirim pemerintah pusat melalui Satker di PMD Provinsi Kepri sudah berjumlah 4 orang, ditambah dengan pendamping desa sebanyak 8 orang dan pendamping desa lokal sebanyak 8 orang. Dengan begitu, penguatan kapasitas perangkat desa akan lebih diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan secara baik.

Jika dirasa kurang jumlah pendamping desa saat ini, Ronny sudah menawarkan untuk melibatkan sebanyak 22 orang tenaga pendamping yang saat ini dimiliki di Kabupaten Bintan. “Jika diperlukan, mereka siap kita diklat (Pendidikan dan Pelatihan) lagi sebagai tenaga pendamping tambahan,” sebutnya.

Pada bulan April mendatang, rencananya dana desa tahap pertama tahun 2017 akan digulirkan dengan besaran Rp 1 miliar lebih. “Untuk tahap pertama mungkin akan dicairkan sekitar Rp 500-600 juta dulu,” kata Ronny.

Sekedar mengingatkan kembali, Kejari Tanjungpinang menyebutkan ada kerugian negara mencapai Rp 200 juta lebih terkait penggunaan dana desa yang dikelola pihak Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, Bintan pada tahun 2016 lalu.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *