Korupsi Bansos 2007 di Limapuluh Kota Tiarap

 

Limapuluh Kota Ovumnews.com. Masyarakat Luak Limopuluah, kendati merasa apatis namun tetap menyoalkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos TA 2007 sebesar Rp. Rp.8.403.089.350,00 oleh penyidik Tipikor Polresta Payakumbuh yang terkesan di peti es kan.

Gonjang ganjing aroma busuk atas penangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos TA.2007, kini masih menggema tak lain disebabkan, memasuki tahun ke sembilan temuan BPK RI TA 2007, disebutkan dalam item kegiatan bantuan sosial ditemukan anggaran sebesar Rp. 8.403.089.350,00 per 31 Desember 2014 kepada Bupati Limapuluh Kota,

Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya, agar menyampaikan secara tertulis kepada Penegak Hukum untuk menelusuri penyaluran dana Bansos tersebut.

Sementara berdasarkan investigasi Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara ( LI TIPIKOR) RI, yang dikomandoi, Aidil Fitri, SH, kepada wartawan paparkan, meskipun penyidik Tipikor Polresta Payakumbuh, tahun 2015 lalu telah memeriksa pihak yang terlibat dengan dana Bansos itu, Namun penyelidikan hingga detik ini tidak jelas juntrungnya”, ujar Aidil.

Dikatakan Aidil, pihaknya berencana melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos TA 2007 di Pemkab Limapuluh Kota itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), karena tuduhan yang bakal kami laporkan memiliki alasan Sosial, Hukum serta dugaan Penyalahgunaan Kewenangan, paparnya.

Berdasarkan resume LI TIPIKOR RI, alasan sosial, merupakan fakta yang ditemui di lapangan terkait pendistribusian dan pembagiannya di tengah- tengah masyarakat banyak yaitu banyaknya penerima bantuan dana Bansos tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bukti pembayaran.

Sedangkan alasan bersifat hukum, hal tersebut berdasarkan hasil temuan BPK RI TA 2007 atas LKPD Pemkab Limapuluh Kota, bahwa penggunaan dan sasaran Bansos itu tidak jelas, Lebih parahnya, alasan Penyalahgunaan Kewenangan, bertolak dari persetujuan anggaran tersebut dibuat oleh peseta rapat yakni, Wakil Bupati kala itu, Ir. Irfendi Arbi, Ketua DPRD, H. Ismardi, Ferizal Ridwan sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar serta anggota DPRD lainnya terjadi setelah Bupati, Drs. H. Amri Darwis menunaikan ibadah Haji.

Oleh karena Bupati tidak berada ditempat, selaku Wakil Bupati, Irfendi Arbi ( Sekarang Bupati Limapuluh Kota, Priode 2016-2021) kala itu tidak memiliki kewenangan memberikan persetujuan pencairan anggaran, akan tetapi dengan adanya unsur DPRD dan Kabag Kesra, terealisasikanlah pencairannya, ungkap Aidil.

Padahal, menurut pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 8 dan 9 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 , terkait kasus Bansos Tahun 2007 itu, ditemukan para pihak yang terlibat sebagai pelaku yang dengan sengaja menyalagunakan kewenangan dapat dipanggil serta di sidik KPK, demikian harapnya.

Bupati, Irfendi Arbi ketika berusaha dimintakan tanggapannya, hingga berita ini belum terkesan bungkam. SementaraWakil Bupati, Ferizal Ridwan, menanggapi oroma busuk tersebut, adanya temuan BPK RI atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bansos TA 2007, secara administrasi telah ditindaklanjuti, demikian jawabnya.

Adanya rumor tak sedap mengendapnya proses penyidikan oleh pihak Tipikor Polresta Payakumbuh, menurut Wabup pemanggilan pihak penyidik tersebut hanya sebatas memintakan keterangan/ klarifikasi tindaklanjut LHP BPK RI, Hal tersebut dapat dibuktikan TA 2015, Pemkab Limapuluh Kota mendapatkan pradiket WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, demikian ujar Buya demikian panggilan akrabnya kepada wartawan.Edwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *