Korupsi Gaya Baru , Proyek Jalan Nasional II Sumatera Barat APBN TA 2017 Milik Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Sarat Dengan KKN

 

Kepres,Pepres Dalam Pengadaan   Barang dan Jasa Semua Perobahan Tidak Berlaku Dalam Proses Pengadaan Pengadaan Barang Jasa, Di Kepala Balai Jalan Nasional II Sumatra Barat.

Sumbar.Padang.Ovumnews.Com. Ir.Suparman,-SH, M.Si,MH. seorang tokoh anti korupsi, yang juga pernah mengikuti seleksi di KPK.dan selalu meneriakkan pejabat- pejabat yang diduga mengerogoti  maling uang rakyat.

Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama Ir Suparman SH MSi MH melaporkan Syaiful Anwar Kepala Balai Jalan Nasional II PJN II Sumatera Barat terkait lelang proyek APBN tahun anggaran 2017. telah melaporkan Syaiful Anwar Kepala Balai Jalan Nasional II PJN IISumatera Barat. Syaiful beserta jajaran diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No 5 Th 1999.Semua pelelangan yang di-lakukan oleh Kepala Balai Jalan Nasional II Sumatera Barat sarat dengan KKN, tidak berlandaskan pada asas kejujuran, saking  hebatnya Syaiful  Anwar peraturan Presiden pun dikesampingkan.

Untuk itu diminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat dan jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan memanggil Syaiful Anwar.”Jika Kepala Balai Jalan Na-sional H Sumatera Barat tetap dipertahankan dan tidak segera­. maka keuangan negara akan habis digaruknya”

Korupsi gaya baru ciptaan Syaiful Anwar, jika pihak rekanan atau kontraktor mau memberi fee 5 sampai 7 % akan dikondisikan untuk menang, Bagi rekanan yang tidak mau memberi uang sogok jangan harap mendapat paket, cukup makan pasir dan koral saja.

Dibawah kendali Syaiful An­war, kacung kacungnya juga tidak kalah gesit bermain, diduga 1 sampai 2% tidak kurang juga diterima oleh pokja dan itu bu-kan hal yang rahasia lagi dil-ingkungan pelelangan proyek APBN Sumatera Barat dibawah kendali Syaiful Anwar.

Tidak ada gunanya proyek APBN dilelang melalui sistim elektronik dan juga tidak ada gunan-ya peraturan dibuat hanya sebagai topeng” kata Suparman. Ir.Suparman yang juga ketua DPP-PKPI Sumbar ini, menambahkan ketika pelelangan proyek APBN dilaksanakan. KEPRES, PERPRES dan semua  aturunannya tidak berlaku oleh Kepala Balai Jalan Nasional II Sumatera Barat. “Peraturan yang diberlakukan hanya peraturan yang dibuat Syaiful Anwar, menangkan rekanan yang mau memberi fee” ujar Suparman

Sebagian dari trik permainan Kepala Balai dan Pokja, ada 6 (enam) paket dan sekian banyak paket dari pelelangan curang yang sudah ditetapkan pemenangnya, paket tersebut saya rincikan satu persatu:

Paket Preservasi dan peleba-ran jalan kambang — Bts Bengku-lu — Tapan — Bts  Jambi dengan HPS Rp 27.156.054.000. Paket preservasi rekonstruksi  jalan surian — padang aro — bts jambi (lelang ulang) dengan HPS Rp 37.551.438.000.Paket rekonstruksi jalan sei. daereh sitijung (koto baru) (SBSN) dengan  HPS Rp 30.000.000.000.Paket preservasi rehabilitasi jalan padang panjang, Lubuk Alung — Padang Panjang — So-lok dengan HPS Rp 16.380.551.000. Paket preservasi rekonstruk-si jalan Lb. Selasih — Surian (le-lang ulang) dengan HPS Rp 47.759.305.000.

Paket preservasi rehabilitasi jalan M. Kalaban — bts Jambi;Kiliranjao — bts riau (lelang ulang) dengan HPS Rp 18.311.346.000.Total keseluru-hannya Rp.177.158.694.000,00.Jalan satu-satunya untuk menghentikan korupsi gaya baru ciptaan Kepala Balai Jalan Na-sional II PJN II Sumatera Barat beserta jajaran, tentu harus di-laporkan ke KPK, Kementrian PU, KPPU RI, Kejagung, Mabes Polri, Kejati Sumbar dan Polda Sumbar, ujar anak buah Hendro Priyono ini.

Laporan Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama Ir Suparman SH MSi MH Ditanggapi KPPU RI

Menindaklanjuti kelengka-pan laporan Ir Suparman. Tim Satuan Tugas KPPU RI Kantor Perwakilan Daerah Medan Hard-ianto didampingi dua rekannya Haris Munandar dan Rini Ang-graini melakukan klarifikasi langsung ke Kantor PT. Putera Ciptakreasi Pratama.Tujuan dan kunjungan Tim Satgas KPPU RI guna memperoleh informasi  lebih lengkap dan akurat terkait dengan permasalahan yang dilaporkan oleh Direktur PT. Putera Ciptakreasi Prata-ma Ir Suparman SH MSi MH.

Bertempat di kantor PT.PCP jalan Pemuda dalam No.11 B Padang, Kepada tim satgas KPPU RI, Suparman menjelaskan bahwa benar telah terjadi persekongkolan secara vertikal dan secara horizontal antara pemenang lelang dengan kepala balai dan jajaranya, serta sesama kontraktor.

Usai memeriksa Suparman, kepada Ovumnews.com  Hardianto menyampaikan, bahwa klarifikasi dibutuhkan. Pihaknya akan lebih mendalami proses tender yang telah dilaksanakan oleh Kepala Balai Jalan Nasional II PJN II Sumatera Barat, apakah ada prilalcu-prilalcu diskriminatif yang melanggar Pasal terkait. Ka-lau memang terbukti melakukan pelanggaran, tentu ditindaklan-juti, katanya.

“Setelah 10 hari kerja semen-jak surat laporan masuk, kami langsung mengklarifikasinya. Tentang adanya dugaan per-sekongkolan tender yang di-laporkan ke KPPU RI” ujarnya.

Sambung Hardianto tim sat-gas KPPU RI perwakilan Medan, bahwa sebelum ini pihaknya sudah sering melakukan advoka-si terkait laporan yang masuk.

Salah satunya adalah laporan atas nama          Ir.Suparman,SH,MH,M.Si dan ini sedang ditindaklanjuti dengan serius.Hardianto  menambahkan, jika dalam penelitian, penyelidikan dan pemeriksaan nantinya ter-bukti adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Balai Jalan Na-sional II PJN II Sumatera Barat. Jika ranahnya KPPU maka akan dijatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang ruelanggar.

“Jika ditemui unsur tindak pi-dana korupsi nantinya, maka KPPU RI akan menyerahkan ke penegak hukum,seperti Kepoli-sian, Kejaksaan dan KPK” kat-anya.

Suparman selesai diperiksa oleh tim satgas KPPU RI, kepada awak media ini mengatakan, dalam minggu ini kits akan ma-sukan gugatan ke PTUN. Dan telah dilaporkan semua permain-an konyol Kepala Balai dan ja-jarannya ke penegak hukum yak-ni ke Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Mentri Pekerjaan Umum, Inspe-ktorat jendral, Polda, Kejati, KPPU.

Sambung Suparman, pernah saya berkomunikasi dengan pi-hak-pihak di kementrian Pekerjaan Umum. Memang banyak informa-si yang saya dapat mengenai sep-ak terjangnya, kredibilitasmitre tidak bagus bahkan sudah sering di panggil oleh Inspektorat. Infor-masi terakhir diterima, tidak lama lagi akan dipensiunkan.

Tambah Suparman, tidak sedikit kerugian negara akibat pelelangan sesat di kembangkan oleh PJN II sumbar, habis uang rakyat di garong bersama-sama. Pertanyaannya apakah hal yang salah ini akan tetap di biarkan?

“kalau ada niat untuk menye-lamat uang Negara dari oknum pejabat suka merampok, maxi sama-sama mengawal anggaran Negara” ujar tokoh yang dikenal vokal ini.

Ditempat terpisah Hardianto kepada Ovumnews.Com– ” apa bila Menteri Pekerjaan Umum tidak mau mengganti Syaiful Anwar tidak tertutup kemungkinan Menteri P.0 dan Dirjen , diduga mendapat percikan”.

Kami pihak KPPU akan terus memantau jika ada data-data atau dokumen yang dirasa kurang, kami akan kembali ke Sumbar,” ujar Hardianto. (Hasmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *