Korupsi Pembangunan Pasar Modern Natuna Polisi Tetapkan 9 Tersangka

 

Kepri ,Natuna.Ovumnews.com—-Kasus dugaan korupsi pasar modern ini, menyerat mantan Kadis PU Natuna, Minwardi. Hasil pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian negara Rp 4 miliar lebih.

Yang mana kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), telah menetapkan 9 orang tersangka yakni M, MA, MBI, LH, ZH, DAP, DS, S, dan NST dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Kabupaten Natuna yang menggunakan APBD Natuna tahun 2014 dan 2015 itu.

Dari 9 orang yang ditetapkan tersangka salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Natuna berinisial M, dan Direktur Utama PT. Mangkubuana Hutama Jaya inisial MA.

Tindak pidana korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan pasar modern tersebut, antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna dengan pelaksana PT. Mangkubuana Hutama Jaya menggunakan APBD.

Terungkapnya berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi pada 24 September 2014 ditandatangani surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak Induk) antara Kadis PU Natuna dan Dirut PT. Mangkubuana Hutama Jaya untuk melaksanakan pembangunan pasar modern (1 paket).

Proyek dengan nilai kontrak nomor : 644/pu-ck/ktr-induk/fisik/165/ix/2014, antara tersangka M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna bertindak atas nama SKPD Dinas PU Kabupaten Natuna berdasarkan SK Bupati Nomor 48 Tahun 2014 dengan inisial MA selaku direktur utama PT. Mangkubuana Hutama Jaya perusahaan sebagai pelaksana yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Nilai kontrak pembangunan pasar sebesar Rp36.688.120.000. Kontrak mulai berlaku sejak 4 September 2014 sampai dengan 25 Desember 2015,” katanya.

Hasil penyelidikan  kegiatan pekerjaan kontruksi pembangunan pasar modern tersebut mulai dari pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Akibat perbuatan para tersangka, negara  dirugikan sebesar Rp4 Miliar lebih. Penghitungan kerugian negara tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kepri Nomor: SR-356/PW/28/5/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam kasus ini, Ditreskrimsus Polda Kepri menetapkan sembilan orang tersangka, termasuk Kadis PU dan Direktur Utama PT. Mangkubuana Hutama Jaya.

Dalam proses penyidikan dinyatakan lengkap (P.21), selanjutnya direncanakan untuk tahap II, Jumat 23 Nopember 2018 akan diserahkan para tersangka dan barang bukti,” tegasnya.

Terkait kasus ini, Ditreskrimsus Polda Kepri menetapkan sembilan orang tersangka. Hari ini kami hadirkan tujuh tersangka, dua lainnya tidak dapat dihadirkan dengan alasan kemanusian dikarenakan sakit, sampai saat ini masih dalam pengawasan kita.

Kesembilan tersangka tersebut, masing-masing; berinisial M, MA, MBI, LH, ZH, DAP, DS, S, dan NST. Kesembilan tersangka melanggar Undang-Undang (UU) RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun ancaman hukumannya, yakni dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *