Korupsi Proyek Pengadaan di Bandara Hang Nadim Batam KPA PPK Tersandung Masuk Buih Berdasarkan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

 

Batam .Ovumnews.com–Terkait korupsi uang Negara ,Mantan Kepala Bandara Hang Nadim Batam, Hendro Harijono dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Waluyo divonis hukuman 4,6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Jumat (27/3).
Dalam perkara yang sama, perusahaan kontraktor dalam pengadaan barang di Bandara Hang Nadim Batam dalam kasus ini adalah PT Mandala Dharma Krida. Direkturnya Utamanya Idit Mujijat Tulkin (61) masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang
Selain vonis dalam sidang yang digelar kemarin, majelis hakim juga menjatuhkan denda terhadap kedua terdakwa. Hendro, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA) dikenakan denda Rp400 juta subsider 4 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Waluyo didenda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi atas pelaksanaan sejumlah proyek pengadaan di Bandara Hang Nadim Batam, berupa pengadaan mesin genset dan lampu runway bandara hingga kegiatan lainnya.Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umun (JPU) sebelumnya menuntut terdakwa Hendro selama 6 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan penjara. Sedangkan Waluyo dituntut selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim menilai, tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa secara berulang, saat terdakwa Hendro Harijono menjabat sebagai Kepala Bandara Hang Nadim Batam sejak 2011 hingga 2012. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp5 miliar.

Jalannya sidang kedua terdakwa berlangsung secara terpisah, dalam ruangan sidang, termasuk JPU dan dipimpin majelis hakim yang sama, yakni Parulian Lumbantoruan SH MH.
Hakim mengatakan, dalam sejumlah kegiatan pada proyek tersebut, Hendro menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan Waluyo menjabat sebagai PPK.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,
Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim lebih dulu melakukan pertimbangkan tentang hal yang memberatkan bagi terdakwa Hendro yaitu, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menguntungkan orang lain yang merugikan negara, dan seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi bawahannya.

Hal lain yang memberatkan terdakwa lanjut hakim, perbuatan terdakwa dinilai telah menguntungkan orang lain, sekaligus melanggar peraturan dan program yang dilaksanakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Hal yang meringankan, terdakwa Hendro dan Waluyo belum pernah dihukum. Kami meyakini terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Primer dengan tuntutan selama enam tahun penjara,” kata hakim

Idit diduga ikut menikmati uang negara saat mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan genset di Bandara Hang Nadim Batam. Namun, uang itu sudah dikembalikan Idit ke Kejari Batam, beberapa waktu lalu.

Idit diduga secara bersama-sama dengan Hendro Harijono, Waluyo, dan Direktur CV Indihang Kuring Agus Mulyana (DPO), sejak November 2011 sampai Oktober 2012 melakukan tindak pidana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan mesin genset dan lampu runway Bandara Hang Nadim dari yang sudah ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam proses lelang, pemenang tender proyek ini adalah CV Indihang Kuring.

Namun proyek ini dikerjakan oleh PT Mandala Dharma Krida. Dalam pengerjaaanya, proyek ini tidak dikerjakan oleh orang yang berkualifikasi di bidangnya dan tanpa didampingi tim ahli. H/Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *