KPK Menduga Ada Kerugian Negara 2 Triliun Dugaan Korupsi Pengadaan e.KTP

 

Jakarta.Ovumnews.com–Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, mengaku hanya dicecar penyidik KPK tentang surat keputusan (SK) pembentukan tim-tim teknis pengadaan e-KTP. Irman mengaku tidak tahu tentang adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

Iman menerangkan ,saya hanya memberikan keterangan apa yang diminta. Saya yang buat SK tim-tim ini tugasnya apa aja,” kata Irman di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016).

Diminta keterangan mengenai SK-SK tim-tim teknis tim yang lama-lama ini fungsinya apa itu aja,” sambungnya.

Tentang KPK yang menyebut adanya perhitungan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun, Irman enggan berkomentar. Dia hanya meminta publik sabar tentang penyidikan kasus tersebut.

Masalah kerugian saya enggak mau komentar soal kerugian itu menurut saya kan sedang disidik sekarang saya enggak mau komentar. Saya enggak tahu itu. Itu kan sedang diselidiki saya tidak mau berkomentar soalnya yang dipanggil bukan saya sendiri,” ungkap Iman

KPK telah mengantongi perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Sejauh ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Pihak internal KPK menginformasikan , Kamis (22/9/2016), ekspose sudah digelar beberapa waktu yang lalu. Sprindik pun sudah diteken Pimpinan KPK dan akan segera diumumkan. Dalam sprindik itu, tertulis nama seorang tersangka baru. Sumber di KPK menyebutkan tersangka baru itu adalah atasan Sugiharto.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebenarnya sudah mengumbar ‘sinyal’ soal adanya tersangka baru dalam kasus e-KTP. Agus sempat menyebut di hadapan Komisi III DPR, bahwa ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus ini.

Dalam kasu e-KTP, kami mendapatkan perhitungan kerugian negara baru satu setengah bulan lalu. Insya Allah dengan restu Bapak Ibu, akan segera kami naikkan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Dari hasil perhitungan, e-KTP terindikasi merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp 2 triliun. KPK menduga uang sebesar itu mengalir ke beberapa pihak.OVN03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *