Lelang Proyek BP Batam Diduga Sering langgar Pepres 4/2015

 

Batam.Ovumnews.com–Ir. Suparman SH MH ,Direktur LBH Jasa Konstruksi menyebutkan, Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam melakukan pelelangan proyek diduga sering melanggar Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Contohnya begini, BP Batam sering menggagalkan lelang jika administrasi ada yang tidak lengkap. Sedangkan di dalam peraturan presiden dijelaskan, yang berkompetisi dalam hal ini adalah harga, bukan admistrasi,” ungkap Suparman, Kamis (2/6).

Menurutnya, peraturan presiden itu prinsipnya adalah efesiensi dalam hal ini adalah anggaran. Pemerintah sejatinya tidak menggugurkan peserta lelang hanya karena kurang admistrasi dan memenangkan peserta yang dianggap lengkap administrasi, sementara harga yang ditawarkan pemenang tersebut jauh lebih tinggi dari peserta lain.

Yang namanya admistrasi kan hanya pelengkap,”ucapnya lagi.
Katanya, jika memang yang dimenangkan adalah perusahaan yang lengkap persyaratannya maka itu bisa dikatakan fair. Namun banyaknya persyaratan yang diberikan kepada peserta lelang hanya bertujuan untuk menggugurkan peserta lain agar jagoan mereka berdua bisa dimenangkan.

“Padahal semakin banyak persyaratan yang diberikan maka semakin besar resiko hukum terhadap yang melakukan pelelangan,” jelas Suparman.

Kemudian tambah Suparman, penyimpangan sering terjadi dalam proyek BP Batam yakni tidak pernah memiliki konsultan perencanaan.
“Selama ini proyek BP Batam tidak memiliki konsultan dan pengawas. Ini yang membuat mudah praktek penyimpangan,

” ujarnya.
Sementara dalam undang-undang jasa konstruksi jelas disebutkan, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran APBD, APBN, hibah dan lainnya wajib menggunakan Konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.

“Ini dapat kita lihat dalam proyek penggalian alur laut. Dimana penyimpangan tersebut saat ini telah ditangani oleh BPKP,” sebutnya.
Terkait dengan adanya pengkaplingan proyek Suparman mengatakan, bukan hanya perusahan BUMN saja yang disorot, tapi diduga siapa saja yang dekat dengan orang dalam, maka bisa mendapatkan proyek tersebut.

Lala, Pelaksana Harian (Plh) Kasubdit Humas BP Batam terkait dengan adanya isu pengkaplingan proyek dan pelanggaran yangdi sampaikan oleh Suparman menyebutkan bahwa itu tidak mungkin terjadi.

“Saya memang tidak banyak mengetahui pelelangan yang ada, namun saya yakin tidak ada pengkaplingan proyek. Apalagi kita ketahui bersama, lelang itu paling mudah ditemukan jika terjadi penyimpangan,” ungkap Lala.

“Dan untuk persyaratan juga tidak mungkin dengan sengaja dibuat banyak untuk menggugurkan peserta lelang,” ungkapnya kembali.
Hingga berita ini diturunkan,

Horman Pudinaung yang diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Litbang belum dapat dimintai keterangannya guna mengklarifikasi atas adanya pengkaplingan proyek dan tidak adanya Konsultan Pengawas maupun Konsultan Perencanaan dalam proyek BP Batam. Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *