LPPNRI Kepri,Minta Gubernur Diminta Turun ke Lapangan

 

Tanjung Pinang.Ovumnews.com– Gubernur Kepri Nurdin Basirun diminta turun ke lapangan, mengecek dan mengevaluasi proyek semenisasi Peningkatan Jalan Lingkungan Perkantoran BBI (semenisasi) di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan (Distanhutnak) Provinsi Kepri tahun anggaran 2016.

Diduga kuat proyek yang berlokasi di Kabupaten Bintan senilai Rp7,5 miliar itu sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain itu, proyek yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) itu juga diduga terindikasi adanya mark-up atau penggelembungan anggaran pengerjaan.

Kita minta Bapak Gubernur Kepri segera turun ke lapangan untuk mengecek proyek yang dinilai tidak wajar ini. Karena dari tahap awal pelelangan kita sudah mencium adanya aroma KKN dan juga sepertinya sudah dimonopoli, sehingga pemenang tender dikondisikan dengan panitia.

Dengan hasil analisa perhitungan di lapangan pada pekerjaan proyek tersebut ditemui banyak kejanggalan dan penggelembungan anggaran,” kata Pimpinan Divisi Investigasi dan Intelegensi DPP Lembaga Pemantau Penyelenggara Republik Indonesia (LPPNRI) Kepri, Boy Martin, Minggu (16/10).saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi mengmnpulkan data di lapangan, terkait adanya dugaan mark up dalam pengerjaan proyek tersebut.

Setelah mengumpulkan data di lapangan, kita akan meminta surat tugas khusus kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LPPNRI pusat, agar nantinya laporan yang kita peroleh diberikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Kepri, supaya proyek ini bisa diusut sampai tuntas,” terang Boy .

Nantinya setelah pengumpulan data-data dan keterangan lainnya di lapangan selesai, LPPNRI Kepri akan segera memberikan laporan ke Kejati Kepri untuk ditindaklanjuti.

Kita berharap Gubernur Kepri tanggap dan mengecek serta turun ke lapangan terkait dengan pekerjaan proyek semenisasi tersebut. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan pekerjaan selanjutnya yang dilaksanakan sampai selesai hasilnya bisa tidak berkualitas.

Kita minta Gubernur Kepri dan pihak Kejati Kepri menindaklanjutinya, karena proyek semenisasi tersebut telah terbukti terjadi permainan dalam proses tender yang berlangsung secara sistematis, yang melibatkan kontraktor, Pokja 6 yang diketuai oleh Fahrul, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Adnan dan PPK, Nel,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Kejati Kepri siap mengusut pelaksanaan proyek semenisasi di Distanhutnak Provinsi Kepri.

“Silahkan beri laporan disertai bukti dokumen yang lengkap. Jika memang ada dugaan terjadi penyimpangan, terkait pelaksanaan proyek tersebut, kita siap mengusut hingga tuntas, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana W,SH.MH, melalui Kasi Penkum, Wiwin Iskandar SH, ketika itu.yang dirilis dari hl.

Wiwin menjelaskan, pengusutan dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek, harusnya dilengkapi dengan bukti laporan permulaan oleh elemen masyarakat disertai sejumlah bukti dokumen yang menguatkan. Hal tersebut, guna lebih memudahkan pihaknya untuk melakukan proses lebih lanjut.

Jusri Sabri mensinyalir Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) menerangkan telah terjadi permainan antara panitia lelang dengan pihak rekanan atau kontraktor yang dimenangkan. Sehingga proyek tersebut dengan mulus dimenangkan salah satu pihak setelah berkolusi dengan rekanan.

Dalam hal ini juga telah mencium dan melakukan investigasi atas permainan proyek tersebut yang sebelumnya telah diatur oleh panitia lelang, terutama adanya penguncian pada sertifikat keahlian seperti SKA dan SKT.

Perusahaan lain tidak bisa masuk dan dikalahkan dalam pelelangan tersebut. ” Kita sudah membuat laporan ke KPPU dan dari pihak KPPU berjanji akan memeriksa pelelangan tersebut dan memberikan jawaban hasil pemeriksaan berkas laporan tersebut secepatnya,” kata Jusri ketika itu.

Jusri meminta kepada Distanhutnak Kepri agar segera membatalkan proyek paket semenisasi tersebut. Apalagi sambung dia, sebelumnya juga PPTK proyek semenisasi Adnan menerangkan bahwa kalau dalam masa sanggah ada ditemukan hal demikian maka bisa dibatalkan.

Pelelangan proyek ini sudah diatur dan terindikasi ada permainan disini yang dimenangkan oleh perusahaan dengan direkturnya berinisial AG. Perusahaan yang mengikuti pelelangan banyak yang tidak masuk, karena panitia atau kelompok kerja (pokja) pelelangan sudah mengunci di sertifikat keahlian (SKA dan SKT) yang berkolusi dengan calon pemenang. Dengan demikian saat dilakukan pemanggilan, hanya empat perusahaan yang ikut dan semuanya merupakan satu grup pemenang yang sudah diatur,” ungkap Jusri.

Contohnya di dalam SKA tersebut dimiliki oleh dua orang, dimana masing-masing dua SKA dan SKT yang sama sekali tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang ikut pelelangan. Sehingga perusahaan yang masuk di dalam tender pelelangan tersebut hanya empat perusahaan dan semua sudah dikondisikan oleh calon pemenang.

Jusri mengungkapkan, di dalam anwizing tersebut sudah banyak perusahaan lain yang ikut tender pelelangan itu menanyakan tentang SKA dan SKT yang tidak wajar. Namun, panitia hanya menjawab menurut mereka surat keterangan keahlian tersebut dibutuhkan di dalam pekerjaan. Begitu juga dengan syarat administari lain seperti adanya ISO, padahal untuk syarat ISO tersebut bila pekerjaan yang dilaksanakan diatas Rp10 miliar Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *