LSM Sijunjung Sorot Proyek Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Salah Satu Proyek Jalan Usaha Tani Kabupaten Sijunjung

 

Sijunjung .Ovumnews.com. Proyek jalan usaha tani milik dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan kabupaten Sijunjung, selama ini dinilai masyarakat sarat KKN dan Kongkalingkong. Karena, seluruh paket proyek selalu dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja ( SPK), dengan nilai dana kurang dari Rp 200 juta. Pada tahun ini, proyek SPK itu, belum dapat dilaksanakan, akibat terlalu banyaknya yang berminat ingin mendapatkan.yang dirilis dari Bakinnews.

Tahun- tahun sebelumnya, pejabat dilingkup dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, diduga tidak segan- segan meminta Fee 10 persen kepada kontraktor yang ingin mendapatkan SPK. Bagi kontraktor, dari pada tidak dapat kerja sama sekali, dengan berat hati, tetap juga mengeluarkan Fee tersebut. Kalau tidak bersedia mengeluarkan Fee, jangan diharap proyek akan dapat dari dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Hal itu, dikemukakan oleh sejumlah kontraktor kepada wartawan ,di Muaro Sijunjung, yang minta nama tidak disebutkan . karena, takut diancam dan akan tidak dapat proyek tahun ini. Pada tahun 2014 yang lalu, ada sekitar 84 paket proyek SPK dengan dana kurang lebih Rp 8,5 milyar, yang berasal dari APBD dan APBN, semuanya dibagikan- bagikan dengan sistim dugaan kongkaliongkong dan sarat KKN.

Pada tahun 2015 ini, proyek yang akan dilaksanakan dengan SPK pada dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan itu, juga cukup banyak dengan dana milyaran rupiah. Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkup SKPD Sijunjung saat ini, proyek SPK bukan saja jadi rebutan kontraktor dan pejabat tertentu, tetapi, juga oleh sejumlah oknum anggota DPRD, karena, proyek SPK itu mudah dipermainkan untuk mencari uang.

Beberapa orang pengurus LSM yang ada di kabupaten Sijunjung, yang sempat diminta pendapatnya mengatakan, siapapun yang diduga nantinya terlibat melakukan KKN berdasarkan temuan dan data yang diperoleh LSM, mereka akan dilaporkan kepada penegak hukum, karena, itu adalah merupakan tugas dan kewajiban LSM dan anggota Badan Penelti Independent ( BPI ) Sumbar yang ada di Sijunjung, kata H.Z.Dt.Bandaro Putih dan H.Tamrin Alwi.

Pelaksanaan proyek dengan SPK dan kongkalingkong, merupakan sarang korupsi yang harus diberantas secara bersama- sama sampai keakar- akarnya. karena, korupsi adalah musuh besar yang wajib diperangi. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya unsur tindak pidana korupsi, hendaknya dapat menginformasikan kepada LSM dan anggota BPI, tutur H.Tamrin Alwi, dengan penuh semangat. 24/ 25/ovn 03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *