Lukman Edi, Ketua Rombongan Komisi II DRR RI Janji Tindaklanjuti Dualisme di Batam

 

Batam.Ovumnews.com-Lukman Edi, Ketua Rombongan Komisi II mengatakan, akan mencari solusi disharmonisasi kewenangan BP dan Pemko Batam.
Saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Rabu (3/2) siang.Lukman yang juga ketua rombongan menyebutkan, soal kebijakan kawasan ekonomi khusus atau FTZ akan ditindaklanjuti ke Mendagri serta kementerian terkait lainnya. Ini akan melibatkan Pemprov Kepri, Pemko Batam dan BP Batam untuk mencari solusi.

Disharmonisasi kewenangan, akan mencari solusi terbaik dengan memperhatikan dunia usaha, investasi dan masyarakat dalam masa sidang ini, paling lambat akhir Februari,” ucap Lukman.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaya kepada Komisi II DPR RI mengatakan soal rencana perubahan status BP Batam diyakini menuju yang lebih baik. Dan diharapkan agar sebelum perubahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengkajian yang matang serta dilakukan uji publik.

Masyarakat Batam, perusahaan PMA dan calon yang mau investasi dari luar negeri selalu melihat aturan agar investasi mereka tidak ada masalah,” ungkap Mustofa.Lanjutnya, sosialisasi yang dilakukan apabila terjadi perubahan status BP Batam akan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga investor maupun calon investor bisa mengerti dan tidak menimbulkan keresahan.

Plt Gubernur Kepri Nuryanto di hadapan para rombongan Komisi II DPR RI menyampaikan, bahwa sebenarnya yang di sampaikan oleh Mendagri beberapa waktu lalu mengenai pembubaran BP Batam adalah bukan suatu keputusan melainkan alternatif.

Sebenarnya statement keras yakni bubarkan BP Batam yang disampaikan waktu itu bukan suatu keputusan, namun itu adalah salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lain. Dan pembubaran BP Batam masuk ke alternatif urutan ke lima,” ungkap Nuryanto.

Ampuan Situmeang yang hadir bersama akademis UIB menyampaikan beberapa hal tentang hasil Focus Discussion Group terkait dualisme di Batam yang di selenggarakan beberapa waktu yang lalu.

Hasil dari FGD tersebut adalah seluruh stakeholders mendukung FTZ Batam, sebab tidak ada investasi yang sukses tanpa FTZ. Oleh sebab itu status FTZ Batam harus tetap dipertahankan, namun perlu adanya optimalisasi pelaksanaan,” ucapnya.

Berdasarkan Hasil penelitian, lanjut dia, ketidak efektifan FTZ terletak dari segi tata kelola yakni birokrasi yang panjang dan rumit, kemudian dari segi hukum adalah disinkronisasi regulasi terkait FTZ. Sedangkan dari segi ekonomi yakni keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan bandar udara.

Diakhir pertemuan tersebut, Lukman Edi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa kesimpulan hasil dari pertemuan tersebut.

Diantaranya, Komisi II menerima penjelasan dari Pemprov Kepri dan BP Batam berkenaan dengan perkembangan RTRW Provinsi Kepri dan Kota Batam, dan memahami serta akan menindaklanjuti penjelasan tersebut dengan pemerintah pusat khususnya kementerian terkait tentang penyederhanaan mekanisme tahapan pengelola RTRW,”

Kemudian yang kedua berkenaan dengan kebijakan kawasan ekonomi khusus FTZ, Komisi II akan menindaklanjuti dengan rapat khusus dengan Mendagri, Mensesneg, Kementrian terkait lainnya, Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, untuk mencari solusi terhadap tumpang tindih kewenangan dengan memperhatikan kepentingan dunia usaha investasi serta masyarakat.R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *