Mari Kita Tekan KKN Dengan Pakta Integritas

 

 

Kepri OvumNews.Com Untuk mewujudukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas bersama tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri beberapa waktu lalu menandatangani zona integritas bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Penandatanganan tersebut dilaksanakan secara langsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang yang disaksikan secara langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus dan Kepala BPKP Kepri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal, dalam sosialisasi upaya pencapaian opini WTP dari BPK-RI WTP kepada awak media di Media Center, Selasa kemaren mengungkapkan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan guna menuju Pembangunan Zona Integritas yang bebas korupsi di kabupaten Kepulauan Anambas.

“Pembangunan zona integritas ini sendiri, merupakan penekananya pada profesionalisme birokrasi. Dengan upaya tersebut diharapkan muncul komitmen bersama mencegah tindakan korupsi menuju wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani,” ungkapnya.

Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah, tambahnya, melalui Penjabat Bupati dalam menghadirkan zona bebas korupsi sehingga hal ini kiranya perlu mendapat apresiasi. Dimana out put atau hasil akhir dari zona bebas korupsi tersbeut adalah adanya laporan keuangan yang baik, serta menekan terjadinya peluang-peluang yang mengarah terjadinya korupsi dan menghasilkan suatu pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ada beberapa kegiatan untuk mendukung program tersebut yang pengelompokanya sendiri terdiri dari dua kriteria. Yakni. proses dan hasil. Dengan tujuanya akhirnya, tercipta sinergitas antara kinerja pelayanan publik dan integritas.

“Pemkab Anambas telah menandatangani pakta integritas oleh seluruh pejabat dan staf di lingkup pemkab Anambas. Maka untuk pembangunan zona integritas tersebut harus sesuai dengan standar operasional prosedur,” jelasnya

Kendati demikian, kedepan layanan birokrasi di Pemkab Anambas harus lebih baik. Apalagi di era otonomi daerah seperti saat ini, pola pikir birokrasi harus berubah yakni lebih dekat melayani dan mendengarkan rakyat menuju pelayanan prima. Selain itu, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, pengawasanya dapat dilakukan oleh masyarakat.

“Selain, munculnya kesungguhan dari aparatur birokrasi itu sendiri yang telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen. Hal ini merupakan salah satu strategi pencegahan pemberantasan korupsi dilingkup pemarintah,” tutupnya.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *