Menguak Dugaan KKN Pembangunan Monumen PDRI Koto Tinggi Kab. Limapuluh Kota, Sumbar

 

Limapuluh Kota, Ovumnews.com- Seyogyanya, aparat penegak hukum negeri ini, menangkap sinyal, ditenggarai telah terjadi “Persekongkolan Jahat”, atas penggunaan uang rakyat antara Satker Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Limapuluh Kota dengan rekanan pelaksana pembangunan monument PDRI, diduga sarat KKN, karena bertentangan Perpres No.54 Tahun2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedikitnya Rp.40 miliar alokasi APBN TA.2013-2014 dan 2015 yang dikucurkan Pemerintah Pusat, merealisasikan keinginan masyarakat Sumatera Barat umumnya, Limapuluh khususnya, dibuatkan bukti sejarah Monumen PDRI (Pemerintahan Darurat Repuplik Indonesia- red) di Nagari Koto Tinggi Kab. Limapuluh Kota. Namun, banyak pihak khawatir serta sangsikan realisasinya penggunaan uang hasil pajak rakyat tersebut.

Ditenggarai kecurigaan banyak pihak serta sangsikan kondisi riil dilapangan, pasca dimulainya pekerjaan pembangunan monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), proses lelang serta penetapan pemenang lelang tahun 2013-2014 dan 2015, diduga sarat KKN karena dituduh bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Kendati, statemen Dirjen Kebudayaan Kemendiknas Prof. DR. Kacung Marijan, dalam sambutannya pada acara peninjauan lokasi pembangunan monumen PDRI di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh,tahun 2012 lalu, katakan pembangunan monumen PDRI di Kototinggi diakuinya belum sepadan dengan pengorbanan masyarakat, yang sumbangkan tanahnya seluas 21 hektar secara sukarela buat pembangunan monumen tersebut.

Berdasarkan catatan wartawan, hasil investigasi tim dilapangan, sejak pelaksanaan proses lelang pembangunan monumen PDRI, Tahun Anggaran 2013 lalu pada kategori pekerjaan Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, atas penunjukan pemenangnya PT. Delima Agung Utama, yang beralamat di Jl.Suryalaya XII No.6 Buah Batu Kel. Cijagra Lengkong Bandung, dengan penawaran Rp 18.276.340.000,00 dari nilai Pagu Dana Rp.19.000.000.000,00, diduga sarat KKN dan berpotensi dijerat UU Tindak Pidana Korupsi, demikian paparnya.

Kuat dugaan penetapan pemenang lelang PT. Delima Agung Utama, sarat KKN dan berpotensi ruginya keuangan negara, karena diketahui penetapan pemenang oleh PT. Delima Agung Utama, senilai Rp 18.276.340.000,00, patut dicurigai telah terjadi proses lelang akal- akalan, karena penawaran hanya terdapat selisih kurang senilai Rp.723.760.000 ( minus 4 persen dari Pagu Dana Rp.19.000.000.000,00- red).

Hal serupa baik pembangunan Monumen PDRI TA 2014 tahap ke dua, Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud RI, cq. Dirjen Kebudayaan menetapkan anggaran sebesar Rp. 9.5 Miliar, guna melanjutkan pembangunan monument PDRI serta museumnya. Kendati, proses tender yang dilakukan oleh Satker Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Limapuluh Kota, melalui ULP setempat dan dikerjakan PT. Tasya Total Persada, alamat Jl. Kelapa Gading Raya No.7 Asratek Ulak Karang Padang dengan harga penawaran Rp.6.681.451.000 minus Rp.547.963.700 ( minus dibawah 8 persen dari HPS Rp.7.229.414.700 ).

Namun, sesuai pemantauan wartawan dilapangan,yang dikerjakan PT. Tasya Total Persada, terlihat pengecoran tiang monumen, mulai dari tiang lantai dua s/d tiang lantai empat hasilnya ditenggarai tidak sesuai speck dokumen kontrak ( Terlihat miring-red). Sementara, pekerjaannya tetap diamini baik oleh Konsultan Pengawas ataupun PPKnya.

Sedangkan TA.2015 pemerintah pusat untuk kelanjutan pembangunan munumen dan museum PDRI berupa pemasangan rangka atap dengan baja, alokasikan dana sebesar Rp.11.804.840.000,, oleh Satker Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Limapuluh Kota, melalui ULP setempat, dalam kontraknya tanggal 27 Juli 2015 memenangkan PT.Betania Prima, dari 34 peserta lelang, yang dicurigai sarat KKN. Karena diketahui harga penawaran yang diajukan PT. Betania Prima, yang beralamat Jl. Taruna No.47A Kel. Jati Pulo Gadung Jakarta Timur senilai Rp.11.538.020.000 ( minus diatas 2 % dari HPS yang ditetapkan Panitianya- red).

Patut diduga, telah terjadi “persekongkolan jahat” antara Satker Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Limapuluh Kota, sejak TA 2014 dipercayakan ke Ir. Novian Burano, selaku Kadis, dan Aswanaldi.S.Pd ( Kasi Peningkatan Peran Serta Pemuda) yang dipercayai PPK Pembangunan Monumen PDRI tersebut, ketika diminta seputar penggunaan uang rakyat dimaksud, dijawab dua pejabat terkait, “ terkait hal tersebut silahkan saja tanyakan kepada ULPnya. Karena pihak kami hanya sebagai pelaksana dilapangan”, ujar Kadis dan juga PPKnya. Sy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *