Menguak Permainan Notaris Wany Thamrin SH

 

Batam.Ovumnews.Com—Dugaan permainan Notaris seperti pemberitaan berapa media seorang pembeli rumah di Batam merasa dirugikan oknum Notaris disebabkan biaya tinggi yang dikenakan dalam jual beli rumah tersebut. Secara kronologis, korban Murni Liveon memaparkan kejadian yang menimpa dirinya kepada Media ini Sabtu (8/10) 2016.

Awal terjadinya dari Murni Liveon akan membeli rumah di kawasan Sekupang dari pemilik pertama Bernasdus Pakpahan senilai Rp70 juta pada awal April 2016 lalu. Sementara status rumah tersebut sudah rusak parah tidak bisa lagi ditempati sehingga memerlukan biaya yang sangat besar melebihi dari harga jual beli diatas untuk merenovasinya agar layak huni.

Kemudian tanggal 6 April Murni mengajukan permohonan pinjaman ke BTN untuk keperluan biaya renovasi rumah itu. Selanjutnya tanggal 20 April diadakan Akad kredit antara pembeli dan penjual di hadapan Notaris Wany Thamrin SH di BTN cabang Sekupang. Namun ternyata permohonan pinjaman yang diajukan Murni Liveon belum cair.

Justru pihak BTN meminta penjual (pemilik rumah-Bernardus Pakpahan) membuka rekening BTN terlebih dahulu agar nantinya pinjaman Murni ditransfer ke rekening penjual. Bernardus pemilik rumah yang sudah berdomisili di Jakarta beberapa hari menunggu terjadinya transfer dari BTN ke rekening yang telah dibukanya. Namun entah alasan apa, pihak BTN belum juga mencairkannya sehingga akhirnya Bernardus kembali ke Jakarta dengan rasa kecewa.

Setelah sampai di Jakarta, pihak penjual (Bernardus Pakpahan) menghubungi Murni (pembeli) tentang realisasi pinjamannya ke BTN yang semuanya berjumlah Rp180 juta. Kemudian pihak pembeli (Murni) mencoba menghubungi Notaris sehingga memberikan nomor HP Notaris kepada penjual.

Dari komunikasi antara Notaris dan penjual, akhirnya mereka sepakat bertemu di Jakarta. Hasil pertemuan mereka di Jakarta Notaris menahan buku tabungan BTN penjual beserta KTP untuk dibawa ke Batam.

Sepertinya dana pinjaman Murni (pembeli), akan ditarnsfer melalui rekening penjual, kata Murni kepada Media ini. Tanggal 3 Mei pihak penjual datang ke Batam dari Jakarta menuju kantor Notaris Wany Thamrin beserta pembeli rumah. Setelah dari kantor Notaris, penjual dan pembeli menuju kantor BTN Sekupang untuk pencairan pinjaman sebesar Rp180 juta.

Dari pinjaman yang diajukan Rp180 juta yang ditarnsfer BTN ke rekening penjual itu, perinciannya direncanakan pembeli adalah Rp70 juta untuk membayar rumah dan sisanya setelah dikurangi biaya-biaya Notaris dan administrasi untuk merenovasi rumah.

Kemudian pembeli disarankan BTN untuk membuka rekening. Setelah itu, barulah uang pinjaman ditransfer ke rekening pembeli dari rekening penjual sebesar Rp65 juta.
Maka dari jumlah pinjaman Rp180 juta yang akan diangsur selama 15 tahun dengan angsuran Rp2.100.000 perbulan, pembeli menghitung 65 juta merupakan biaya Notaris dan biaya-biaya administrasi lainnya. Kemudian diketahui, bahwa biaya Notaris dikenakan Rp45 juta dari jual beli rumah senilai Rp70 juta tersebut berdasarkan Kwitansi yang diberikan Notaris kepada Murni sebagai pembeli.

Biaya Notaris sebesar Rp45 juta itu, tentu menurut pembeli terlalu tinggi sementara jual beli rumah itu sendiri adalah Rp70 juta. Dengan demikian biayanya lebih 50 persen dari harga jual. Seperti yang pernah dua kali diberitakan media ini, dari biaya yang tinggi dikenakan Notaris, masyarakat awam tentu bertanya-tanya, apa dasar hukumnya mengenakan biaya sampai lebih 50 persen dari nilai jual misalnya.

Ironisnya, dalam jual beli di hadapan Notaris yang konon selalu dipakai pihak BTN ini, tidak bertremu dengan Notarisnya, namun selalu diwakilkan dengan pegawainya di Notaris Wany Thamrin kawasan Batam Centre. Berkali-kali Murni Liveon akan menanyakan tingginya biaya itu, tapi Notaris Wany Thamrin tidak bisa ditemui selain hanya pegawainya saja. Merasa dirugikan, akhirnya Murni Liveon membuat pengaduan ke Polresta Barelang akhir September 2016 lalu. Setelah pengaduan itu, barulah Notaris Wany Thamrin bisbertemu dengan Murni dan suami Murni.

Sepertinya ada kesepakatan, bahwa Notaris akan mengembalikan sebesar Rp20 juta dengan catatan pengaduan ke Polresta Barelang harus dicabut terlebih dahulu, apabila nanti kurang biayanya akan diminta lagi dari pembeli rumah yaitu Murni Liveon. Namun Murni Liveon sebagai pembeli rumah tidak puas dengan jawaban Notaris sehingga saat ini, proses kesepakatan untuk pengembalian biaya Notaris masih menggantung. Bahkan Murni Liveon sudah mengadukan apa yang dialaminya kepada Menteri Hukum dan HAM dan tembusan ke Presiden Jokowi.

Di tengah masih menggantungnya proses kesepakatan pengembalian muncul pula masalah tentang dugaan Polis Asuransi kebakaran dan jiwa fiktif yang diserahkan pihak BTN kepada pembeli rumah yaitu Murni. Diduga kuat nama Murni tidak tercantum atau terdaftar di salah satu Asuransi yang berkantor di Jakarta itu.

Murni Liveon menyebut oknum pegawai BTN Sekupang Yd yang menyerahkannya beberapa waktu lalu bersama surat perjanjian Akad kredit. Hanya saja menurutnya, Ia merasa heran karena sepertinya bentuk scan, artinya tidak asli.

Apalagi setelah dihubungi ke kantor pusat Asuransi itu ke Jakarka menanyaan apakah namanya terdaftar sebagai peserta asuransi proteksi kebakaran dan jiwa yang ternyata jawaban yang diterima, namanya tidak tercantum. Pihak Asuransi PT PAN yang dihubungi Kamis ((6/10) 2016 menyatakan, bahwa namanya tidak pernah terdaftar atau didaftarkan BTN Batam sebagai peserta asuransi kebakaran dana jiwa, kata Murni Liveon menirukan ucapan pegawai Asuran Pan melaui sambungan telepon.

Padahal kata Murni, biaya premi sebesar Rp4.100.000 dengan perincian Rp2.900.000 untuk premi kebakaran dan Rp1.200.000 untuk asuransi jiwa. Murni menjelaskan, dalam waktu dekat juga, Ia akan mengadukan pihak BTN dengan dugaan bahwa Ia beserta rumah yang dibeli tidak terdaftar di Asuransi sebagaimana tertera di Polis. Pegawai BTN Sekupang Yd yang disebut-sebut menyerahkan polis asuransi itu kepada Murni, sejauh ini belum bisa dihubungi saat akkan dikonfirmasi Senin (10/10) 2016.

Namun apa yang dialami Murni Liveon ini sebenarnya merupakan gunung es yang banyak dialami para konsumen yang berurusan dengan Notaris maupun BTN yang berhubungan dengan jual beli maupun akad kredit KPR. Media ini masih akan mengungkap lebih detail modus yang merugikan banyak masyarakat saat berurusan dengan BTN maupun Notaris. / Ovn 03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *