Menguak “Premanisme” Ala BPN Limapuluh Kota

 

Limapuluh Kota.Ovumnews.Com– Badan Pertanahan Nasonal Kab. Limapuluh Kota, seyogyanya mesti bertanggung jawab, bila terjadi konflik antar warga atau nagari khususnya di luak Limopuluh Koto. Pasalnya, Lembaga Negara yang dipercayai bidang pertanahan di negeri ini berkinerja ala ‘premanisme” demi fulus. Benarkah demikian parahnya ?.

Kondisi yang mengkhawatirkan warga setidaknya tengah dialami oleh 12 orang, yakni Djuana (75), Syafri (78), Rosmainaris (71), Afni Zahar (75), Afrida (55), Zusmawanti (52), Mukhtar (81), Amir Hasan (69), Nurhayati (64), Nefo (49), Syamsiar (59), Nawanir (65), dalam suratnya, tertanggal, 16 Maret 2017, melaporkan kepada Wali Nagari Sarilamak, karena terganggunya ketenangan mereka dalam menggarap dan mengolah tanah hak milik mereka yang sudah dikuasai sejak dahulu secara turun temurun yang terletak di Jalan ke Talau, Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak, atas adanya pihak yang dengan sengaja ingin menguasai tanah itu dengan dalih bahwa dia yang memiliki dengan bukti sebuah Sertifikat yang beralamat di Sawah Like Jorong Koto Nan Gadang Kenagarian Pilubang atas nama Jon Edi.

Meskipun secara persuasive 12 warga umumnya telah berusia senja itu, berusaha menjelaskan bahwa lokasi tanah mereka bukanlah berada di kawasan Jorong Koto Nan Gadang Nagari Pilubang, melainkan terdapat di Jorong Buluh Kasok Nagari Sarilamak, namun mereka tetap ngotot serta tidak mau tahu dan berupaya menguasai hak 12 warga itu hingga merasa tidak nyaman dan tentram berusaha, demikian keluh mereka kepada Wali Nagari Sarilamak.

Mungkin juga setelah menyikapi kondisi yang bisa memicu konflik berkepanjangan, dikhawatiri terjadi anarkis, Wali Nagari Sarilamak, Olly Wijaya, SE, berdasarkan pengaduan dua warga lainnya, yaitu Gunardi dan Yudi Siswandi, dengan dasar surat Polres Limapuluh Kota No. B/180 dan 181/IV/2017/Reskrim tanggal 03 April 2017 prihal : Pemberitahuan Penunjukan Batas Tanah denga Sertifikat atas nama Jon Edi, sehubungan dengan hal diatas, proaktif menyikapinya dengan menyurati Bupati, Ketua DPRD, Kapolres serta Kepala BPN limapuluh Kota.

Dalam suratnya Wali Nagari Sarilamak poin 1 paparkan bahwa batas wilayat adat yang sekaligus juga merupakan batas wilayah administrasi Nagari Sarilamak dengan Nagari Bukik Limbuku adalah anak Aia Sari Bulan.

Terus, poin 2, berdasarkan kenyataan tersebut Nagari Sarilamak tidak berbatas dengan Nagari Pilubang, karena Pilubang sebelumnya adalah salah satu Jorong dalam Nagari Bukik Limbuku, kemudian setelah terjadi pemekaran Nagari Bukik Limbuku maka terbentuklah Pilubang menjadi Nagari pada tahun 2003.

Juga poin 3, berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Sertifkat yang dikeluarkan BPN Limapuluh Kota dengan Nomor Hak Milik 02 atas nama Jon Edi, panggilan Ed di Nagari Pilubang adalah bukan tanah yang terletak di Nagari Sarilamak, demikian tegas Olly Wijaya.

Sedangkan poin 4, dikatakan jika tanah objek perkara yang dimaksud adalah tanah yang terletak diwilayah Nagari Sarilamak, tepatnya di Sawah Like jorong Bukuh Kasok, secara administrasi prosedurnya harus melalui pemerintahan Nagari Sarilamak dan atas pengetahuan saksi jihat yang telah dikautkan oleh KAN Nagari Sarilamak.

Kemudian, poin 5, menyikapi hal tersebut maka Sertifikat yang dikeluarkan BPN limapuluh kota, atas nama Jon Edi, tidak kami akui kebenaran/ Keberadaannya di wilayah Nagari Sarilamak, demikian ditegaskan Wali Nagari Sarilamak.ei

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *