Menkeu Bambang Brodjonegoro Gandeng Polri Tindak Wajib Pajak Nakal

 

Jakarta.Ovumnews.com.Brodjonegoro Kementerian Keuangan memperoleh Dukungan penuh dari Kepolisian RI untuk menindak Wajib Pajak nakal yang kerap bersembunyi dari kewajiban kepada negara, setelah sebelumnya Kemenkeu juga bekerja sama dengan Badan Intelejen Negara.

Petugas pajak pernah bertemu dengan preman (yang disewa Wajib Pajak/WP), dan petugas tidak memiliki ‘backingan’. Sekarang kami punya ‘backing’ sejati dari Kepolisian,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro dalam penandatanganan kesepakatan pembaruan nota kesepahaman dengan Polri di Jakarta, Selasa (19/1) mengutip Antara./Rol
Bambang meyakini dukungan penuh dari Kepolisian, baik dalam penindakan, dan pelatihan Sumber Daya Manusia, akan mengatasi masalah-masalah mendasar kelembagaan pajak.Masalah itu adalah tingkat kepatuhan WP, dan penguatan kapasitas petugas pajak dalam bidang intelejen.

Banyak di beberapa tempat di daerah, pengusaha terus menghindar. Petugas pajak kerap menghadapi preman yang menjaga pengusaha. Hal ini adalah masalah kepatuhan,” ujarnya.
Realisasi dukungan Polri ini, Bambang meminta petugas Polri, termasuk di daerah untuk mendukung sepenuhnya penindakan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya untuk meraih target penerimaan pajak sebesar Rp1.386 triliun pada 2016, Bambang juga meminta Kepolisian juga untuk memberikan pelatihan intelejen dan keterampilan di bidang teknologi dan informasi bagi para petugas pajak.
Ditjen Pajak akan kirimkan lagi banyak staf untuk pendidikan intelejen supaya bisa mempelajari teknik-teknik baru sehingga ke depannya,” ujar dia.

Meskipun tidak menyebut secara rinci, Menkeu mengatakan, bantuan penindakan oleh aparat Bhayangkara selama ini telah signifikan membantu penerimaan pajak.
Data Ditjen Pajak di akhir Desember 2015, potensi tersendatnya penerimaan dari WP yang yang harus disandera (gizzeling) saja mencapai Rp135,8 miliar. WP yang harus menerima “gizzeling” itu terdiri dari satu 24 WP Badan Usaha, dan 4 WP Pribadi.
Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menekankan pembaruan komitmen ini merupakan wujud aparat Bhayangkara untuk mendukung program-program pemerintah.

Bahwa wajib pajak harus memnuhi kewajibannya agar negara memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melaksanakan program-program pembangunan.Selama ini kerja sama kami sudah berjalan baik. Kami akan perbantukan jika diminta,” ujarnya.
Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan Polri tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara RI ini pertama kali ditandatangani pada 8 Maret 2012.(hls/data2)Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *