Menyelusuri LP. Muaro Padang. Benarkah Sorganya Bandar Narkoba ?

 

Ovumnews.com–.Padang- Seyogyanya Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan di negeri ini, adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara, fungsinya, adalah menyiapkan warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ( Pasal 3 UUD No.12 Th.1995tentang Pemasyarakatan ).

Agaknya, terkesan bertolak belakang adanya, kondisinya di Lapas ( Lembaga Pemasyarakatan ) Klas II A Muaro Padang , menurut sumber terpecaya merupakan surganya para Bandar Narkoba ( BD ).

Menurut sumber, “Bayangkan, kondisi di Lapas tersebut, yang dihuni oleh 800 orang dari sekitar 1400 lebih penghuninya ( Narapidana, titipan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan ), adalah pemakai narkoba “Shabu”. Dan ada 4 orang BD, yang memasok narkoba Shabu di sana, dengan bantuan 5 orang petugas Lapas ( Komandan regu, PDU dan sipir ). Tak heran, karena rapinya interaksi antara BD dengan petugas Lapas, peredaran hasil penjualan Shabu di LP Muaro Padang, berkisar ratusan juta, tiap minggunya.

Ironis, memang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang salah satu fungsinya sebagai tempat para pelaku kejahatan untuk dibina menjadi baik, justru diantara mereka dibina menjadi lebih jahat Seperti kondisi di Lapas Klas II Muaro Padang saat ini, yang memberi peluang peredaran dan pemasaran Narkoba , terutama jenis Shabu di area Lapas tersebut. Sehingga, para Bandar Narkoba (BD) di sana lebih memilih kehidupannya di Lapas, ketimbang di luar.Karena, bisnis narkobanya lebih aman dari jangkauan pihak penegak hokum (Kepolisian dan BNN).

Parahnya lagi kondisi di dalam lokasi Lapas Muaro Padang ini, lanjut sumber, kian maraknya peredaran narkoba jenis shabu. Artinya, kapan saja menginginkan narkoba jenis shabu di sini, bisa didapat.Sebab, ada 4 orang penghuni Lapas yang menjabat BD (Bos narkoba), yang dilindungi para sipir Lapas, dan sekaligus diduga ikut sebagai fasilitator keluar masuknya barang haram itu (dari luar Lapas ke dalam Lapas, dan begitu sebaliknya).

Ke empat BD tersebut, yakni, Riko Mada ,Banggai dan saudaranya serta Bagong. Sedangkan, petugas Lapas Muaro Padang, yang ikut memuluskan keluar masuknya narkoba itu, diantaranya, berinisial Hm (Komandan regu), Mn (komandan regu), Rn dan ada juga petugas PDU (Petugas yang menangani bila ada masalah ).

Masih menurut sumber, modus operandinya, antara ke 4 BD diduga bekerja sama dengan para petugas atau sipir Lapas. Dan setiap barang haram itu akan masuk ke Lapas, petugas piket akan diberitahu oleh Hm dan Mn. Sehingga, kiriman narkoba jenis Shabu, yang diperuntukan buat ke empat BD tersebut berjalan mulus. Terus, ke empat BD ini, masing masing mempunyai anggota 20 sampai 30 orang napi, guna mengedarkannya ke 800 orang lebih pemakai narkoba di dalam Lapas tersebut.

Bagi pemakai (konsumen narkoba) yang ngutang dan molor janjinya, banyak diantaranya dianiaya dengan tusukan dan balok. Hal itu jadi pemandangan biasa setiap hari, sedangkan penganiayaan itu tidak pernah ditindak oleh petugas lapas, ungkap sumber secara detail.

Itu sebabnya, peredaran narkoba kian marak di Lapas Muaro Padang, dan sulit untuk diungkap oleh pihak berwajib. Tak heran, dulu ketika pihak BNNP ( Badan Nasional Narkotik Provinsi ) ketika hendak melakukan tes urine di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Muaro Padang, sejumlah napi mengamuk menolak dites urine. Bahkan waktu itu, sejumlah napi mengamuk dengan melemparkan benda-benda ke arah petugas BNN. Diduga napi menolak tes urine karena khawatir kalau positif narkoba atau menyimpan narkoba.

Tragis, saat kejadian berlangsung, puluhan petugas polisi yang bersenjata lengkap standby di depan pintu Lapas sama sekali tidak bisa masuk selama pemeriksaan. Akibatnya, petugas polisi hanya bisa menyaksikan keributan tersebut lewat CCTV yang ada di pintu masuk Lapas.

Bahkan ada saksi yang menyebutkan waktu itu,saat petugas melakukan pemeriksaan, warga binaan itu kemudian melawan dan mencekik petugas pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai Kemenkum HAM.”Napi itu menolak diperiksa, kemudian ia marah-marah ke petugas dan mencekik pegawai Kemenkum HAM itu,” katanya.Sementara, petugas dan sipir Lapas, terkesan membiarkan tindakan para napi yang mengamuk.

Lucunya, meskipun ada yang luka luka atas perlakuan napi ketika itu, Kalapas Klas II A Muaro Padang, Destri Syam, mencoba berdalih dan membantah ada keributan di dalam Lapas saat razia digelar. Dia mengatakan, suara ribut yang terdengar itu adalah cemoohan para warga binaan yang diakhiri dengan gelak tawa. Namun, saat ditanyai wartawan adanya korban luka, Destri menyebut belum mendapatkan laporan secara detail, dalihnya.

Guna mengungkap dan memberantas peredaran narkoba di Sumbar, yang bersumber dari lingkungan Lapas Muaro Padang, yang telah menggurita itu, ungkap beberapa sumber di sana,bisa dibasmi bila memang petugas BNN pusat, bersama pihak Polri dan TNI dengan bersenjata lengkap, melakukan sidak ke lingkungan Lapas Muaro Padang. Sebab, dengan melakukan tes urine pada seluruh napi dan petugas Lapas, akan ketahuan dan terungkap semuanya. Wartawan mencoba menghubungi Kalapas Klas II A Muaro Padang, tidak berhasil. Dan salah seorang petugas Lapas menyebutkan, “ Bapak Kalapas tidak masuk,” dalihnya.

Tak itu saja, selain pemasukan dari peredaran Narkoba, petugas Lapas juga mendapat pemasukan dari penyewaan sel tahanan bagi penghuni yang baru masuk. Harganya berpariasi, bisa memilih sesuai faslitas yang diinginkan, biayanya sama dengan mengontrak rumah mewah.Seperti, dua orang anggota dewan yang baru masuk kemaren, mereka memilih sel yang eksekutif di Blok I, dengan pungutan Rp.35 juta per orang, yang mempunyai fasilitas tempat tidur,TV dan kamar mandi.

Sedangkan, untuk sel tahanan yang mempunyai fasilitas standar, artinya sedikit dibawah sel tahanan eksekutif, yakni, di Blok G, setiap penghuni ( napi dan tahanan ) dipungut Rp.15 juta sampai Rp.20 juta, dengan fasilitas tempat tidur,TV. Dan dibawah itu lagi, namun masih mempunyai fasilitas lengkap, dipungut Rp.10 juta perorang, lokasinya di Blok C, ungkap sumber tersebut.

Dan begitu seterusnya, kamar 1 a sampai 8 a, pungutannya berfariasi, mulai Rp.1 juta hingga Rp.5 juta setiap penghuni.Beban lain yang ditanggung penghuni Lapas tiap harinya, adalah wajib menyetor uang rokok atau rokok, kepada sipir yang ditunjuk untuk memungutnya, tambahnya. Selain itu, ada juga pungutan untuk pembuatan taman dan orgen, jelasnya.

Kakanwil Kemenkum dan HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso,SH.MH, pernah menjelaskan ketika dikonfirmasikan wartawan di ruangannya. Ia mengakui sulit memberantas pungli di Lapas Lapas. Ibaratnya, seperti memberantas “kutu”, tidak bisa langsung habis dengan sekejap. Begitu juga dengan pungutan terhadap penghuni sel, yang mempunyai fasilitas tertentu, hal itu sudah biasa dilakukan pihak Lapas Lapas di seluruh Indonesia ini. Untuk itu, perlu kerjasama semua pihak, guna menghilangkan seluruh pungli ( pungutan liar ) yang telah membudaya ini, ujar Dwi.

Sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumbar Dwi Prasetyo Santoso. SH, MH. Kakanwil Kemenkumdan HAM Sumbar menjelaskan, memang tak mudah menghilangkan praktek pungli dilingkungan Lapas, begitu juga dengan Lapas Muaro Padang, yang telah over kapasitas jumlah penghuninya di sana.

Dalam memberantas pungli tersebut, bisa diibaratkan sepeti memberantas “kutu”. Bagaimana mungkin “kutu” bisa dimusnahkan, bila lingkungannya pada kumuh. Untuk itulah, pungli tidak dapat diharapkan bisa langsung tuntas atau hilang dalam sekejap segala pungli yang ada.

Contohnya, pungli-pungli yang selama ini membudaya di Indonesia, seperti yang ada di jalanan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan institusi-institusi tertentu. Sudah berapa banyak tindakan pencegahan yang dilakukan untuk memberantas pungli di jalanan namun, tetap saja masih ada sampai sekarang.

Jadi, diharapkan jika ada indikasi atau laporan yang diperoleh oleh masyarakat, mari kita bersama-sama menindak lanjutinya. Selain itu, pembinaan perlu terus dilakukan guna menyadarkan pihak-pihak dan institusi-institusi guna menyadarkan terhadap perilaku pungutan yang tidak sesuai aturan, demikian dalih Dwi Prasetyo Santoso. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *