Menyorot Kinerja PU Kota Payakumbuh

 

Payakumbuh–Ovumnews.com--Dua Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni Ampera Indonesia dan LT.KPSKN PIN RI , atas santer isyu para wakil rakyat di Kota Payakumbuh, para SKPD bersama- sama santer memburu rente fee paket proyek dikota itu. Dampaknya, sarat penyimpangan penggunaan uang rakyat itu, akan laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, berdasarkan statement Direktur PP LHKPN KPK itu, Hery Nurudin, mengingatkan para anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten agar jangan main proyek. Sebab berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek.

Sementara, dari catatan wartawan, agaknya tidak rahasia umum lagi, antara SKPD baik pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di negeri ini, tidak terkecuali di Kota Payakumbuh, antara SKPD yang ada telah terjadi kesepakatan tidak tertulis, dengan para 25 wakil rakyatnya, santer memburu rente fee paket proyek melalui pengesahan APBD atau APBDP setiap tahunnya dengan dibungkus Aspirasi wakil rakyat dengan konstituennya pada Dapil masing- masing wakil rakyat.

Berdasarkan paparan LSM Ampera Indonesia, oleh Direktur Eksekutif, Yulidamri, SH serta LT. KPSKN PIN RI, Koorda Payakumbuh/ Limapuluh Kota, Harimanto, kepada media ini, dari 5 sampel pelaksanaan paket pekerjaan Penunjukan Lansung (PL) pada Bidang Cipta Karya PU Kota Payakumbuh, yang dikerjakan rekanan, konon harus dapat persetujuan wakil rakyat, yang telah disepakati adalah paket Aspirasi para wakil rakyat pada daerah pemilihnya, diduga sarat penyimpangan, demikian papar dua aktifis itu senada.

Dipaparkan dua aktifis masyarakat itu, yang sepakat akan melaporkan dugaan KKN antara SKPD dan para wakil rakyat pemburu rente fee proyek dari lima sampel paket proyek PL di Bidang CK PU kota Payakumbuh TA 2016, yakni pekerjaan Pembangunan Drainase Jln. Rasuna Said, Nomor Kontrak. 22/SPK-CK/PU-Pyk/2016, tanggal 27 Juli 2016, Nilai Rp.283.216.000 yang dikerjakan rekanan CV. Mahameru.

Terus, paket PL pembangunan Saluran Drainase Tungkek- Tanjung Rambutan Payakumbuh, dengan Kontrak No.45/SPK-CK/PU-Pyk/IX/2016, tanggal 9 September 2016, Nilai Rp.148.011.000, yang dikerjakan rekanan CV. Toppas Raya Agung. Selanjutnya, paket pembangunan Saluran Drainase Koto Panjang Payobasung, dengan nomor kontrak, 77/SPK-CK/PU-Pyk/2016, tanggal 03 Oktober 2016, senilai Rp. 130.125.000, yang dikerjakan rekanan CV. Mahesa, menurut pengamatan dua LSM itu pekerjaan diduga tidak sesuai speck atau menyimpang dari dokumen kontraknya, demikian ujarnya.

Juga, dari resume dua LSM tersebut, temui dua pekerjaan PL pembangunan Saluran Drainase Jln. Lhoksemawe Kelurahan Tanjung Pauh, dengan kontrak no.50/SPK-CK/PU-Pyk/, tanggal 09 September 2016, nilai Rp.197.677.000 yang dikerjakan CV. AB Group, serta pembangunan Saluran Drainase Jl. Gatot Subroto RT.I/RW.I Kelurahan Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat, dengan kontrak no.49/SPK-CK/PU-Pyk, tanggal 9 September 2016, nilai Rp.185.544.000, yang dikerjakan oleh rekanan CV. Tumba Mulya, sangat berpotensi pekerjaannya terjadi pembiaran penyimpangan, dampak dari adanya dugaan Kolusi antara SKPD dan para wakil rakyat setempat.

Sementara, dari informasi yang diperoleh baik oleh LSM Ampera Indonesia, atau LT. KPSKN PIN RI dilapangan, para rekanan terpaksa lakukan pengurangan adukan semen dan pasir atau tidak sesuai pembesian coran pada pekerjaan saluran drainase, disebabkan cost yang telah mereka keluarkan ketika mendapatkan pekerjaan tersebut, berupa pengeluaran fee baik melalui wakil rakyatnya serta oknum di Dinas PU Kota Payakumbuh, “ kami tentu terpaksa harus mengakali pekerjaan”, demikian tiru dua dedengkot LSM tersebut tirukan kepada media ini.

Dilain tempat, terkait adanya sengkarut dugaan persekongkolan jahat dalam perburuan rente fee proyek dari alokasi penggunaan dana APBN, APBD khususnya pada pengadaan pekerjaan di Bidang Cipta Karya PU Kota Payakumbuh, wartawan yang telah berupaya temui Delni Putra, diruang kerjanya di Jl. Ade Irma Suryani No.18 Payakumbuh, tidak terkecuali berusahan mengontak ponsel pribadinya, 0822855785XX, hingga berita ini turun, terkesan sangat susah ditemui.

Demikian halnya, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB. Dt. Permato Alam, wartawan juga berupaya mintakan konfirmasi, seputar santernya rumor tak sedap para wakil rakyat pemburu rente, berupa fee proyek di SPKD Pemko Payakumbuh, hingga berita ini belum berhasil ditemui. YD.Ed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *