Mulkansyah Ketua Nasional Corupption Watch (NCW) Kepri Minta Kejati Kepri Usut Dugaan Korupsi Bus Pekerja

 

Kepri .Ovumnews.Com–Dugaan kasus korupsi Bus Angkutan Pekerja , Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri diminta mengusut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri terkait penyewaan bus pekerja bantuan Pemprov Kepri ke pihak ketiga.Karena ini leading sektornya Disnaker Kepri maka yang paling tepat mengusut kasus ini adalah Kejati. Kita minta Kejati Kepri melakukan penyelidikan terhadap penggunaan bus pekerja bantuan Pemprov Kepri ini, ” kata Ketua Nasional Corupption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah, kemarin.

Ia melihat kasus ini sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini karena bus yang disewakan itu merupakan bantuan Pemprov Kepri yang notabene dibeli dari uang rakyat. Celakanya, uang dari hasil sewa-menyewa bus tersebut masuk ke kantong pribadi oknum Disnaker Kepri.

CV Manunggal Mandiri, selaku pengelola sekaligus pihak yang menyewakan bus hanya berperan sebagai pelaksana saja. Sementara kebijakannya ada pada oknum Disnaker Kepri. Dalam hal ini, oknum Disnaker hanya menerima setoran dari CV Manunggal Mandiri,.

Sementara itu, Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam, Suprapto FSPMI Kota Batam, Suprapto menyayangkan tindakan CV Manunggal Mandiri yang pilih kasih dalam mengakut pekerja.

Karena, kata dia, alasan diserahkannya bus bantuan Pemprov Kepri itu untuk mempermudah para pekerja perusahaan mendapatkan transportasi ketika hendak berangkat dan pulang kerja.

berharap bus tersebut bisa dirasakan oleh seluruh pekerja. Jangan pula dijadikan sebagai ladang untuk korupsi. Apalagi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Tujuannya agar pengeluaran para pekerja bisa lebih irit lagi,” kata Suprapto yang dihubungi melalui ponselnya.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari tindakan Pemuda Pancasila Kota Batam yang menahan dan menghentikan bus pekerja bantuan Pemprov Kepri. Mereka menilai, bus pekerja tersebut beroperasi tidak lagi untuk kepentingan buruh secara umum, melainkan sudah dikomersilkan kepada sejumlah perusahaan di Batam.

Ada tujuh unit bus yang kami hentikan saat beroperasi,” kata Dani Ogan, selaku Ketua Bidang Lingkungan MPC PP Batam, ketika itu.Menurut Dani, penghentian operasional bus pekerja itu sudah sering mereka lakukan. Namun masalah tersebut selesai begitu saja, setelah CV Manunggal Mandiri meminta bantuan Polresta Barelang. Bus yang tadinya mereka tahan akhirnya dilepas.

Bus tersebut ke pihak ketiga sebesar Rp 20 juta per bulan berlangsung kurang lebih empat tahun atau sejak bus tersebut diserahkan pada tahun 2010 lalu. Bus yang disewakan itu berjumlah 20 unit, semuanya bantuan Pemprov Kepri. /h/Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *