Oxley Convention City Bangun di Lahan Buffer Zone

 

Batam.Ovumnews.Com—Pembangunan Ruko Ouxley Convention City yang berlokasi di simpang empat Gelael, Batam Centre diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ini lantaran bagunan tersebut berada di kawasan buffer zone (kawasan penyangga).

Nyanyang Haris Pratamura ,Ketua Komisi I DPRD Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas lahan Buffer Zone (kawasan penyangga) tersebut.

Berdiri bangunan pada lahan buffer zone tim terpadu harus memberikan surat peringatan untuk segera dibongkar. Apabila tidak diindahkan harus dibongkar paksa,” desaknya.

Penindakan hukum kepada setiap pelanggar aturan harus adil, tanpa melihat apakah pengusaha maupun masyarakat biasa. Jadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi. Pasalnya, Kota Batam harus dilakukan sebuah penataan agar menjadi kota modern dan bisa bersaing di tingkat Internasional, jika ada sebuah bangunan memakan bahu jalan harus berlapang dada untuk dibongkar.

Jalan protokol di beberapa titik rencananya akan diperluas, jadi jika ada bangunan yang memakan bahu jalan maka segeralah untuk melakukan pembongkaran,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Eki Kurniawan mengingatkan agar Pemko Batam menindak tegas pengusaha yang secara sengaja mendirikan bangunan di buffer zone, tidak boleh ada pilih kasih.

Kita minta Pemko menindak tegas pengusaha nakal yang membangunan di buffer zone, jangan ada pilih kasih,” ungkap politisi PPP ini. Selain meminta Pemko, ia berjanji akan membawa persoalan buffer zone ke ranah hearing, dengan memanggil para pihak yang dinilai bertanggungjawab.

Anggota Komisi I DPRD Batam lainnya, Muhammad Musofa mendorong Pemko agar turun langsung ke lokasi. Menurutnya, langkah penertiban yang sudah dilakukan oleh tim terpadu pada PKL harus juga diberlakukan pada bangunan di buffer zone lainnya.

Jangan sampai ada kesan dianaktirikan, jangan justru PKL yang ditindak sementara kios pengusaha dibiarkan,” tegas politisi Hanura ini.

Kabid Penindakan BPM-PTSP Kota Batam, Noviandra saat dikonfirmasi terkait IMB ruko Ouxley Convention City selalu mengulur-ngulur waktu dalam memberikan keterangan. “Besok saya berikan keterangan, hari ini (kemarin) coba saya tanyakan dulu ke Bapak Kepala BPM-PTSP (Gustian Riau),” ujar Kabid Penindakan BPM-PTSP Kota Batam, Noviandra, Rabu (2/11) .

Setelah ditunggu kepastian sampai esok harinya (Kamis, 3/11), Noviandra tak pernah menghubungi Wartawan ,Ia juga mengaku menemui pejabat terkait di BP Batam membahas bagaimana status ruko Oxley Convention City yang memakan lahan buffer zone tersebut.

Sekarang saya sedang membahas masalah itu juga dikantor BP Batam, nanti bagaimana lanjutnya saya berikan keterangan, ” jawab Noviandra melalui sambungan telepon seluler, Kamis (3/11).

Setelah ditunggu beberapa jam, dicoba kembali menghubungi namun hanya terdengar telepon masuk, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan ketika dicoba menemuinya di kantor BPM-PTSP stafnya bilang dia tidak berada di kantor.yang dirilis dari hl, Maaf bapak tadi keluar, belum balik lagi,” kata salah satu stafnya dipintu masuk.

Sementara Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan menertibkan semua bangunan di lahan buffer zone, termasuk di sepanjang jalan depan ruko Edukit, Batam Centre.

Kita segera tertibkan semua bangunan di lahan buffer zone. Peruntukan lahan di buffer zone itu untuk penghijauan dan tidak boleh dibagun permanen dan itu jelas melanggar aturan,” kata Deputy V Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami, ketika itu.

Gusmardi mengakui memang sebelumnya lahan buffer zone itu diizinkan untuk dibangun. Tapi izin setiap tahunnya diperpanjang. Namun bangunan itu tidak boleh secara permanen karena kapan dibutuhkan akan ditarik kembali.”Perjanjian setahun kalau diperlukan harus pindah,” ujarnya.

Kata Gusmardi, untuk kawasan Edukit sudah menyalahi aturan dan sudah kami peringatkan tetapi penertibannya akan dilakukan sesuai prosedur. Karena kalau tidak begitu yang lain akan komplain karena di Batam banyak lahan buffer zone dijadikan tempat usaha sehingga saat ditertibkan tidak terjadi konflik.

Intinya ditertibkan dan harus dikembalikan terhadap fungsinya dan dikawasan sepanjang Edukit sudah dua kali kita keluarkan surat peringatan,” jelasnya.

Tidak hanya kawasan buffer zone yang akan ditertibkan, kawasan rumah liar (ruli) pun ditertibkan. Namun demikian sebelum digusur akan disediakan terlebih dahulu rumah susun (rusun). “Ada lebih kurang 1.000 Kavling Siap Bangun (KSB) dibagikan terhadap masyarakat dan lahan tinggal sedikit makanya dibagun rusun barulah digusur,” katanya.

Lahan di Batam saat ini hanya tinggal 2.000 hektar dari 45 ribu hektar sebelumnya dan lebih kurang 33 persen sudah dialokasikan oleh pejabat BP Batam sebelumnya. Maka itu, pihaknya kembali membenahi agar Batam kembali menarik Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *