P2BN Sundata- Lubuk Sikaping, Proyek Siluman Oknum Walinagari ?

 

Lubuk Sikaping, Ovumnews.com- Meskipun berdasarkan Keputusan Bupati No.188.45/599/BUP-PAS/2015, tentang Petunjuk Teknis Operasional (TPO) Pembangunan Partisipasi Berbasis Nagari (P2BN), yang memanfaatkan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman, tahun anggaran 2015. Agaknya pelaksanaannya di Nagari Sundata Kec.Lubuk Sikaping Pasaman, diduga proyek siluman ala Oknum Walinagari.

Pasalnya, masyarakat setempat santer perbincangkan kebijakan blunder oknum Walinagarinya, Ismeildi yang dituduh selain kangkangi Keputusan Bupati Pasaman tentang Petunjuk Teknis Operasional (TPO) Pembangunan Partisipasi Berbasis Nagari (P2BN), juga lakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan cara lakukan pemotongan DAK P2BN TA.2015, berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, terdapat di beberapa titik di wilayah pemerintahan Nagari Sundata Kec.Lubuk Sikaping Pasaman.

Dari investigasi wartawan di lapangan,”]Walinagari Sundata, Ismeildi berpotensi dijerat sesuai UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut terkait penyalah gunaan jabatannya selaku Walinagari Sundata Kec.Lubuk Sikaping Pasaman, karena lakukan pemotongan DAK P2BN TA.2015.

Setidaknya hal tersebut terjadi pada paket pekerjaan Pengecoran Jalan Usaha Tani Pajak II di Jorong I Sungai Pandahan, Pengedaman Jalan Lingkar Kampung Baru Jorong II, serta Pengecoran Jalan kampung Jorong IV Salibawan, masing- masing dengan Pagu Dana senilai Rp.50 juta.

Prihal terjadinya pemotongan DAK P2BN TA.2015, oleh oknum Walinagari Sundata itu, menurut beberapa pengurus Kelompok Pelaksana Kegiatan (KPK- red) P2BN yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Jorong (Musjor- red), ternyata kewenangan mereka di kebiri/ dipangkas oknum Walinagari setempat, demikian papar pengurus KPK kepada wartawan.
Menurut pengurus KPK, bahwa seluruh proses pencairan DAK P2BN terdiri tiga tahap, secara sepihak diambil alih oleh oknum Walinagari secara licik dengan mengambil alih semua dokumen, bahkan stempel a.n. Kelompok Pelaksana Kegiatan P2BN itu.

Senada dikatakan pengurus KPK di tiga Jorong Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping itu, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati, tentang kewenangan Walinagari bersama Ketua, Sekretaris dan Bendahara P2BN di pemerintahan Nagari, tidak lebih sebatas sebagai Perencana serta usulan yang ditetapkan. Namun, tiga kali pencairan dana sesuai Petunjuk Teknis dilakukan oleh KPK, ternyata di ambil alih oleh oknum Walinagari.

Ironisnya, dari 3 kali pencairan dana P2BN, terdiri tahap I masing- masing senilai Rp.15 juta, lantas di sunat oknum Walinagari masing- masing senilai Rp.4 juta. Sedangkan pencairan dana tahap II masing- masing senilai Rp.22 Juta, oknum Walinagari juga sunat masing- masing senilai Rp.4 juta. Hal yang sama terjadi pencairan dana tahap III masing- masing senilai Rp.13 juta, KPK hanya diberikan masing- masing diberikan senilai Rp.8 juta, ujar mereka.

Namun, Oknum Walinagari Sundata, Ismeildi, yang telah berupaya dimintakan konfirmasi seputar tuduhan lakukan penyalah gunaan jabatan, untuk kepentingan pribadinya baik di kantor Walinagari Sundata, dan ke kediamannya bahkan menghubungi ponsel pribadinya, hingga berita ini terkesan menghindari wartawan dan belum didapatkan statemennya. Seyogyanya, aparat Kejaksaan atau aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyalah gunaan jabatan oleh oknum Walinagari tersebut.( Mesta/Afsyal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *