Papan Plang Nama Proyek ADD Harus Transparansi

 

Sumsel.Lahat Ovumnews.com–Penggunaan Dana Desa yang sering terjadi penyimpangan harus menjadi evaluasi pihak terkait khususnya Pemerintah desa untuk transparasi dalam setiap pengalokasiaannya khususnya memasang papan nama dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) melalui BPM dan Pemdes Lahat didesak untuk segera menginstruksikan para Kades untuk segera memasang papan merek untuk penggunaan ADD tahun 2017.

Ketua YLKI Kabupaten lahat sekaligus pengamat Ekonomi, Hukumdan Politik kabupaten Lahat Syanderson,SE mengatakan, dalam peruntuhan ADD tidak sedikit oknum warga melaporkan penyimpangan yang terjadi, karenanya seluruh pihak PEMDES harus lebih transparan dalam menggunakan dana desa ditahun 2017 yakni dengan memasang papan nama dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan.

ADD adalah tanggung jawab semua pihak untuk melakukan pengawasan karena jika terjadi kecurangan tidak hanya Negara yang dirugikan melainkan masyarakat yang menjadi korban utama,”jelasnya.

Dengan Transparasi penggunaan ADD maka diyakini kedepan tidak terjadi lagi adanya oknum masyarakat yang member laporan negative apalagi saat ini Kabupaten Lahat sudah menjadi sorotan positif seluruh daerah yang ada diSumsel sehingga sangat disayangkan jika gara –gara kejadian negative maka imej Bumi Seganti Setungguan menjadi tercoreng.

Lahat sudah dikenal sangat baik oleh daerah tetangga, jangan gara – gara ada oknum Kades yang korupsi nama daerah menjadi tercemar karena ADD berasal dari pemerintah pusat sehingga efeknya sangat tidak baik,”imbuhnya.

Kepala Desa (Kades) Singapure Arsito (48) menuturkan, sangat menyambut positif usulan yang disampaikan masyarakat untuk emamsang Plang nama dalam setiap pembangunan yang menggunakan ADD. Hal ini selain bias lebih transparasi juga dapat membuat masyarakat tidak curiga dengan program – program yang dijalankan oleh Pemdes dan dapat menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kita prihatin jika ada kabar rekan sesame kades ditangkap karena korupsi dana desa. Dan ini harus ada sprin dari pihak Pemdes agar secepat mungkin menyampaikan edaran keseluruh desa penerima ADD 2017,” kata Arsito. Ovn03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *